Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Upaya Presiden Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan di Istana Kepresidenan jakarta, Senin, 25 Juni 2024, usai rapat internal mengenai industri tekstil. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan di Istana Kepresidenan jakarta, Senin, 25 Juni 2024, usai rapat internal mengenai industri tekstil. TEMPO/Daniel A. Fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 25 Juni 2024, untuk rapat internal tentang industri tekstil yang ambruk. Sejumlah menteri yang dipanggil antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Barusan rapat itu mengenai keluhan dari industri tekstil, pelaku industri tekstil yang beberapa tutup, dan ada beberapa yang terancam (melakukan) PHK massal,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan seusai mengikuti rapat tersebut.

Untuk merespons isu ini, kata Zulhas, pemerintah mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Permendag 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Pemberlakuan kembali aturan tersebut merupakan usul dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang diharapkan bisa membendung gelombang PHK yang dialami industri tekstil.

“Tetapi tadi disepakati kita pakai instrumen pengenaan untuk TPT (tekstil dan produk tekstil) dan pakaian jadi, elektronik, alas kaki, dan keramik, tas dikenakan BMTP dan anti-dumping sekalian,” ujar Zulhas.

Zulhas mengatakan dirinya dan para menteri terkait akan merumuskan lebih lanjut aturan mengenai kebijakan dan pengaturan impor, agar segera bisa diimplementasikan.

“Mudah-mudahan besok kalau surat itu selesai berarti lusa, tiga hari kemudian pengenaan biaya masuk BMTP dan antidumping itu bisa selesai. Nah sementara untuk merumuskan melindungi (industri tekstil) secara jangka panjang usulan Kementerian Perindustrian apakah kembali ke Permendag 8, apakah menyusun aturan baru, nanti kami akan berunding lebih lanjut,” katanya.

Sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang mendorong penerapan hambatan perdagangan internasional melalui trade remedies seperti pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), serta Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk menjaga industri TPT dalam negeri.

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut dia, perlu kolaborasi bersama dengan kementerian terkait agar trade remedies perlindungan bagi industri tekstil domestik bisa terwujud.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Keberhasilan upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif, tidak cukup oleh Kementerian Perindustrian sendiri karena kewenangannya tidak hanya di Kementerian Perindustrian saja,” kata Menperin di Jakarta, pekan lalu.

Menperin mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan penyerapan produk TPT di pasar domestik. Namun, daya saing industri ini terganggu oleh importasi produk sejenis, terutama produk TPT hilir dalam jumlah besar, baik yang masuk secara legal maupun ilegal.

"Selain itu, terdapat produksi TPT di dunia yang tidak terserap oleh negara tujuan ekspor yang saat ini menerapkan restriksi perdagangan. Akibatnya, terjadi oversupply sehingga negara produsen melakukan dumping dan mencoba untuk mengalihkan pasar ke negara-negara yang tidak memiliki proteksi pasar dalam negeri, salah satunya ke Indonesia,” kata dia.

Menperin mengatakan sependapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa dumping merupakan salah satu penyebab terpuruknya industri TPT di Tanah Air.

Oleh karena itu, ia meminta konsistensi pemberlakuan kebijakan perlindungan industri dalam negeri.

ANTARA

Pilihan Editor Pontjo Sutowo Kalah Lagi dalam Sengketa Lahan Hotel Sultan, Ini Kronologinya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


3 Nasihat Presiden Jokowi untuk Pembudi Daya Kelapa: Tinggi Pohon Jangan 30 Meter

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyirami pohon kelapa genjah yang ditanamnya di lahan pertanian Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis 11 Agustus 2022. Pemerintah menargetkan penanaman satu juta batang kelapa genjah di beberapa daerah di Indonesia dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif sebagai upaya membangun ketahanan pangan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
3 Nasihat Presiden Jokowi untuk Pembudi Daya Kelapa: Tinggi Pohon Jangan 30 Meter

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki lahan kelapa seluas 3,8 juta hektar dengan hasil panen 2,8 juta ton per tahun.


Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan Tak Akan Pindah Juli Ini

4 jam lalu

Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi (topping off) di Sayap Barat Selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah ke 4650. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan Tak Akan Pindah Juli Ini

Pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur telah selesai dengan dipasangnya bilah terakhir garuda.


Luhut Lapor soal Family Office ke Jokowi dan Prabowo, akan Tiru Pengadilan Arbritrase di Abu Dhabi dan Dubai

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan), didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), berjalan menuju ruangan pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani
Luhut Lapor soal Family Office ke Jokowi dan Prabowo, akan Tiru Pengadilan Arbritrase di Abu Dhabi dan Dubai

Luhut Binsar Pandjaitan laporkan rencana pembentukan family office kepada Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Akan tiru pengadilan arbritrase Abu Dhabi dan Dubai.


Jokowi Berencana Gelar Sidang Kabinet di IKN pada 30 Juli

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik  PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Berencana Gelar Sidang Kabinet di IKN pada 30 Juli

Presiden Jokowi disebut bakal menggelar sidang kabinet di IKN, Kalimantan Timur, pada akhir bulan ini. Sebelumnya akan dipastikan kesiapannya


Terkini Bisnis: Bilah Sayap Garuda pada Kantor Presiden di IKN Selesai Dipasang, Jokowi Naik Kereta Cepat Whoosh

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terkini Bisnis: Bilah Sayap Garuda pada Kantor Presiden di IKN Selesai Dipasang, Jokowi Naik Kereta Cepat Whoosh

Kementerian PUPR menuntaskan pemasangan bilah sayap garuda gedung Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Nilai Ekspor Kelapa Capai US$ 1,55 Miliar, Jokowi Ingin Produksinya Ditingkatkan dan Hilirisasi

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik  PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Nilai Ekspor Kelapa Capai US$ 1,55 Miliar, Jokowi Ingin Produksinya Ditingkatkan dan Hilirisasi

Presiden Jokowi berharap produksi komoditas kelapa bisa ditingkatkan dan melakukan hilirisasi agar memiliki nilai tambah.


Sejumlah Menteri Kabinet Jokowi Luncurkan Simbara untuk Komoditas Nikel dan Timah

8 jam lalu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, resmi memperkenalkan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan yang baru di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis sore, 18 Juli 2024. TEMPO/Ilona
Sejumlah Menteri Kabinet Jokowi Luncurkan Simbara untuk Komoditas Nikel dan Timah

Beberapa menteri kabinet Jokowi hadir meresmikan peluncuran Simbara untuk komoditas nikel dan timah, ada Luhut Binsar Pandjaitan hingga Sri Mulyani.


Jokowi Bertolak ke Papua untuk Peringati Hari Anak Nasional Besok

9 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui usai membuka Piala Presiden 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Bertolak ke Papua untuk Peringati Hari Anak Nasional Besok

Presiden Jokowi melawat ke Papua pada Senin siang ini untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional


Jokowi Ingin Limbah Kelapa Digarap Jadi Bioenergi dan Bioavtur

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno (keempat kiri) menanam bibit pohon kelapa genjah bersama petani di lahan pertanian Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis 11 Agustus 2022. Pemerintah menargetkan penanaman satu juta batang kelapa genjah di beberapa daerah di Indonesia dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif sebagai upaya membangun ketahanan pangan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Jokowi Ingin Limbah Kelapa Digarap Jadi Bioenergi dan Bioavtur

Presiden Jokowi menyebut komoditas kelapa memiliki peluang yang menjanjikan di bidang ekonomi hijau.


Jokowi dan Prabowo Hidupkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung era Orde Baru

10 jam lalu

Dewan Pertimbangan Agung hendak dihidupkan lagi melalui revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden. Para ahli hukum menolak dihidupkannya kembali DPA karena memboroskan anggaran negara.
Jokowi dan Prabowo Hidupkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung era Orde Baru

Dewan Pertimbangan Agung. lembaga di era Orde Baru dihidupkan lagi setelah Jokowi merevisi UU Dewan Pertimbangan Presiden. Didukung Prabowo Subianto.