TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menyatakan arsitektur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah saat ini ke pemerintah selanjutnya.
“APBN 2025 dirancang untuk menjaga ‘Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan’ untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Indonesia disebut harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, hingga meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, serta keuangan.
Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan dinilai perlu dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal guna mengantisipasi ketidakpastian, dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan. Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah.
Pertama ialah makan bergizi gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program MBG dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel.
Kedua yaitu program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan.
Selanjutnya ialah penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi guna mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan
Keempat yakni peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.
Adapun strategi terakhir adalah peningkatan permodalan bagi UMKM.
Dalam strategi jangka menengah, diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pertama, mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, MBG, renovasi sekolah, kesehatan berkualitas, serta perlindungan sosial.
Kedua, penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, rendah emisi, dan berorientasi ekspor.
Kemudian, meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di setiap wilayah Indonesia.
Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas.
Tiga strategi berikutnya adalah pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, peningkatan ekonomi kreatif maupun kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM, penguatan pertahanan dan keamanan serta kemandirian pangan dan energi.
“Kedelapan, penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM),” ucap Presiden.
Pilihan Editor: Viral karena Hampir Pingsan di IKN, Segini Kisaran Gaji Paskibraka
