TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk fokus meningkatkan lifting minyak di sisa masa kerjanya yang tinggal dua bulan atau hingga Oktober 2024.
Bahlil di sela Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Jakarta, Senin menegaskan bahwa upaya peningkatan lifting minyak adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Saya hanya fokus pada sisa waktu ini, perintah Presiden Joko Widodo dan perintah presiden terpilih Prabowo, saya sowan kepada beliau pagi hari, adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arifin terkait dengan optimalisasi peningkatan lifting minyak kita," katanya seusai serah terima jabatan dengan mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Senin, 19 Agustus 2024.
Menurutnya, arahan dari Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo adalah untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Arifin, khususnya dalam optimalisasi sumur-sumur minyak yang telah diberikan oleh SKK Migas.
Bahlil kemudian menekankan kepada Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati untuk segera melakukan pembicaraan mendetail mengenai masalah penurunan lifting minyak yang terus terjadi sementara konsumsi terus meningkat.
"Jadi Dirut Pertamina, ini kita harus bicara detail, karena lifting kita turun-turun terus, konsumsi naik, impor terus, barang kita ada," ucap Bahlil mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.
Lebih lanjut, Bahlil menyoroti persoalan regulasi yang dianggap sebagai hambatan dalam peningkatan lifting minyak.
Ia menekankan bahwa jika regulasi memang menjadi penghambat, maka perubahan harus segera dilakukan agar Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar internasional.
"Kalau memang itu persoalannya ada di regulasi, apanya yang harus kita rubah, apa yang harus negara berikan agar kita kompetitif," tegasnya.
Selain minyak, Bahlil juga menyoroti impor gas yang dianggap terlalu tinggi. Ia menegaskan pentingnya pembangunan hilirisasi LPG sesuai arahan dari Presiden Jokowi dan maupun presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bahlil juga meminta agar harga Elpiji dalam negeri tidak terlalu jauh lebih murah dibandingkan impor, karena hal ini memberikan celah bagi masuknya impor secara berlebihan.
Bahlil berencana untuk mengajak Pertamina dan para dirjen terkait untuk duduk bersama dan membahas masalah itu secara mendetail. Ia menginginkan agar perbedaan harga yang signifikan antara LPG dalam negeri dan impor dapat diminimalisir.
"Jadi Pertamina nanti kita duduk bareng, jangan selisih harganya sampai 50 dolar AS, 60 dolar AS, itu berarti memberikan ruang impor yang masuk terlalu banyak itu," tuturnya.
Selain itu, Bahlil juga berjanji untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan di era Arifin Tasrif, namun juga siap untuk melakukan perbaikan di sektor-sektor yang masih bermasalah.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam setiap langkah yang diambil untuk memastikan bahwa perbaikan bisa dilakukan secara menyeluruh.
Bahlil menyadari bahwa waktu yang dimilikinya sangat terbatas, sehingga ia meminta kepada seluruh Direktur Jenderal (Dirjen) untuk bekerja lebih keras dan efektif.
Ia bahkan mengusulkan agar para Dirjen berkantor bersama dan mengadakan rapat hingga malam untuk mempercepat penyelesaian masalah yang ada.
"Dan untuk Dirjen-Dirjen, karena waktunya cuma dua bulan saya umumkan juga mulai hari ini kalau boleh berkantor, jangan di kantor masing masing, cari ruangan Dirjen Dirjen dan kita rapat sampai malam di sini, karena untuk memitigasi persoalan ini agar bisa melakukan percepatan," katanya.
Bahlil juga menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan dari semua pihak dalam melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Menurutnya, semangat dan roh dari kepemimpinan Arifin harus tetap dipegang teguh hingga Oktober 2024.
Namun, Bahlil mengingatkan bahwa meskipun dirinya hanya memiliki waktu singkat, semua pekerjaan harus dilakukan dengan fokus dan tanpa gangguan dari gerakan-gerakan di luar aturan.
"Saya mohon jangan ada gerakan tambahan lain di luar aturan," kata Bahlil.
Pilihan Editor: Ekonom Indef: Warisan Utang Jokowi akan Menyulitkan Pemerintahan Prabowo
