Terkini: BPJPH Kemenag Cabut Sertifikasi Halal Roti Okko, ESDM Lanjutkan Pembagian Rice Cooker Gratis

1. BPJPH Kemenag Cabut Sertifikasi Halal Roti Okko, Apa yang Dilanggar?

Mulai Kamis, 1 Agustus 2024, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) resmi mencabut sertifikat halal produk Roti Okko. Alasan utamanya adalah produk roti okko telah melanggar sejumlah regulasi pemenuhan syarat Jaminan Produk Halal atau JPH.

PT ARF selaku produsen roti okko telah dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikasi halal dengan nomor ID00210006483580623 per 1 Agustus 2024 lalu. Hal tersebut telah diumumkan secara resmi oleh Kepala BPJPH Aqil Irham. "Terhitung sejak 1 Agustus 2024," ujarnya di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Aqil juga mengatakan PT ARF akan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 149. "Dari hasil temuan pengawasan ke fasilitas produksi PT ARF, terdapat temuan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 65, pasal 84, dan pasal 87," kata Aqil.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Kementerian ESDM Lanjutkan Program Pembagian Rice Cooker Gratis kepada 137 Ribu Rumah Tangga

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), akan melanjutkan pembagian rice cooker gratis kepada 137 ribu rumah tangga, dengan anggaran Rp 182 miliar. 

Jisman P Hutajulu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, mengungkapkan bahwa telah mendapatkan persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Pendataan penerima dijadwalkan selesai pada Oktober 2024. Program ini meneruskan inisiatif 2023 yang menargetkan 500.000 rumah tangga, namun tahun lalu hanya 362.000 rumah tangga yang terealisasi.

Program hibah alat memasak listrik (AML) atau rice cooker gratis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meleset dari rencana. Sebab, dari target 500 ratus ribu unit rice cooker, hanya terdistribusi sebanyak 342.621 unit atau 68,5 persen. 

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. BI Catat Tantangan-tantangan Berat Digitalisasi Sistem Pembayaran....

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya