Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kereta Otonom di IKN Diuji Coba Menjelang Hari Kemerdekaan, Kemenhub: Murah dan Irit

image-gnews
Petugas keamanan berjalan di depan gerbong kereta otonom di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 6 Agustus 2024. Menurut Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal, uji kelayakan jalan kereta otonom tersebut akan berlangsung selama lima hari untuk penyesuaian medan jalan yang dilalui saat perayaan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Petugas keamanan berjalan di depan gerbong kereta otonom di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 6 Agustus 2024. Menurut Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal, uji kelayakan jalan kereta otonom tersebut akan berlangsung selama lima hari untuk penyesuaian medan jalan yang dilalui saat perayaan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal menyatakan transportasi autonomous rail transit (ART) atau kereta otonom di IKN telah diuji coba menjelang upacara Hari Kemerdekaan. Masa percobaan secara gratis akan berlangsung hingga Desember mendatang.

Presiden Jokowi pun sudah mencoba menggunakan kereta otonom tersebut. Menurut dia, persiapan kendaraan untuk perayaan Hari Kemerdekaan di IKN ART itu akan melayani para tamu di Jalur Kebangsaan dengan kereta itu.

"Untuk 17 Agustus ia melayani penumpang di jalur kecil, sepanjang dua kilometer. Sementara jalur besar lima kilometer," kata Risal saat dihubungi pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Menurut dia, Jokowi dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mencoba kereta otonom tersebut. Dia mengatakan Jokowi senang dengan kereta otonom ini. Jokowi juga meminta agar ART ini bisa dipakai di kota besar lainnya. "Operasionalnya lebih murah dan lebih irit," ujar Risal.

Dia mengatakan, ART berbeda dengan kereta lainnya. Trem lain harus menyiapkan prasarana rel serta perawatan rel. Sementara kereta otonom hanya membutuhkan jalan dan marka yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. "Jadi operator itu hanya bicara biaya operasional dari prasarana tersebut," ujarnya.

Dengan begitu Risal menganggap penggunaan kereta otonom ini tak memakan banyak biaya karena menggunakan baterai. Lalu daya angkut 280 orang. Transportasi tersebut dianggap akan lebih efisien sebagai transportasi yang dapat ditumpangi masyarakat secara massal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Risal mengatakan, saat ini hanya ada satu ART di IKN. Kereta listrik ini disebut masih dalam masa uji coba. Sehingga masih bisa dioperasikan hingga Desember di pusat IKN secara gratis. Masa percobaan ART ini juga akan diperlihatkan kepada kepala daerah yang tertarik memakai kendaraan tersebut di kotanya. "Jadi pemerintah daerah yang ingin tahu seperti apa bisa mencoba di IKN seperti apa ART tadi kalau mau dipasang di daerahnya," ucap Risal.

Presiden Jokowi dan sejumlah menteri lainnya telah menguji coba kereta otonom tersebut pada Selasa, 13 Agustus 2024. Dia berharap kereta listrik ini bisa digunakan di kota-kota besar, seperti Surabaya, Makassar, Medan, Bandung. Indonesia membutuhkan transportasi massal berbasis energi hijau dan ramah lingkungan.

“Tadi sudah saya gunakan. Kalau kita pakai trem otonom, jalan harus lebar. Dan jalan di IKN sudah didesain lebar, cukup untuk itu," kata Jokowi, dikutip di laman Kementerian Sekretariat Negara.

Sebelumnya Jokowi juga mengundang kepala daerah hadir di IKN. Sebanyak 517 dari 552 total gubernur, bupati, serta wali kota seluruh Indonesia hadir. Ada sejumlah pejabat absen karena alasan sakit atau tengah mengikuti rapat bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pilihan Editor: Walhi Ragu Pemerintahan Prabowo Bakal Prioritaskan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Tak Pernah Kirim Surat Undangan Klarifikasi ke Kaesang Seperti yang Pernah Dijanjikan

30 menit lalu

Putra Presiden RI, Joko Widodo, Kaesang Pangarep, seusai memberikan klarifikasi di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Kaesang Pangarep memberikan klarifikasi ke KPK terkait laporan pengaduan masyarakat yang tengah di proses oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat KPK dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi yang dipergunakan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tak Pernah Kirim Surat Undangan Klarifikasi ke Kaesang Seperti yang Pernah Dijanjikan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah menyatakan bahwa KPK akan mengirim surat undangan klarifikasi soal jet pribadi ke Kaesang.


Presiden Jokowi Bakal Hadiri Upacara Penutupan PON 2024, Prabowo Subianto Belum Pasti

1 jam lalu

Presiden Jokowi. Humas Setkab - HIM
Presiden Jokowi Bakal Hadiri Upacara Penutupan PON 2024, Prabowo Subianto Belum Pasti

Presiden Joko Widodo akan hadir dalam upacara penutupan Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumatera Utara atau PON 2024.


Jokowi Bantah Buka Keran Ekspor Pasir Laut, tapi Sedimen; Walaupun Wujudnya Juga Pasir

1 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada Pejabat TNI dan Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 12 September 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi Bantah Buka Keran Ekspor Pasir Laut, tapi Sedimen; Walaupun Wujudnya Juga Pasir

Presiden Jokowi membantah pemerintahannya kembali mengizinkan ekspor pasir laut. Menurutnya, yang diekspor adalah hasil sedimentasi.


KPK Punya Waktu 30 Hari untuk Menentukan Penggunaan Jet Pribadi Kaesang Gratifikasi atau Bukan

2 jam lalu

Putra Presiden RI, Joko Widodo, Kaesang Pangarep, seusai memberikan klarifikasi di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Kaesang Pangarep memberikan klarifikasi ke KPK terkait laporan pengaduan masyarakat yang tengah di proses oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat KPK dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi yang dipergunakan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Punya Waktu 30 Hari untuk Menentukan Penggunaan Jet Pribadi Kaesang Gratifikasi atau Bukan

KPK akan memproses data dan keterangan Kaesang Pangarep soal jet pribadi yang ia gunakan terbang ke Amerika bersama istrinya.


1.000 Warga di Kawasan IKN Bakal Demo Hari Ini, Tuntut Kepastian Hak Tanah dan Ganti Rugi

3 jam lalu

Pemandangan umum pembangunan bendungan Intake Sepaku, yang akan memasok air bersih untuk ibu kota baru Indonesia yang diproyeksikan Ibu Kota Negara Nusantara, di Sepaku, provinsi Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Masyarakat Adat Balik Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Menolak Relokasi. REUTERS/Willy Kurniawan
1.000 Warga di Kawasan IKN Bakal Demo Hari Ini, Tuntut Kepastian Hak Tanah dan Ganti Rugi

Seribuan warga Kawasan IKN, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, bakal berdemonstrasi hari ini, Rabu, 18 September 2024.


Fakta-fakta Maraknya Judi Online di Indonesia, Situs Judi Online Disinyalir Milik Orang Indonesia Punya 1,5 Juta Pelanggan

3 jam lalu

Ilustrasi pemain judi online. Selain wartawan, Menkominfo Budi Arie mengungkapkan bahwa pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terlibat praktik judi online. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Fakta-fakta Maraknya Judi Online di Indonesia, Situs Judi Online Disinyalir Milik Orang Indonesia Punya 1,5 Juta Pelanggan

Situs judi online yang berdiri sejak 2020 saat pandemi Covid-19 ditengarai milik orang Indonesia, yang sebelumnya bergerak di industri tekstil.


Pemblokiran Situs Judi Online Dinilai Kurang Efektif, Kenapa Bukan Buru Bandar Judi sebagai Prioritas?

4 jam lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Kordinasi Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengungkap 164 wartawan terlibat judi online dengan analisis transaksi keuangan mencapai Rp1,4 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemblokiran Situs Judi Online Dinilai Kurang Efektif, Kenapa Bukan Buru Bandar Judi sebagai Prioritas?

Pemerintah getol memblokir jutaan situs judi online beberapa waktu terakhir. Namun, kebijakan ini dinilai kurang efektif. Ini alasan Hadi Tjahjanto.


Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Pengamat: Mengingkari Janji Pelestarian Laut

4 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Pengamat: Mengingkari Janji Pelestarian Laut

Pembukaan ekspor pasir laut yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dianggap sebagai pengingkaran janji Jokowi untuk melestarikan laut.


Belum Diterima Jokowi, Ini Isi Surat Permintaan Audiensi Arsjad Rasjid soal Munaslub Kadin

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima buku ASEAN Bussines Roadmap dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid saat Peresmian Pembukaan ASEAN Business Investment Summit 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 1 September 2023. TEMPO/Subekti.
Belum Diterima Jokowi, Ini Isi Surat Permintaan Audiensi Arsjad Rasjid soal Munaslub Kadin

Presiden Jokowi mengaku belum menerima surat dari Ketua KadinArsjad Rasjid tentang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Apa isi surat itu?


Ekspor Pasir Laut Menuai Kritik Walhi dan Susi Pudjiastuti, Jokowi: Itu Sedimen, Meski Wujudnya Pasir

4 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Ekspor Pasir Laut Menuai Kritik Walhi dan Susi Pudjiastuti, Jokowi: Itu Sedimen, Meski Wujudnya Pasir

Ekspor pasir laut kembali digolkan lewat peraturan Mendag. Berbagai pihak lakukan kritik terhadap kebijakan ini. Apa kata Walhi dan Jokowi?