Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Jelaskan Sumber Dana Rp 460 Triliun untuk Program Makan Siang Gratis

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat menerima deklarasi dukungan oleh Relawan Bakti Untuk Rakyat di Kertanegara 4, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat menerima deklarasi dukungan oleh Relawan Bakti Untuk Rakyat di Kertanegara 4, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto menaksir kebutuhan untuk mewujudkan program makan siang gratis sekitar Rp 460 triliun. Salah satu program yang diusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah makan siang gratis untuk anak-anak Indonesia. Ia menyebut, permasalahan stunting dapat diatasi dengan memberikan makan siang gratis tersebut. 

"Sekitar 460 triliun lebih. Everybody will ask, uangnya dari mana? APBN sekarang, alokasi untuk Bansos itu adalah Rp 493 triliun, hampir Rp 500 triliun. Apakah itu tidak termasuk bantuan sosial? The answer is so easy. Apakah memberi makan anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan?" katanya di Ritz Carlton, Jakarta pada Rabu, 31 Januari 2024.

Prabowo menyoroti tidak efisiennya penggunaan anggaran stunting. Menurutnya, anggaran khusus untuk kasus stunting kerap disalahgunakan. Mulai dari perjalanan dinas, rapat kerja, simposium. Akhirnya, hanya tersisa sedikit di antaranya untuk mencegah dan menangani stunting. "Ini kan kelewatan," ujarnya.

Penyalahgunaan lain yang disebut Prabowo adala menggelontorkan anggaran untuk mencetak baliho berukuran besar. Namun, tidak ada sosialisasi lebih lanjut sebagai pengiringnya. "Jadi, salah satu program yang saya canangkan adalah free lunch for all children di Indonesia," tutur dia. 

Tim paslon Capres-cawapres 02 tersebut memproyeksikan makan siang gratis adalah langkah yang strategis. Ia mengklaim, setidaknya ada 76 negara yang menyediakan makan siang gratis di sekolah-sekolah, termasuk negara yang pendapatan perkapitanya setengah dari Indonesia. "India sudah melaksanakan kalau gak salah sudah 5 tahun lebih. Kamboja sudah melaksanakan, mereka berani, Thailand, Malaysia berani. Ini adalah jawaban terhadap stunting investment for growth."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menambahkan, sekitar 20 sampai 30 persen anak-anak sekolah di Indonesia berangkat sekolah tanpa meminum susu di pagi hari. Ia mengacu pada data yang diterimanya dari salah satu lembaga riset. "Ada lembaga research, lembaga internasional ambil kesimpulan 20-30 persen our children go to school without any milk. (Sebanyak) 20 persen dan kami sudah uji coba. Saya dengan beberapa tim uji coba kabupaten, provinsi," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam agenda Trimegah Political and Economic Outlook 2024.

Selain makan siang gratis bagi anak-anak sekolah, Prabowo-Gibran juga berjanji akan membantu guru honorer di pedalaman. Terlebih, menanggapi bahwa guru honorer di pedalaman yang hanya digaji sebesar Rp 400 ribu per bulan. "Kita kasih makan anak-anak, gurunya lihatin. Sebagai orang Asia, masa kita kasih makan dan ada orang yang lihat, ditawarkan."

Prabowo maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mereka berhadapan dengan pasangan presiden-wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pilihan Editor: Klaim Prabowo soal Food Estate: Pemikiran Strategis Bung Karno

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

34 menit lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.


Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

45 menit lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menemui presiden Uni Emirat Arab (UEA) Yang Mulia Syeikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin, 13 Mei 2024. Foto Tim Media Prabowo
Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Prabowo menyebut, dirinya sudah mengikuti empat kali kontestasi Pemilu, namun baru kali ini dia menang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 jam lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

12 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

DPR RI membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.


Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

13 jam lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

15 jam lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.


Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

16 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

Baleg DPR RI berencana menghapus Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian yang ada adalah 34.


Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

16 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.


Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

17 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.


Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

19 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar