Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Energi Respon Positif Program Kompor Listrik, tapi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Ilustrasi kompor listrik. sumber: PLN
Ilustrasi kompor listrik. sumber: PLN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat energi Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa merespons positif wacana pengadaan kompor listrik oleh pemerintah. Setelah program ini dibatalkan pada 2022,

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan program kompor listrik rencananya akan kembali dimulai tahun ini. Program kompor listrik disebut untuk melanjutkan program rice cooker gratis.

Menurut Iwa, program kompor listrik lebih urgent ketimbang program rice cooker. “ Karena rice cooker bukan barang baru yang perlu dukungan pemerintah, tapi sudah menjadi kebutuhan banyak masyarakat. Harganya juga masih terjangkau,” kata Iwa kepada Tempo, Kamis, 18 Januari 2024.

Ia pun mengatakan implementasi program kompor listrik perlu disegerakan. Harapannya agar pemerintah bisa segera mengurangi pengadaan gas yang menjadi beban subsidi. Namun, Iwa menyarankan program kompor listrik diberikan kepada masyarakat berdaya beli rendah. Ia tidak sepakat dengan pernyataan DEN bahwa program kompor listrik akan menyasar orang kaya. 

Menurut Iwa, program bantuan idealnya tetap untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan untuk masyarakat kelas mampu, kata dia, penggunaan kompor listrik bisa dijadikan kewajiban. 

Artinya, jika kompor listrik juga diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah, pemerintah masih punya PR untuk menyelesaikan masalah akses listrik. “Karena masyarakat yang langganan daya listriknya kecil, tidak cukup untuk memakai kompor listrik yang butuh daya listrik besar,” ujar Iwa. 

Selanjutnya: Adapun sebelumnya, Sekjen DEN Djoko Siswanto mengatakan....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PLN Siap Suplai Listrik Hijau melalui Layanan GEAS

1 hari lalu

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, PLN terus mendukung perubahan industri yang mengarah ke nol emisi dengan menyediakan layanan Green Energy as a Service, langkah ini selaras dengan upaya Pemerintah memenuhi target Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060. Dok. PLN
PLN Siap Suplai Listrik Hijau melalui Layanan GEAS

PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau untuk sektor industri di Indonesia. Upaya ini terwujud dalam layanan Green Energy as a Service (GEAS) sebagai komitmen penyediaan listrik bersih dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) bagi industri.


PLN Jabarkan Upaya Transisi Energi di Green Energy Buyers Dialogue

2 hari lalu

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin saat cara Green Energy Buyers Dialogue yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Jumat12 Juli 2024. Dok. PLN
PLN Jabarkan Upaya Transisi Energi di Green Energy Buyers Dialogue

PLN terus mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan. Skenarionya tertuang dalam Accelerated Renewable Energy Development.


PLN Bersama USAID Lakukan Akselerasi Transisi Energi

4 hari lalu

Penandatanganan kelanjutan Kerangka Acuan Kerja antara PLN dan United States Agency for International Development, yang dilakukan oleh Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto (kedua dari kiri), Chief of Party USAID SINAR William R. Meade (tengah), dan Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo (kedua dari kanan). Dok. PLN
PLN Bersama USAID Lakukan Akselerasi Transisi Energi

Sejauh ini program kerja sama antAra PLN dengan USAID telah berkontribusi nyata bagi pengembangan sektor ketenagalistrikan.


PLN Ajukan Rp3 Triliun PMN 2025 untuk Bangun Kelistrikan Daerah Terpencil

6 hari lalu

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodj bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN. i Gedung DPR RI Jakarta, Rabu 10 Juli 2024..
PLN Ajukan Rp3 Triliun PMN 2025 untuk Bangun Kelistrikan Daerah Terpencil

Alokasi PMN tersebut mendukung langkah PLN dalam mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen.


Energy Watch Setuju Penyaluran Subsidi LPG secara Tunai, tapi Data Penerima Harus Akurat

6 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat gas LPG 3kg di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Adapun terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang bisa dan tidak bisa membeli elpiji 3 kg, mengingat elpiji jenis ini mendapat subsidi pemerintah. TEMPO/Tony Hartawan
Energy Watch Setuju Penyaluran Subsidi LPG secara Tunai, tapi Data Penerima Harus Akurat

Penyaluran subsidi lpg 3 kg dengan uang tunai lebih tepat dan strategis ketimbang menyalurkan subsidi ke produk yang berlaku selama ini


Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Lewat Pembayaran Tunai Mulai Berlaku 2026

6 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3kg di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Pemerintah mulai memberlakukan pembelian liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per hari Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Lewat Pembayaran Tunai Mulai Berlaku 2026

Rencana pemberian subsidi LPG 3 kg melalui pembayaran uang tunai langsung ke masyarakat sudah dibahas bersama Kementerian ESDM


PLN Minta PMN Rp 3 Triliun untuk Kejar Target Desa Berlistrik 100 Persen pada 2027

7 hari lalu

Sejumlah petugas memperbaiki jaringan listrik yang terputus akibat banjir bandang di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, 8 April 2021. Pemulihan infrastruktur dilakukan untuk kembali menghidupkan perekonomian masyarakat setempat pascabencana alam yang terjadi pada 4 April tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
PLN Minta PMN Rp 3 Triliun untuk Kejar Target Desa Berlistrik 100 Persen pada 2027

PLN mengajukan PMN senilai Rp 3 triliun untuk program listrik desa, agar mampu mencapai target rasio desa berlistrik 100 persen pada 2027.


Terpopuler: Sri Mulyani Prediksi Subsidi Energi 2024 bakal Membengkak, PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja APBN tahun anggaran 2020. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Prediksi Subsidi Energi 2024 bakal Membengkak, PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak.


Sri Mulyani Prediksi Subsidi dan Kompensasi Energi 2024 bakal Bengkak

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Prediksi Subsidi dan Kompensasi Energi 2024 bakal Bengkak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak.


Prabowo-Gibran Disarankan Alihkan Subsidi LPG 3 Kg ke Jaringan Gas

10 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3kg di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Prabowo-Gibran Disarankan Alihkan Subsidi LPG 3 Kg ke Jaringan Gas

Prabowo-Gibran disarankan untuk mengalihkan subsidi LPG 3 kilogram ke pembangunan jaringan gas untuk menghemat anggaran.