Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Airlangga Minta PLTU Bebas Emisi

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto. Tempo/Ilham Balindra
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto. Tempo/Ilham Balindra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebetulnya boleh-boleh saja untuk tetap dipertahankan. Yang penting menurut Airlangga PLTU tersebut harus dipastikan bebas emisi untuk mencapai program net zero emission.

“Persoalan PLTU kan bukan tidak boleh daripada pembangkitnya, tetapi yang penting net zero emission,” ujar Airlangga dalam pidatonya di acara kumparan Green Initiative Conference 2024 pada Selasa, 24 September 2024.

Airlangga meyakini target net zero emission tersebut bisa dicapai dengan penggunaan blue amonia dalam proses pembakaran di PLTU. Blue ammonia belakangan disebut-sebut sebagai solusi energi ramah lingkungan yang dapat menurunkan emisi karbon. Dilansir dari situs World Energy, blue amonia merupakan metode rendah karbon untuk memproduksi senyawa kimia dengan menggunakan steam methane reformation.

Net zero emission-nya bisa kita tarik dengan pembakaran yang dicampur dengan blue ammonia,” kata Airlangga.

Selain itu menurutnya bisa juga dilakukan teknik likuifikasi terhadap karbonnya. Karbon yang dihasilkan kemudian ditransportasikan dan dimasukkan kembali ke dalam tanah. “Dengan itu Indonesia bisa menyelesaikan (target) net zero emission,” ucapnya.

Sebagai informasi, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik sendiri telah mengamanatkan penghentian operasional atau pemensiunan PLTU. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya juga telah merencanakan upaya pemensiunan 13 PLTU.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di acara yang sama, Airlangga mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk menyediakan transportasi publik berbasis listrik. Hal ini menurutnya berkaitan dengan komitmen transportasi hijau yang menjadi bagian dari ekonomi hijau.

“Penerapan transportasi hijau menjadi penting, terutama transportasi publik,” kata Airlangga.

Airlangga menyebutkan bahwa Jakarta telah berhasil menjadi percontohan yang baik terkait penyediaan transportasi massal berbasis listrik. Penggunaan bus listrik di Jakarta menurutnya merupakan langkah yang cukup progresif. Ia berharap daerah-daerah lain di Indonesia bisa mengikuti langkah tersebut.

“Bus (listrik) itu DKI (Jakarta) lebih progresif dibandingkan daerah lain, tentu saya berharap kalau daerah lain juga bisa segera mengikuti,” ujar mantan Ketua Umum Golkar tersebut.

Pilihan Editor: Terpopuler: 4 Proyek Prabowo jadi Bom Waktu, 4 Perusahaan Grup Bakrie Ditetapkan PKPU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Hartanto Meragukan Data PHK Per September Menyentuh 53.000

2 hari lalu

Para pencari kerja tengah membaca brosur lowongan pekerjaan dalam acara Jakarta Job Fair di Mall Grand ITC Permata Hijau, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.  Data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 32.064 pekerja di Indonesia mengalami PHK dari Januari hingga Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Airlangga Hartanto Meragukan Data PHK Per September Menyentuh 53.000

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hampir 53 ribu orang terdampak PHK per September 2024, pernyataan ini diragukan oleh Airlangga.


Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menepis pertanyaan tentang kelanjutan dirinya di pemerintahan.


Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

4 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara
Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemda yang memanipulasi data demi mendapat insentif dihukum.


Airlangga Hartarto Beri Penjelasan di Balik RI Deflasi Lima Bulan Beruntun

4 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika ditemui dalam acara kumparan Green Initiative Conference di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 24 September 2024 . Tempo/Vedro Imanuel
Airlangga Hartarto Beri Penjelasan di Balik RI Deflasi Lima Bulan Beruntun

Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang berupaya mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tren deflasi beruntun.


Pemerintah Masih Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun, Begini Penjelasan Airlangga Hartarto

5 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie, selepas Sarasehan di Menara Kadin, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Ilona
Pemerintah Masih Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun, Begini Penjelasan Airlangga Hartarto

Pemerintah menargetkan Indonesia bergabung menjadi anggota OECD dalam waktu tiga tahun. Tim Nasional OECD meluncurkan portal untuk melancarkan proses aksesi.


Terkini: Gaji dan Tunjangan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang Jadi Ketua MPR 2024-2029, Giliran Budi Arie Kunjungi Anindya Bakrie di Menara Kadin

5 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi isu penunjukan dirinya sebagai Ketua MPR 2024-2029, saat ditemui di kompleks gedung parlemen, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Terkini: Gaji dan Tunjangan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang Jadi Ketua MPR 2024-2029, Giliran Budi Arie Kunjungi Anindya Bakrie di Menara Kadin

Sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR periode 2024-2029. Berapa gaji dan tunjangannya?


Airlangga Hartarto tentang Kelanjutan Program Kartu Prakerja: Masih Perlu Dibicarakan

5 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara
Airlangga Hartarto tentang Kelanjutan Program Kartu Prakerja: Masih Perlu Dibicarakan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berharap program Kartu Prakerja berlanjut di pemerintahan berikutnya. Menurut dia, hal itu masih perlu dibicarakan.


Pemerintah Bakal Naikkan Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Sediakan Dana Rp1,2 Triliun

5 hari lalu

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berbeda dengan Jaminan Hari Tua (JHT).
Pemerintah Bakal Naikkan Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Sediakan Dana Rp1,2 Triliun

Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menaikkan insentif program JKP, disesuaikan dengan insentif program Kartu Prakerja.


Menko Airlangga Bertemu Anindya Bakrie di Kantor Kadin, Bahas Apa Saja?

6 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie, selepas Sarasehan di Menara Kadin, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Ilona
Menko Airlangga Bertemu Anindya Bakrie di Kantor Kadin, Bahas Apa Saja?

Menko Airlangga bersama Anindya Bakrie melaksanakan sarasehan membahas kondisi dan proyeksi perekonomian RI di kantor Kadin hari ini


Koalisi Minta Presiden Jokowi Revisi Perpres Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan

7 hari lalu

Asap dan uap mengepul dari PLTU milik Indonesia Power, di samping area Proyek PLTU Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Provinsi Banten, Indonesia, 11 Juli 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Koalisi Minta Presiden Jokowi Revisi Perpres Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan

Perpres ini masih memberi ruang yang sangat lebar bagi swasta untuk membangun PLTU baru untuk kepentingan industri.