Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

12 Fasilitas Ruang Rawat Inap Usai Kelas BPJS Digantikan KRIS

Reporter

Editor

Laili Ira

image-gnews
Terdapat 12 fasilitas ruang rawat inap yang ditentukan setelah kelas BPJS Kesehatan dihapuskan dan diganti dengan KRIS. Berikut informasinya. Foto: Canva
Terdapat 12 fasilitas ruang rawat inap yang ditentukan setelah kelas BPJS Kesehatan dihapuskan dan diganti dengan KRIS. Berikut informasinya. Foto: Canva
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPresiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti kelas I, II, III pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. 

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Beleid yang ditekan pada Rabu, 8 Mei 2024 itu menyebutkan, sistem KRIS paling lambat diterapkan di seluruh Indonesia pada 30 Juni 2025. 

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan kebijakan penerapan sistem KRIS ini bukan berarti menghapus kelas I, II, dan III pada BPJS Kesehatan. 

Tetapi, KRIS merupakan standar fasilitas pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS.

“Bukan kelas dihapus, bukan begitu, bahwa terdapat kelas rawat inap standar dengan 12 kriteria untuk peserta BPJS Kesehatan. Sebagaimana sumpah dokter, maka tidak boleh ada perbedaan pemberian pelayanan medis atas dasar suku, agama, status sosial, atau tarif iurannya,” kata Ali saat dihubungi Tempo, pada Senin, 13 Mei 2024. 

Lantas, apa saja fasilitas ruang rawat inap usai kelas BPJS digantikan KRIS? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Fasilitas Ruang Rawat Inap Sesuai KRIS

Menurut Pasal 1 ayat 4B UU No. 59 Tahun 2024, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh Peserta. 

Terdapat sejumlah kriteria fasilitas untuk ruang rawat inap standar yang diatur dalam Pasal 46A ayat (1) beleid tersebut. Adapun fasilitas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  1. Komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi.
  2. Ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 (enam) kali pergantian udara per jam.
  3. Pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur.
  4. Kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 (dua) kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur.
  5. Adanya nakas per tempat tidur.
  6. Dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat celcius.
  7. Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi dan non infeksi).
  8. Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur, dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter.
  9. Tirai/partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung.
  10. Kamar mandi dalam ruang rawat inap.
  11. Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas.
  12. Outlet oksigen.

Menurut Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, Perpres tersebut mengatur masalah perawatan non-medis. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Betul, ada kelas standar, ada kelas 2, 1, dan VIP, tetapi ini sekali lagi masalah non-medis,” ucap Ali, Senin.

Dia menuturkan, peserta BPJS diperbolehkan memperoleh perawatan dengan kelas yang lebih tinggi dari haknya dengan membayar biaya tambahan yang ditanggung oleh peserta. “Apabila ingin dirawat dengan kelas yang meningkat, diperbolehkan,” ujarnya.

Hal ini sesuai dengan dengan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Perpres No. 59 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya dengan mengikuti asuransi tambahan atau membayar selisih antara biaya yang dijamin BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar lantaran peningkatan pelayanan. 

“Selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang disebabkan oleh peningkatan pelayanan dapat dibayarkan oleh: a. peserta yang bersangkutan; b. pemberi kerja; atau c. asuransi kesehatan tambahan,” bunyi beleid tersebut.

Sebagai informasi, rencana penerapan KRIS sudah ada sejak tahun lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, layanan KRIS menjunjung tinggi kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Ada standar minimal yang diterapkan pada masing-masing kelasnya. 

“Standar tersebut ditujukan supaya pelayanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan kepada masyarakat jauh lebih baik dan nyaman,” kata dia pada 14 Juli 2023, seperti dikutip Antara.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Arti Warna Gelang Medis yang Digunakan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit

2 hari lalu

Ilustrasi warna gelang pasien di rumah sakit. Shutterstock
Arti Warna Gelang Medis yang Digunakan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit

Setiap pasien rawat inap di rumah sakit biasanya dipakaikan gelang medis yang memiliki warna berbeda-beda antar pasien. Ini artinya.


Cek Daftar Kecelakaan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

3 hari lalu

Polres Wonogiri melakukan olah TKP kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 mahasiswa UNS di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis, 15 Agustus 2024. Foto: Humas Polres Wonogiri
Cek Daftar Kecelakaan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Ketahui beberapa jenis kecelakaan lalu lintas yang perawatan kesehatannya tidak dijamin BPJS Kesehatan.


Terkini Bisnis: Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Rp10 Miliar, Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan

3 hari lalu

Menu makan bergizi gratis di SDN 04 Cipayung Pagi, Jakarta Timur pada Senin, 26 Agustus 2024 terdiri dari nasi, ayam, orek tempe, capcay, jagung dan buah anggur. TEMPO/Desty Luthfiani
Terkini Bisnis: Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Rp10 Miliar, Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan

Budi Arie mengaminkan penganggaran dana Rp10 miliar untuk mempromosikan dan menggelar diseminasi informasi tentang program makan bergizi gratis.


Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan

4 hari lalu

Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan

Menonaktifkan BPJS Kesehatan tidak perlu mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Peserta BPJS Kesehatan bisa melakukannya secara online.


Pemerintah Akan Keluarkan PP Potong Gaji Pekerja untuk Program Pensiun Tambahan, Apa Kata OJK?

4 hari lalu

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Akan Keluarkan PP Potong Gaji Pekerja untuk Program Pensiun Tambahan, Apa Kata OJK?

Pemerintah melalui OJK akan mengeluarkan aturan baru soal pemotongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan wajib. Untuk apa?


OJK Sebut Tak Ada Badan Baru untuk Urus Dana Pensiun Tambahan

5 hari lalu

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun. Foto: Canva
OJK Sebut Tak Ada Badan Baru untuk Urus Dana Pensiun Tambahan

OJK menyebut program dana pensiun tambahan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK.


Cara Daftar BPJS Kesehatan Online dan Syaratnya

6 hari lalu

Cara Daftar BPJS Kesehatan Online dan Syaratnya

Ketahui panduan lengkap pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan secara online via WhatsApp dan aplikasi Mobile JKN.


5 Cara Mengecek Tagihan BPJS Kesehatan

6 hari lalu

5 Cara Mengecek Tagihan BPJS Kesehatan

Berikut adalah lima cara mudah mengecek tunggakan BPJS Kesehatan.


Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

7 hari lalu

Ekonom senior Faisal Basri, saat ditemui usai menghadiri forum Non-Bank Financial di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

Ekonom senior UI Faisal Basri kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi, antara lain bansos saat Pilpres 2024 hingga kenaikan PPN 12 persen


Terkini: Toyota Raize dan Innova Zenix Viral usai Ditumpangi Paus Fransiskus, Prabowo Naikkan Gaji ASN Tahun Depan

7 hari lalu

Paus Fransiskus tiba di Bandara VVIP Soekarno-Hatta, Banten, 6 September 2024. Perjalanan Apostolik Paus Fransiskus di Indonesia telah berakhir dengan misa kudus yang dihadiri ribuan umat Katolik pada Kamis, 5 September 2024, di Gelora Bung Karno (GBK) kemarin. INDONESIA PAPAL VISIT COMMITTEE/ DANU KUSWORO
Terkini: Toyota Raize dan Innova Zenix Viral usai Ditumpangi Paus Fransiskus, Prabowo Naikkan Gaji ASN Tahun Depan

Terkini: Toyota Raize dan Innova Zenix Viral usai ditumpangi Paus Fransiskus, Prabowo Subianto akan naikkan gaji ASN tahun depan.