TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengatakan percepatan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menjadi prioritasnya. Ia mengatakan hal ini usai dilantik sebagai wakil menteri oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
"Infrastruktur untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) kan sudah disiapkan pemerintah. Jadi, nanti bagaimana mengisi klaster-klaster lain," ujar Yuliot.
Eks Deputi Kementerian Investasi ini mengatakan pihaknya bakal meningkatkan investasi dan mendorong adanya kawasan ekonomi di IKN. Ia menargetkan kawasan untuk financial center. Yuliot mengatakan bakal mengkoordinasikan hal ini dengan Otorita IKN.
Lebih lanjut, Yuliot mengklaim ada lebih dari 400 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi dari investor untuk proyek IKN. Ia tidak merinci dari mana saja peluang investasi tersebut, tapi pihaknya memastikan calon investor IKN akan terfasilitasi dengan baik.
"Itu yang kami koordinasikan, diupayakan untuk bisa eksekusi segera," kata dia.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono juga mengklaim pihaknya sudah mengantongi 421 surat minat investasi. Ia mengatakan 421 minat termasuk dari investor-investor pelopor yang telah serius menanam modal di proyek ibu kota baru. "Investor pelopor kan 45 perusahaan, sejauh ini," kata Agung ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 12 Juli 2024.
Otorita IKN menargetkan investasi masuk Rp100 triliun hingga akhir 2024. Adapun sejak groundbreaking pertama hingga groundbreaking keenam, Otorita membukukan investasi Rp51,3 triliun. Agung mengatakan pihaknya masih mengejar sisa target itu.
Sebagai informasi, pembangunan IKN di Kalimantan Timur secara menyeluruh disebut membutuhkan biaya sekitar Rp466 triliun. Pembiayaan ini diambil sebesar 20 persen dari APBN dan 80 persen dari non-APBN.
Saat ini, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024, di antaranya mengatur soal guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB). Dalam pasal 9, pemerintah menyebut HGU bisa diperpanjang hingga 190 tahun dan HGB hingga 160 tahun.
Perpres ini kemudian disoroti Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, yang menilai aturan soal hak atas tanah itu tidak menjamin bisa menarik investor. Pasalnya, investasi di IKN seret bukan karena urusan hak atas tanah. Namun, karakteristik investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada. Kalaupun ada, tidak sampai lima juta orang. "Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun," kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.
RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Menjelang Upacara 17 Agustus di IKN, Okupansi Hotel di Balikpapan Diklaim Tembus 90 Persen
