TEMPO.CO, Jakarta - Rumah bagi sebagian masyarakat merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki selain pangan. Itu sebabnya, para calon presiden selalu menyasar masalah perumahan sebagai bagian dari janji politiknya.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (2004-2009), muncul istilah 1.000 Tower. Wakil Presiden Jusuf Kalla waktu itu mengomandoi program pembangunan apartemen atau rumah susun di wilayah perkotaan untuk menjawab kekurangan tempat tinggal layak bagi masyarakat terutama di perkotaan.
Tidak tanggung-tanggung, target pemerintah adalah membangun 1.000 rumah susun sederhana yang dibagi dalam Rusunami (rumah susun sederhana milik sendiri) dan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa).
Namun sampai pemerintahan SBY-JK berakhr pada 2009, baru sekitar 10 persen dari target seribu tower yang terbangun. Tadinya ditargetkan bisa dibangun 500 unit rusun setiap tahun. Namun kenyataannya, yang bisa diselesaikan 138 tower.
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz (2011-2014) mengakui program pembangunan 1.000 tower rumah susun gagal. Penyebabnya, kebijakan pada masa pemerintahan gubernur Fauzi Bowo. "Di zaman Pak Fauzi (rusunami) tidak boleh 24 lantai, maksimum 12 lantai, yang sudah dibangun semua disegel, jadi semua (pengembang) mengubah rusun menjadi menengah atas," kata Djan saat berkunjung ke kantor Tempo, Kamis, 30 Januari 2014.
Akhirnya, kata Djan, tak ada pembangunan rusunami yang terealisasi. "Di Kalibata itu cuma 10 rumah," ucapnya. Pengembang batal memasarkan unit untuk rusunami dan memilih membangun rusun kelas menengah. "Ngapain bikin rumah murah 12 lantai, rumah menengah bisa 24 lantai," kata dia.
Janji Perumahan dari SBY sampai Prabowo
SBY kembali terpilih sebagai presiden pada 2009. Ia pisah dengan Kalla dan menggandeng mantan Gubernur BI Boediono sebagai wakil presiden.
Pasangan SBY-Boediono memiliki 15 program, termasuk membangun perumahan rakyat yang menjadi janji kesembilan mereka, yaitu peningkatan pembangunan rumah rakyat. Namun tidak disebutkan secara spesifik target jumlah rumah yang akan dibangun.
Jusuf Kalla kembali terpilih sebagai Wapres mendampingi Joko Widodo pada 2014-2019. Ia menyatakan akan menghidupkan lagi program 1.000 tower namun dalam bentuk lain. "Yang penting rakyat bisa mendapat rumah yang layak," katanya.
Presiden Jokowi menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.
Selama pemerintahan Presiden Jokowi, dibangun lebih dari 1,5 juta rumah sederhana. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan Kementerian PUPR telah membangun 1,55 juta unit rumah layak huni bagi masyarakat sejak tahun 2015 sampai dengan 2022.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian program sejuta rumah (PSR) hingga akhir Juli 2024 telah menembus angka 617.622 unit atau sekitar 59,23 persen dari total target nasional.
PSR merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
Program pembangunan perumahan tersebut yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 29 April 2015 di Jawa Tengah dengan capaian dari 2015 hingga 2023 sebesar 9.206.379 unit.
Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan membangun 3 juta hunian setiap tahun. Rinciannya, 2 juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara 1 juta apartemen di kota.
ANTARA | TIM TEMPO
Pilihan Editor Statistik CPNS Tahun 2024: Top 10 Pelamar Instansi Pusat dan Daerah
