TEMPO.CO, Jakarta - Pajak Pertambahan Nilai atau PPN diperkirakan naik menjadi 12 persen tahun depan, dari sebelumnya 11 persen. Kenaikan tarif telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.
Pada pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN 12 persen disebut berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan pemberlakuan tarif pajak baru sebagai bentuk menjalankan fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara.
"Kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan tidak kurang dari Rp 80 triliun pada 2025,” kata dia lewat pernyataan resmi dikutip Selasa, 13 Agustus 2024.
Hal ini berdasarkan hitungan simulasi pendapatan dari PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada 2023 yang sebesar Rp 764,3 triliun. Juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada 2024 dan tahun depan yang masing-masing sebesar 5 persen dan 2,5 persen.
Ajib mengatakan, sepanjang tidak ada aturan yang membatalkan pasal kenaikan tarif dalam UU HPP, maka pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan. Namun, secara empiris, ia berujar, pelaksanaan aturan tersebut bisa saja ditunda. "Seperti pemerintah juga menunda pemungutan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022,” kata dia lewat pernyataan resmi dikutip Selasa, 13 Agustus 2024.
Menurut dia, meski telah ditetapkan perlu ada kajian yang lebih mendalam. Musababnya, tren daya beli masyarakat saat ini tengah mengalami penurunan. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri, kelas menengah mengalami penurunan daya beli dari 21,45 persen pada 2019 menjadi 17,44 persen pada 2023. Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan 8,5 juta penduduk Indonesia mengalami turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.
Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. “Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontra produktif, maka target pemerintah Prabowo-Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala,” ujarnya lagi.
Sebelumnya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, memaparkan pemerintah sudah membahas rencana kenaikan tarif pajak tersebut. Ia memastikan, penurunan konsumsi dan kondisi industri juga diperhitungkan.
“Sudah kami simulasikan plus dan minusnya, kira-kira potensinya berapa, kemudian dampaknya ke sektor usaha juga. Karena kan harus berlaku di Januari 2025,” kata dia di kantornya, Senin, 5 Agustus 2024.
Pihaknya juga menampung usulan dari asosiasi industri, sehingga rencana tersebut masih dikaji. Susiwijono menambahkan, potensi penerimaan negara dari kenaikan tarif PPN mudah dihitung. Satu persen tambahan berarti sekitar 10 persen dari total penerimaan pajak perrtambahan nilai tahun ini. “Realisasi setahun Rp 730-an triliun, berarti kan tambahannya sekitar Rp 70-an triliun,” ujarnya.
Itu sudah diitung dengan dampak ekonomi kemampuan bisnis dan kekuatan sektor industri. Kenaikan PPN 12 Persen nantinya diputuskan pada era pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Pilihan Editor: Alih-alih Kerek Tarif Pajak, Ekonom Sarankan Ini untuk Genjot Penerimaan Negara
