Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonom Sebut 4 Proyek Prabowo Jadi Bom Waktu, dari Ekspor Pasir Laut hingga Food Estate

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara untuk umum. Masyarakat yang hendak berkunjung harus lebih dulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Foto: Dok. Humas Otorita IKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara untuk umum. Masyarakat yang hendak berkunjung harus lebih dulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Foto: Dok. Humas Otorita IKN.
Iklan
 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi belakangan ini pun membantah pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut. Menurut Jokowi, yang diekspor pemerintah merupakan hasil sedimentasi. 

Proyek kedua yang diperkirakan Wijayanto bakal menjadi bom waktu bagi Prabowo adalah lumbung pangan atau food estate. Jokowi dan Prabowo tengah menggarap megaproyek lumbung pangan di Merauke seluas 2,29 juta hektare. Pada 19 April 2024, ketika Prabowo baru saja dipastikan sebagai presiden terpilih, Jokowi meneken Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke.

Setelah proyek serupa di Kalimantan yang sempat gagal, Wijayanto dan sejumlah pakar lainnya menilai proyek di Merauke akan bernasib sama. “Kalau dipaksakan, bisa menjadi IKN lima tahun mendatang. IKN versi Pak Prabowo,” tuturnya.

Proyek selanjutnya yang disebut oleh Wijayanto adalah giant sea wall (GSW) atau tanggul pantai dan tanggul laut. Prabowo mengusulkan pembangunan GSW di Jakarta dalam rangka menyelamatkan pesisir utara pulau Jawa dari ancaman kenaikan permukaan air laut.

“Kalau ini tidak terlaksana dengan baik, lingkungan rusak, yang menjadi korban adalah puluhan juta warga yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya,” kata ekonom itu. “Hal seperti ini perlu planning yang matang sebelum dieksekusi.”

Proyek keempat, menurut Wijayanto, adalah Kereta Cepat Bandung-Surabaya. Dia mengatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung saja sudah cukup menyebabkan kesulitan secara finansial dan membuat pemerintah harus mengeluarkan subsidi.

“Kalau kita ingin sekedar pertumbuhan ekonomi, giant sea wall pasti mendongkrak pertumbuhan. Ekspor pasir laut pasti mendongkrak pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) dalam konteks ekspor. Food estate pasti juga pasti mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tapi dampak bagi masyarakat harus kita pertimbangkan,” kata dia.

Riri Rahayu dan Avit Hidayat berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kaum Petani dan Buruh Gelar Aksi di Depan KPK, Singgung soal IKN

1 jam lalu

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama Serikat Petani Pasundan (SPP) dan organisasi tani lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Senin, 23 September 2024. TEMPO/Defara
Kaum Petani dan Buruh Gelar Aksi di Depan KPK, Singgung soal IKN

KPA menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK menjelang Hari Tani Nasional besok.


Kementerian Kaji Izin Ekspor Pasir Laut 66 Perusahaan, Kiara Kritik Keras

1 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Kementerian Kaji Izin Ekspor Pasir Laut 66 Perusahaan, Kiara Kritik Keras

Kiara mengkritik keras Presiden Jokowi serta Menteri Sakti Wahyu Trenggono karena tidak segera mencabut peraturan ekspor pasir laut.


Kapolri Tetapkan Irjen Wahyu Hadiningrat sebagai Astamarena dan Irjen Verdianto Iskandar Jabat Astamaops, Apa Tugasnya?

1 jam lalu

Irjen Wahyu Hadiningrat. Wikipedia
Kapolri Tetapkan Irjen Wahyu Hadiningrat sebagai Astamarena dan Irjen Verdianto Iskandar Jabat Astamaops, Apa Tugasnya?

Kapolri Listyo Sigit menetapkan Irjen Wahyu Hadiningrat sebagai Astamarena dan Irjen Verdianto Iskandar menjabat Astamaops. Apa tugas mereka?


Ekspor Pasir Laut, Pakar: Singapura Jadi Lebih Luas dan Bisa Ancam Kedaulatan RI

1 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Ekspor Pasir Laut, Pakar: Singapura Jadi Lebih Luas dan Bisa Ancam Kedaulatan RI

Ekspor pasir laut dimanfaatkan Singapura mereklamasi pantai yang membuat daratan mereka meluas sehingga hahaya bagi kedaulatan dan laut teritorial RI


Dapat Nomor Urut 2 di Pilkada Kabupaten Boyolali, Adik Mantan Ajudan Jokowi: Ini Impian Kami

2 jam lalu

Dua paslon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Boyolali mendapat nomor undian saat KPU di wilayah itu menggelar pengundian nomor urut, Senin, 23 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dapat Nomor Urut 2 di Pilkada Kabupaten Boyolali, Adik Mantan Ajudan Jokowi: Ini Impian Kami

KPU Kabupaten Boyolali menggelar pengundian nomor urut paslon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada 2024.


Usulkan Ekspor Pasir Laut Ditunda, Petinggi Gerindra: Cek Dulu Manfaat dan Mudaratnya

2 jam lalu

Kolase foto Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Presiden Jokowi.  TEMPO/M Taufan Rengganis dan ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Usulkan Ekspor Pasir Laut Ditunda, Petinggi Gerindra: Cek Dulu Manfaat dan Mudaratnya

Petinggi Gerindra, Ahmad Muzani, yang juga Wakil Ketua MPR, mengusulkan agar rencana kebijakan ekspor pasir laut hasil hasil sedimentasi ditunda dulu.


Walhi Sebut Aturan Sedimentasi Di Laut hanya Alasan Pemerintah untuk Bisa Keruk Pasir Laut

3 jam lalu

Kondisi lingkungan pantai rusak setelah ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan tambang pasir besi di Pantai Cipatujah, Desa Ciandum, Tasikmalaya, Jawa Barat (2/2). Pemerintah Provinsi dan Polda Jawa Barat gencar melakukan penyisiran tambang pasir besi di pesisir selatan Tasikmalaya dan Cianjur setelah berlakunya undang-undang tentang pelarangan ekspor mentah tambang mineral dan batu bara (Minerba). TEMPO/Prima Mulia
Walhi Sebut Aturan Sedimentasi Di Laut hanya Alasan Pemerintah untuk Bisa Keruk Pasir Laut

Walhi menyatakan bahwa regulasi yang mengatur soal Sedimentasi Laut sebagai alasan pemerintah agar dapat mengeruk pasir laut


Jokowi Resmikan Smelter Freeport di Gresik

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin, 23 September 2024. Foto tangkap layar Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Smelter Freeport di Gresik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan meresmikan smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik


Ditanya Soal Ekspor Pasir Laut, Zulhas Berkelit: Kok Tanya Saya, Itu Peraturan Pemerintah

4 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas dalam konferensi pers Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor di Kawasan Industri Jatake, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin, 23 September 2024. Satgas kali ini menemukan 2.929 roll karpet dan sajadah impor dari Turki yang tak patuh aturan. TEMPO/Han Revanda Putra.
Ditanya Soal Ekspor Pasir Laut, Zulhas Berkelit: Kok Tanya Saya, Itu Peraturan Pemerintah

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan lepas tangan soal izin ekspor pasir laut. Sebut itu hasil Peraturan Pemerintah.


Terkini Bisnis: Lowongan Kerja di BSI, Tol Solo - Yogyakarta Dilintasi 74.518 Kendaraan dalam Dua Hari

4 jam lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/Tony Hartawan
Terkini Bisnis: Lowongan Kerja di BSI, Tol Solo - Yogyakarta Dilintasi 74.518 Kendaraan dalam Dua Hari

Lowongan kerja dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (Persero) atau BSI untuk posisi Officer Development Program (ODP).