Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Klaim Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Revolusi Tata Kelola Kesehatan

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Prabowo Subianto. ANTARA/Walda Marison/aa.
Prabowo Subianto. ANTARA/Walda Marison/aa.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Budi Sulistyo, mengatakan program makan bergizi gratis merupakan revolusi tata kelola kesehatan bagi masyarakat. Makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang dijanjikan dalam kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Setelah terpilih, mereka mempersiapkan pelaksanaan program tersebut.

"Di mana generasi Indonesia itu disiapkan asupan proteinnya, asupan gizinya, dan nutrisinya," kata Budi dalam acara Bincang Bahari yang mengusung topik “Apa Itu Susu Ikan?” di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Selasa, 17 September 2024.

Kementerian Kelautan menyebut susu ikan merupakan salah satu produk minuman protein, turunan dari Hidrolisat Protein Ikan atau HPI, yang diolah dan disajikan menyerupai susu. Produk susu ikan disebut sebagai salah satu hasil hilirisasi perikanan yang saat ini terus digalakkan KKP.

Budi mengatakan, susu ikan menjadi satu langkah percepatan peningkatan asupan protein masyarakat. Asupan protein diproduksi melalui fortifikasi protein ikan sebagai bahan pokok. Dan akan difordifikasikan kepada bahan pokok, seperti tepung sagu, beras, serta konsumsi ikan. "Jadi ini adalah satu hal inovasi dari produksi hasil perikanan," tutur Budi.

Dia mengatakan, HPI adalah ekstrak protein ikan hasil penelitian tim biotechnologi Litbang KKP pada 2017, salah satu peneliti di dalamnya Ekowati Chasanah, peneliti Ahli Utama Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.

Dalam penelitian itu, kata Budi, peneliti berhasil menemukan Hidrolisat Protein Ikan atau HPI menjadi ekstrak protein ikan. Sehingga dalam penelitian lanjutan pada 2021, berhasil menemukan HPI menjadi susu ikan. Pada 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki memperkenalkan minuman susu ikan.

Menurut dia, peran para ahli menjadi satu kekuatan bersama menghadirkan minuman susu ikan sebagai produk minuman untuk asupan protein masyarakat. Sehingga generasi mendatang harus mendapatkan protein berupa asupan gizi. Asupan gizi ini sebagai langkah memerangi stunting. "Di program makan gratis ini tidak lupa adalah ibu-ibu hamil, anak-anak, dan balita," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Budi menjelaskan, asupan protein kepada masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Dia menyebutkan bahwa asupan protein harian masyarakat dalam catatan Badan Pusat Statistik pada 2023, baru berada di angka 62,3 gram per kapita per hari. Angka ini masih di bawah rata-rata di asupan protein negara-negara Asean.

Bahkan jauh dibanding asupan protein harian negara maju yang melampaui 100 gram per kapita per hari. "Kita masih di bawah Kamboja, Thailand, Filipina. Jauh lagi di bawah Vietnam, yang sudah mendekati 94,4 gram per kapita, per hari," kata dia.

Dia mengatakan, ketika berbicara generasi emas, maka ukuran benchmarking salah satunya mengusulkan asupan protein masyarakat berbasis ikan. Ikan memiliki satu nilai kandungan protein yang tidak kecil. "Yang sangat penting adalah pertumbuhan otak Omega 3, dan di situ ada Docosahexaenoic Acid (DHA) dan Eicosapentaenoic Acid (EPA)," ucap dia.

Maka produk susu ikan diperkenalkan kepada masyarakat, Budi menuturkan, menjadi salah satu cara meningkatkan protein masyarakat. "Ini upaya bersama meningkatkan asupan protein hewani kepada masyarakat," kata Budi, sembari menyebutkan program makan bergizi gratis sebagai langkah positif revolusi tata kelola kesehatan masyarakat.

Pilihan Editor: Ini Kronologi Ekspor Pasir Laut: Dihentikan Megawati dan Dibuka Lagi Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo akan Bentuk Kemenko Infrastruktur, Ekonom: Kurang Tepat dan Menambah Beban Anggaran

1 jam lalu

Tim Prabowo dari Partai Gerindra intens merumuskan nomenklatur kementerian yang disebut bakal berformasi besar-lebih dari 34 kementerian.
Prabowo akan Bentuk Kemenko Infrastruktur, Ekonom: Kurang Tepat dan Menambah Beban Anggaran

Ekonom Achmad Nur Hidayat mengatakan rencana Prabowo Subianto membentuk Kemenko Infrastruktur kurang tepat dan menambah beban anggaran.


Hashim Djojohadikusumo Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak di Era Prabowo

2 jam lalu

Sukiman (tengah) bersama Hashim Djojohadikusumo (kanan), adik presiden terpilih Prabowo Subianto masa kampanye Pilpres 2024
Hashim Djojohadikusumo Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak di Era Prabowo

Hashim Djojohadikusumo mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto tak akan menaikkan tarif pajak. Klaim justru seharusnya turun.


Kadin Munaslub Umumkan Kepengurusan, Kubu Arsjad Rasjid: Melanggar Kesepakatan

2 jam lalu

Anindya Bakrie (kanan) dan Arsjad Rasjid (Foto:  TEMPO/Ilham Balindra dan Tempo/Oyuk Ivani Siagian)
Kadin Munaslub Umumkan Kepengurusan, Kubu Arsjad Rasjid: Melanggar Kesepakatan

Kadin hasil Munaslub mengumumkan kepengurusan. Kadin kubu Arsjad Rasjid menyebutnya melanggar kesepakatan.


Kesiapan BKKBN Ketika Pemerintahan Prabowo Bentuk Kementerian Kependudukan

4 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjalan usai memberikan pengarahan dalam Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Auditorium BKKBN, Kompleks Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis 25 April 2024. Wapres mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait bahwa target prevalensi stunting sebesar 14 persen yang ada pada RPJMN 2020-2024 akan segera dievaluasi dan memberikan instruksi agar sejumlah program yang berjalan selama ini turut dievaluasi karena capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Kesiapan BKKBN Ketika Pemerintahan Prabowo Bentuk Kementerian Kependudukan

BKKBN bersiap ketika pemerintahan Prabowo membentuk Kementerian Kependudukan. Kementerian ini merupakan pecahan dari Kementerian Dalam Negeri.


Menpan RB Tak Bisa Jamin ASN Pindah ke IKN sebelum Pelantikan Prabowo

11 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Menpan RB Tak Bisa Jamin ASN Pindah ke IKN sebelum Pelantikan Prabowo

Sampai September 2024, belum ada kepastian dari pemerintah mengenai pemindahan ASN ke IKN.


Puan Maharani Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Akan Terealisasi Secepatnya

13 jam lalu

Ketua DPR RI 2024-2029 Puan Maharani menerima palu sidang usai diambil sumpah jabatannya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Akan Terealisasi Secepatnya

Puan Maharani memberi sinyal pertemuan Megawati Soekarnputri dan Prabowo Subianto pada pertengahan Oktober ini.


Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

13 jam lalu

Hashim Djojohadikusumo. Dok. Arsari Group
Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

Hashim Djojohadikusumo menyatakan pemerintah akan menaikkan rasio utang secara perlahan 1 sampai 2 persen per-tahun.


Catatan Pengamat Pendidikan untuk Pemerintahan Prabowo: Pemerataan Akses Harus Jadi Prioritas

13 jam lalu

Ilustrasi pendidikan di sekolah.
Catatan Pengamat Pendidikan untuk Pemerintahan Prabowo: Pemerataan Akses Harus Jadi Prioritas

Besarnya peran swasta membuat biaya pendidikan melambung tinggi.


Jokowi Ditengarai Mengusulkan Sejumlah Nama Jadi Calon Menteri Prabowo

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto tiba dilokasi acara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Ditengarai Mengusulkan Sejumlah Nama Jadi Calon Menteri Prabowo

Presiden Jokowi disebut-sebut menyorongkan sejumlah nama sebagai menteri untuk mengisi kabinet Prabowo. Mulai Bahlil hingga Pratikno.


Pasukan Bawah Tanah Jokowi Disebut Salah Kaprah karena Sebut Gibran Lambang Negara

15 jam lalu

Sekretaris Jenderal relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, Sri Kuntoro Budiyanto, melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat, 27 September 2024. TEMPO/Dian Rahma Fika Alnina
Pasukan Bawah Tanah Jokowi Disebut Salah Kaprah karena Sebut Gibran Lambang Negara

Ternyata masih banyak pihak yang salah kaprah anggap Presiden dan Wakil Presiden sebagai lambang negara. Terakhir disebut Pasukan Bawah Tanah Jokowi.