TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan penurunan alokasi subsidi BBM pada tahun 2025 didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
"Harapannya jangan ada lagi mobil-mobil mewah memakai barang-barang subsidi," kata Bahlil di Ruang Rapat Komisi VII DPR, dikutip dari keterangan resmi Kementerian ESDM pada Kamis, 29 Agustus 2024.
Pada Selasa lalu, rapat Komisi VII dan Kementerian ESDM menyepakati alokasi BBM subsidi tahun 2025 sebanyak 19,41 juta kiloliter. Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta kiloliter dan minyak solar sebesar 18,89 juta kiloliter.
Sementara itu, untuk LPG 3 kilogram, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton. Adapun penetapan alokasi subsidi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan target tahun sebelumnya sebesar 19,58 juta kiloliter.
Untuk subsidi solar, pemerintah sepakat untuk mempertahankan besaran subsidi seperti tahun anggaran sebelumnya, yakni sebesar Rp 1.000 per liter untuk tahun anggaran 2025. Keputusan ini, menurut Kementerian ESDM, diambil setelah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan harga BBM.
Selain BBM dan LPG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 90,22 triliun untuk subsidi listrik pada tahun 2025. Besaran ini naik dari target tahun 2024 sebesar Rp 73,24 triliun dan mencakup sisa kurang bayar tahun 2023 sebesar Rp 2,02 triliun.
"Kenaikan tersebut didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di tahun 2024 menjadi 42,08 juta di tahun 2025," kata Bahlil.
Menanggapi alokasi subsidi listrik tahun 2025, Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman menyampaikan pentingnya penargetan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. "Kita harus fokus pada masyarakat di wilayah Indonesia Timur dan pedalaman Kalimantan yang memang sangat membutuhkan subsidi energi," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Kamis, 29 Agustus 2024.
Selain itu, Maman juga menyampaikan perlunya perbaikan data penerima subsidi agar tidak ada lagi masyarakat mampu yang menikmati subsidi, sehingga anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif.
Pilihan Editor: Dukung Penggunaan AI untuk Penertiban BBM Subsidi, Luhut: Hemat Anggaran Rp 50 Triliun
