TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Selasa malam, 25 Juni 2024 dimulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 25 Juni 2024, untuk rapat internal tentang industri tekstil yang ambruk.
Disusul, kondisi industri tekstil tanah air dikabarkan semakin kian terpuruk. Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) mencatat 60 persen industri tekstil dan produk tekstil (TPT) anggotanya yang merupakan industri kecil-menengah (IKM) tak lagi beroperasi.
Selanjutnya, Ismail alias Mail menceritakan perkenalannya dengan judi online sekitar akhir tahun 2020. Mulanya dia menyaksikan rekan kerjanya yang pada saat itu memainkan judi slot jenis Bonanza dengan modal deposit Rp 50 ribu dapat profit senilai Rp 600 ribu.
Berikutnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian memastikan Pusat Data Nasional (PDN) sudah diretas. Peretas diduga menggunakan jenis virus atau Ransomware terbaru untuk menyerang peladen (server) pemerintah yang mengatur secara nasional data kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda).
Terakhir, pengelola Hotel Sultan PT Indobuilco milik Pontjo Sutowo kembali kalah dalam gugatan melawan Menteri Sekretaris Negara dalam kasus gugatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024.
Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.
Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:
1. Ini Upaya Presiden Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 25 Juni 2024, untuk rapat internal tentang industri tekstil yang ambruk. Sejumlah menteri yang dipanggil antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
“Barusan rapat itu mengenai keluhan dari industri tekstil, pelaku industri tekstil yang beberapa tutup, dan ada beberapa yang terancam (melakukan) PHK massal,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan seusai mengikuti rapat tersebut.
Untuk merespons isu ini, kata Zulhas, pemerintah mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Permendag 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Berita selengkapnya baca di sini.
2. Pabrik Tutup dan PHK Ribuan Pekerja, Ini Daftar Perusahaan Tekstil Terbesar di Indonesia
Kondisi industri tekstil tanah air dikabarkan semakin kian terpuruk. Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) mencatat 60 persen industri tekstil dan produk tekstil (TPT) anggotanya yang merupakan industri kecil-menengah (IKM) tak lagi beroperasi. Sedangkan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) melaporkan setidaknya sudah ada 50 perusahaan yang gulung tikar.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menerima data terkait adanya 13.800 pekerja industri tekstil yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Meski belum bisa memastikan jumlahnya, dia menyebut gelombang PHK disebabkan oleh adanya pelonggaran impor produk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Berita selengkapnya baca di sini.
3. Cerita Pemain Judi Online: Ada Sensasi Suara Petir Gede Duarrrrr yang Memanggil-manggil
Perkenalannya dengan judi online sekitaran akhir tahun 2020. Mulanya dia menyaksikan rekan kerjanya yang pada saat itu memainkan judi slot jenis Bonanza dengan modal deposit Rp 50 ribu dapat profit senilai Rp 600 ribu.
“Gamenya, buah-buahan, ya. Gua gak ngerti awalnya apaan gitu,” kata Ismail atau Mail saat dihubungi Tempo, pada Rabu, 19 Juni 2024.
Saat mendapatkan kemenangan maksimal Rp 600 ribu tersebut, rekannya berteriak senang kegirangan. “Meledak, dia teriak ‘menang’ dapat Rp 600 ribu. Kesenengan kan,” ujar pria 25 ini mengisahkan awal mula tertarik memainkan judi online. Terinspirasi dari kemenangan kawannya itu, Mail kemudian tertarik memainkannya.
Berita selengkapnya baca di sini.
4. Apa itu Pusat Data Nasional yang Terkena Ransomware?
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian memastikan Pusat Data Nasional (PDN) sudah diretas. Peretas diduga menggunakan jenis virus atau Ransomware terbaru untuk menyerang peladen (server) pemerintah yang mengatur secara nasional data kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda).
“Kami sampaikan bahwa insiden Pusat Data Nasional sementara ini merupakan serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama brain cipher Ransomware,” kata Hinsa setelah konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Lantas, Apa itu Pusat Data Nasional? Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan dengan sistem bagi pakai oleh instansi pusat dan pemda serta saling terhubung.
Berita selengkapnya baca di sini.
5. Pontjo Sutowo Kalah Lagi dalam Sengketa Lahan Hotel Sultan, Ini Kronologinya
Pengelola Hotel Sultan PT Indobuilco milik Pontjo Sutowo kembali kalah dalam gugatan melawan Menteri Sekretaris Negara dalam kasus gugatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024.
"Menyatakan gugatan Penggugat I Rekopensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," demikian salinan putusan yang diunggah di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat.
Kasus ini bermula dari saling klaim atas lahan yang di atasnya sekarang berdiri Hotel Sultan antara Indobuilco dengan Mensesneg dan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno
Kuasa hukum pengelola GBK Chandra Hamzah, mengatakan Hak Guna Bangunan (HGB) Indobuilco terbit bukan karena Indobuilco membebaskan tanah. Pada awalnya, Indobuilco memohon kepada Gubernur DKI Jakarta tahun 1971, Ali Sadikin, untuk menggunakan tanah dan membangun hotel di atas lahan yang sudah dibebaskan dan dibayarkan ganti ruginya oleh negara 1959–1962.
Berita selengkapnya baca di sini.
Pilihan Editor: Heboh Data Kemenhub Disebut Bocor dan Dijual di Dark Web, Benarkah?
