Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memberikan potongan atau diskonto terhadap setiap unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebesar 7,81 persen pada lelang penjualan SPN perdana yang digelar kemarin.Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto, SPN yang dilelang adalah SPN2008052801. Jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp 12,9 triliun, sedangkan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp 2 triliun."Tingkat imbal balik atau yield rata-rata tertimbang yang ditetapkan sebesar 8,497 persen," kata Rahmat ketika dihubungi Tempo Selasa (29/5).Menurut Rahmat, dari 18 dealer utama, imbal hasil terendah yang ditawarkan 8 persen, sedangkan yield tertinggi yang masuk senilai 10,625 persen. "Memang lebih rendah dari SBI, tetapi SPN kan, jangkanya satu tahun sehingga ini cukup baik," kata dia.Untuk pajak atas diskonto yang dibebankan kepada 18 dealer utama yang membeli SPN pada pasar perdana, kata Rahmat, nilainya tinggal dihitung dari 20 persen pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan, dikali yield tertimbang rata-rata. "Investor masih apreasi terhadap surat utang yang diterbitkan negara," kata dia.Rahmat tidak memungkiri bahwa delaer utama melakukan praktek gross up ketika penawaran dilakukan, tetapi itu tidak dilakukan pada semua delaer utama. "Kalau dilakukan yield rata-rata tertimbangnya lebih tinggi," kata dia.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menilai lelang penjualan SPN kali ini masih tergolong baik. Meskipun yield rata-rata SPN di bawah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar 8,75, kalau dihitung jangka waktunya masih menguntungkan investor. "Dari sisi minat juga tercermin lebih baik," kata dia.Potensi gross up, kata Sri Mulyani, akan dilihat dari sisi secara keseluruhan. Pihaknya akan melakukan evaluasi kurva yieldsecara setahun setelah lelang ini dilakukan. Kalaupun ada anomali, karena dominasi satu pihak maka akan dilakukan koreksi sehingga bebannya tidak terlalu tinggi bagi pemerintah. "Kami akan lihat dan pantau terus menerus harganya," ujar dia.Kepala Bursa Efek Surabaya (BES), Bastian Purnama menilai wajar kalau tingkat yield SPN lebih dari SBI. Pasalnya, ketika lelang dilakukan terbuka maka mekanisme pasar yang bermain. "Pasti Pemerintah juga tidak dirugikan karena mereka mau melepas," ujar dia.Anton Aprianto
Iklan
