Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Ajukan Keanggotaan Perdagangan Trans-Pasifik, Airlangga: Arahan Prabowo

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika ditemui dalam acara kumparan Green Initiative Conference di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 24 September 2024 . Tempo/Vedro Imanuel
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika ditemui dalam acara kumparan Green Initiative Conference di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 24 September 2024 . Tempo/Vedro Imanuel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia resmi mengajukan keanggotaan dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CP-TPP). Pengajuan aksesi Indonesia dalam perjanjian itu, kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, telah disampaikan pemerintah kepada Selandia Baru sebagai negara penyimpan atau depository country.

Pengajuan ini merupakan langkah untuk melengkapi proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Airlangga menyatakan, keanggotaan ini akan mereformasi ekonomi dalam negeri sekaigus membuka pasar-pasar baru, terutama di negara-negara Amerika Latin.

“Apalagi target pemerintahan mendatang, kami juga sudah melaporkan kepada presiden terpilih (Prabowo Subianto) dan arahan dari presiden terpilih juga untuk segera memulai proses,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Dengan keanggotaan Indonesia di CP-TPP, Airlangga mengklaim pemerintah akan memberlakukan kebijakan dengan standar tinggi. Dia berharap hal ini dapat meningkatkan impor dan ekspor dan perdagangan dengan negara-negara anggota CP-TPP. “Kami berharap minimal dari sini naikkan (ekspor) 10 persen aja bisa dicapai."

Airlangga mengklaim, pengajuan ini disampaikan pemerintah dalam waktu yang tepat. Musababnya, pada Desember nanti Inggris akan menjadi salah satu negara pertama yang masuk dalam keanggotaan CP-TPP. Inggris melalui proses pengajuan itu selama 2,5 tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Momentum yang tepat juga diklaim Airlangga disebabkan ekonomi dunia masih tumbuh sekitar 3,5 persen. Dia menilai perjanjian ini sebagai upaya perbaikan situasi perdagangan pasca-Pandemi Covid-19. “Sehingga pada saat nanti dunia recover 2-3 tahun lagi kuenya sudah membesar, nah kita sudah ada di dalam,” katanya.

Indonesia bukan negara pertama yang mengajukan keanggotaan CP-TPP. Sebelumnya, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Singapura telah menjadi anggota organisasi perdagangan dunia itu. Airlangga berharap, keanggotaan Indonesia di CP-TPP bisa memperkuat posisi Indonesia di ASEAN.

Pengajuan ini menambah panjang daftar negara-negar yang tengah memproses keanggotaan mereka dalam CP-TPP. Mereka antara lain Cina, Taiwan, dan Kosta Rika. Berkacar dari proses Inggris, Airlangga memprediksi Indonesia akan resmi bergabung dengan CP-TPP pada 2026–2026.

Pilihan Editor: Menteri Airlangga Minta PLTU Bebas Emisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekspor Batik Turun 8,39 Persen

3 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan pembuatan batik khas Betawi di Sanggar Batik Betawi kawasan Cilandak, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. Kain batik karya sanggar ini dijual dengan harga Rp 150 ribu sampai Rp 1,5 juta. Tempo/Tony Hartawan
Ekspor Batik Turun 8,39 Persen

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, ekspor batik pada kuartal II-2024 anjlok sebesar 8,39 persen.


Terkini: Aplikasi Temu 3 Kali Gagal Daftar Merek di Indonesia, Aturan tentang Jaminan Ojol Diminta Segera Disahkan?

3 hari lalu

Aplikasi Temu. Tempo/Fardi Bestari
Terkini: Aplikasi Temu 3 Kali Gagal Daftar Merek di Indonesia, Aturan tentang Jaminan Ojol Diminta Segera Disahkan?

Aplikasi Temu telah tiga kali berusaha mendaftarkan merek di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan pendaftaran ulang.


Profil PT Gajamina Sakti Nusantara, Perusahaan Yusril Ihza yang Ikut Menambang Pasir Laut

3 hari lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Profil PT Gajamina Sakti Nusantara, Perusahaan Yusril Ihza yang Ikut Menambang Pasir Laut

KKP menyatakan ada 66 perusahaan sedang antri mengurus perizinan pengelolaan pasir laut. Salah satu perusahaan itu milik Yusril Ihza Mahendra, PT Gajamina Sakti Nusantara.


Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menepis pertanyaan tentang kelanjutan dirinya di pemerintahan.


Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

4 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara
Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemda yang memanipulasi data demi mendapat insentif dihukum.


Pemerintah Masih Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun, Begini Penjelasan Airlangga Hartarto

5 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie, selepas Sarasehan di Menara Kadin, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Ilona
Pemerintah Masih Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun, Begini Penjelasan Airlangga Hartarto

Pemerintah menargetkan Indonesia bergabung menjadi anggota OECD dalam waktu tiga tahun. Tim Nasional OECD meluncurkan portal untuk melancarkan proses aksesi.


Terkini: Gaji dan Tunjangan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang Jadi Ketua MPR 2024-2029, Giliran Budi Arie Kunjungi Anindya Bakrie di Menara Kadin

5 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi isu penunjukan dirinya sebagai Ketua MPR 2024-2029, saat ditemui di kompleks gedung parlemen, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Terkini: Gaji dan Tunjangan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang Jadi Ketua MPR 2024-2029, Giliran Budi Arie Kunjungi Anindya Bakrie di Menara Kadin

Sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR periode 2024-2029. Berapa gaji dan tunjangannya?


Pemerintah Bakal Naikkan Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Sediakan Dana Rp1,2 Triliun

5 hari lalu

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berbeda dengan Jaminan Hari Tua (JHT).
Pemerintah Bakal Naikkan Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Sediakan Dana Rp1,2 Triliun

Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menaikkan insentif program JKP, disesuaikan dengan insentif program Kartu Prakerja.


Ekspor Pasir Laut Dinilai Tambah Permasalahan Baru, Celios: Angka Pengangguran Semakin Tinggi

5 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Ekspor Pasir Laut Dinilai Tambah Permasalahan Baru, Celios: Angka Pengangguran Semakin Tinggi

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai ekspor pasir laut justru menambah permasalahan baru di Indonesia. Selain kerugian lingkungan, sosial, dan ekonomi, kerugian lainnya menambah angka pengangguran di Indonesia.


Riset Celios: Ekspor Pasir Laut Menguntungkan Pengusaha, Bukan Negara

6 hari lalu

Dibukanya Keran Ekspor Pasir Laut Indonesia untuk Siapa?
Riset Celios: Ekspor Pasir Laut Menguntungkan Pengusaha, Bukan Negara

Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru terkait pembukaan ekspor pasir laut. Dianggap menguntungkan pengusaha bukan negara