Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut Sebut Mulai 17 Agustus Penjualan BBM Bersubsidi Diperketat, seperti Apa Aturannya?

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.  Setiap peningkatan harga minyak 1 dollar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Setiap peningkatan harga minyak 1 dollar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan pengetatan penyaluran BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

“Pertamina sudah menyiapkan sistemnya, dan diharapkan 17 Agustus ini sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam akun instagram resminya, Selasa, 9 Juli 2024.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

“Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut meyakini jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN.

“Itu juga bisa menghemat sampai Rp38 triliun,” ucap dia.

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara, kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024.

“Sampai dengan semester I-2024, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Ro162,7 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin.

Pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

BPH Migas Perkenalkan Surat Rekomendasi

Luhut tidak menjelaskan bentuk sistem pengawasan penyaluran BBM Bersubsidi, namun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) akhir-akhir ini banyak mensosialisasikan surat rekomendasi dan kompensasi ke berbagai daerah.

Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, BPH Migas mengeluarkan Peraturan Nomor 2/ 2023 , yang antara lain mengatur pembeli BBM bersubsidi harus memiliki surat rekomedasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, kepala pelabuhan, lurah atau kepala desa.

Adapun penerima surat rekomendasi adalah pengusaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi dan pelayanan umum. SPBU Pertamina yang ditunjuk menyalurkan BBM bersubsidi harus memeriksa surat rekomendasi sebelum memberika pelayanan.

Untuk mendapatkan surat rekomendasi, konsumen harus mengajukan surat permohonan, lalu diverifikasi dan diperhitungkan kebutuhannya sebelum diterbitkan surat rekomendasi.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sandiaga Uno: Pemerintah Bentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat

5 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo. TEMPO/Bagus Pribadi
Sandiaga Uno: Pemerintah Bentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat

Menteri Sandiaga Uno mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk Satgas penurunan harga tiket pesawat.


BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi: Apa Istimewanya Green 92 BBM Baru Pengganti Pertalite?

8 jam lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat. BBM subsidi jenis Pertalite sudah tidak dijual. SPBU bernomor 31.114.01 itu hanya menawarkan Pertamax Turbo, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi: Apa Istimewanya Green 92 BBM Baru Pengganti Pertalite?

Wacana pemerintah menggangi pertalite dengan pertamax Green 92 semakin banyak dibincangkan seiring BBM bersubsidi dibatasi. Ini kelebihan BBM baru itu


Pembatasan BBM Bersubsidi Segera Dimulai, Simak 3 Menteri Bilang Begini

12 jam lalu

Ilustrasi Pertalite. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Pembatasan BBM Bersubsidi Segera Dimulai, Simak 3 Menteri Bilang Begini

Para menteri memberikan pernyataan berbeda soal realisasi kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Menko Marves Luhut Pandjaitan sebut mulai 17 Agustus.


Pembalap Pertamina Enduro VR46 Parade Bareng Klub Motor Bali di Road to GP 2024

14 jam lalu

Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio (ketiga dari kiri) dan Marco Bezzecchi (kedua dari kiri) parade bareng komunitas klub motor Bali, Sabtu 13 Juli 2024. Dok. Pertamina
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Parade Bareng Klub Motor Bali di Road to GP 2024

Dua pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi Parade Bareng Komunitas Klub Motor Bali


Pertamina Dukung Jumpa Penggemar dengan Para Pembalap VR46

1 hari lalu

Direktur Utama Pertamina Lubricants Werry Prayogi dan VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso melakukan sesi Flag Off parade motor dua pembalap Pertamina VR46 Racing Team saat acara
Pertamina Dukung Jumpa Penggemar dengan Para Pembalap VR46

Indonesia mendapat kehormatan sebagai satu-satunya negara yang menjadi tuan rumah acara Meet & Greet dan parade Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia.


KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

1 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

Jaksa penuntut umum dari KPK resmi mengajukan banding vonis Karen Agustiawan di kasus korupsi LNG.


Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi: Ini 3 Perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92

1 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi: Ini 3 Perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92

PT Pertamina bakal mengganti bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dengan Pertamax Green 92. Inikah jalan tak langsung pembatasan BBM bersubsidi?


Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

1 hari lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

Para menteri Kabinet Presiden Jokowi tidak satu suara tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024


Pertamina Bangun PLTS untuk Bantu Masyarakat Bertani Hidroponik

2 hari lalu

Pertamina Grup kembangkan energi hijau untuk Komunitas Hidroponik Sehati.
Pertamina Bangun PLTS untuk Bantu Masyarakat Bertani Hidroponik

PLTS dimanfaatkan kelompok Sehati di Tanjung Palas untuk mengoperasikan rumah kaca.


Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

2 hari lalu

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 24 Juli 2023. Pemeriksaan Airlangga terkait dengan penggalian informasi lebih lanjut pascapenetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka korporasi perkara dugaan korupsi minyak goreng pada 15 Juni 2023 lalu. TEMPO/Subekti.
Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah sinyal yang diberikan Luhut soal adanya pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat.