Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Skema Pinjaman di JETP Lebih Dominan, Ekonom: Jadi Beban Baru Keuangan Negara

image-gnews
Ilustrasi - Distribusi produk biomassa untuk memasok bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Foto: ANTARA/HO-PLN
Ilustrasi - Distribusi produk biomassa untuk memasok bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Foto: ANTARA/HO-PLN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Skema pinjaman dalam pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP) dinilai lebih besar daripada hibah. Ekonom menilainya sebagai beban baru bagi keuangan negara.

"Skenario JETP akan jadi beban baru bagi keuangan negara karena porsi hibah yang terlalu kecil, sehingga skema pinjaman menjadi lebih dominan," kata ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira secara tertulis, Rabu, 28 Juni 2023.

Padahal, lanjut dia, negara mitra JETP atau IPG (International Partners Group) yang notabene adalah negara maju harus lebih banyak memberikan hibah sebagai bentuk tanggung jawab dalam krisis iklim.

"Jika ujungnya JETP merupakan pinjaman dengan bunga yang setara dengan bunga pasar, buat apa ada JETP?" ungkap Bhima.

Menurut dia, hal tersebut sama saja pemerintah meminjam lewat mekanisme pasar biasa, baik melalui penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) dengan bunga 6 hingga 7 persen atau BUMN yang diminta menerbitkan surat utang (obligasi) dengan bunga pasar. 

"Tiap tahun saja Indonesia harus bayar kewajiban bunga utang pemerintah sebesar Rp 441 triliun setara 44 persen belanja kementerian dan lembaga atau 54 persen dari dana transfer daerah 2023," ujar Bhima.

Dengan tambahan beban pinjaman JETP, kata dia, akan meningkatkan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan begitu, Bhima menilai risiko pelebaran defisit anggaran bisa terjadi. 

"Pemerintah jangan mau didikte oleh mitra JETP dengan skenario pinjaman dengan bunga tinggi dan porsi hibah kecil," tutur dia.

Ekonom dari Institute For Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono juga mengemukakan hal senada. Dia menilai, pendanaan JETP yang sebagian besar skema pinjaman komersial adalah tidak adil dan merugikan Indonesia. 

"Indonesia seharusnya menolak skema pinjaman komersial dalam pendanaan JETP, bahkan mencapai 50 persen dari total JETP," ujar dia pada Tempo, Rabu.

Selanjutnya: Yusuf menjelaskan, JETP yang didominasi....

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aman Nyaman Berlibur di Kapal Pesiar

2 jam lalu

Aman Nyaman Berlibur di Kapal Pesiar

Gunakan pinjaman online KTA untuk mendukung dana liburan.


Jurusan Kuliah yang Dibutuhkan untuk Daftar PPPK dan CPNS Kementerian ESDM 2023

1 hari lalu

Gedung kantor Kementerian ESDM. Dok.Kementerian ESDM
Jurusan Kuliah yang Dibutuhkan untuk Daftar PPPK dan CPNS Kementerian ESDM 2023

Daftar jurusan kuliah untuk PPPK dan CPNS Kementerian ESDM 2023.


Kemenko Marves Optimistis Rancangan Program Dana Hibah JETP Rampung Oktober Mendatang

2 hari lalu

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, saat ditemui di kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat pada 18 Agustus 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Kemenko Marves Optimistis Rancangan Program Dana Hibah JETP Rampung Oktober Mendatang

Kemenko Marves mengungkapkan progres pendanaan transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership (JETP).


5 Negara Penghasil Listrik Panas Bumi Terbesar di Dunia

4 hari lalu

Pembangkit Listrik Tenaga panas bumi PT. Supreme Energy Rantau Dedap (SERD) mulai beroperasi secara komersial sejak akhir Desember lalu. Dok SERD
5 Negara Penghasil Listrik Panas Bumi Terbesar di Dunia

Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara produsen listrik panas bumi terbesar di dunia


Biaya Layanan AdaKami Tinggi karena Asuransi, Begini Kata Pengamat

5 hari lalu

Direktur Utama AdaKami Bernardino Vega bersama Sekjen AFPI Sunu Widyatmoko, dalam acara konferensi pers tanggapi kasus berita nasabah AdaKami, di Hotel Manhattan, Jakarta, Jumat, 22 September 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Biaya Layanan AdaKami Tinggi karena Asuransi, Begini Kata Pengamat

Direktur Utama AdaKami Bernardino Moningka Vega Jr. mengaku biaya layanan tergolong sangat tinggi, bahkan jauh lebih besar dari beban bunga pinjaman.


Energi Panas Bumi Indonesia Baru Dimanfaatkan 2,3 GW, Pemerintah Bakal Ekspor?

5 hari lalu

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang
Energi Panas Bumi Indonesia Baru Dimanfaatkan 2,3 GW, Pemerintah Bakal Ekspor?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) belum berencana mengekspor energi panas bumi atau geothermal


Pendanaan Transisi Energi, Kepala BKF Sebut Pemerintah Tak Mau Pinjaman dengan Bunga Tinggi

5 hari lalu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu saat menyampaikan perubahan asumsi dasar makro dalam RAPBN 2024 seusai rapat Panja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2023) (ANTARA/Bayu Saputra)
Pendanaan Transisi Energi, Kepala BKF Sebut Pemerintah Tak Mau Pinjaman dengan Bunga Tinggi

Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah tidak mau menerima pendanaan komersial dari skema JETP jika bunganya terlalu tinggi.


Masyarakat Harus Perhatikan Hal-hal Ini Saat Ingin Melakukan Pinjol

6 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Shutterstock
Masyarakat Harus Perhatikan Hal-hal Ini Saat Ingin Melakukan Pinjol

Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengimbau masyarakat untuk memperhatikan beberapa hal ini saat melakukan pinjol.


Biaya Layanan Hampir 100 Persen dari Jumlah Pinjaman, Ini Kata Dirut AdaKami

6 hari lalu

Direktur Utama AdaKami Bernardino Vega bersama Sekjen AFPI Sunu Widyatmoko, dalam acara konferensi pers tanggapi kasus berita nasabah AdaKami, di Hotel Manhattan, Jakarta, Jumat, 22 September 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Biaya Layanan Hampir 100 Persen dari Jumlah Pinjaman, Ini Kata Dirut AdaKami

Direktur Utama AdaKami, Bernardino Moningka Vega Jr. mengatakan setiap nasabah yang meminjam harus diasuransikan, jadi biaya layanannya tinggi.


Dewas KPK Putuskan Johanis Tanak Tak Langgar Kode Etik soal Komunikasi dengan Idris Sihite

7 hari lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan dugaan pelanggaran etik, disiarkan melalui monitor tv, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 21 September 2023. Majelis hakim etik Dewan Pengawas KPK mengadili Johanis Tanak,  dalam dugaan perbuatan berkomunikasi dengan pihak berperkara yakni saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan tunjangan kinerja di Kementerian ESDM.TEMPO/Imam Sukamto
Dewas KPK Putuskan Johanis Tanak Tak Langgar Kode Etik soal Komunikasi dengan Idris Sihite

Dewas KPK menilai Johanis Tanak tak melanggar kode etik meskipun terbukti berkomunikasi dengan Idris SIhite.