Yusuf menjelaskan, JETP yang didominasi oleh pinjaman komersial itu kelak harus dibayar mahal oleh rakyat dalam bentuk tarif listrik yang lebih tinggi di masa depan. Menurut dia, pemerintah seharusnya memastikan dunia internasional ikut berbagi beban dengan Indonesia dalam upaya menurunkan emisi karbon.
"Terutama penutupan dini PLTU batu bara dengan pendanaan JETP sepenuhnya dalam skema hibah dan pinjaman tanpa bunga," tutur Yusuf.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Dadan Kusdiana sebelumnya mengatakan pemerintah terus memperjuangkan pencairan dana JETP senilai US$ 20 miliar (sekitar Rp 300 triliun) yang telah disepakati dalam KTT G20 pada November 2022.
Dadan menjelaskan, tidak semua dana JETP itu merupakan dana hibah. Angka hibah atau grant hanya US$ 160 juta (sekitar Rp 2,39 triliun).
"PA roughly sekitar segitu juga. Nanti yang pasti, US$ 10 miliar (sekitar Rp 150 triliun) itu commercial loan (pinjaman komersial)," kata Dadan ketika ditemui wartawan di Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023.
Namun, bunga pinjaman tersebut belum disepakati. Lebih lanjut, dia menjelaskan dana JETP sebesar US$ 20 miliar tidak langsung cair ke Indonesia secara keseluruhan.
"Harus dipahami bahwa dana ini bukan datang dari IPG, dibawa masuk ke Indonesia," ujar Dadan.
Dana JETP, lanjut dia, bisa dicairkan bertahap. Misalnya dana hibah via Jerman disalurkan lewat Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Sedangkan dana hibah dari Jepang bisa melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
AMELIA RAHIMA SARI | RIRI RAHAYU
Pilihan Editor: PPATK Catat Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Kejahatan Lingkungan Rp 20 T Lebih
