Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Ilustrasi petugas Bea Cukai. Instagram/Beacukairi
Ilustrasi petugas Bea Cukai. Instagram/Beacukairi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuai kritik dari warganet di media sosial. Hal itu terjadi setelah beberapa orang mengaku dikenai bea masuk atau pajak atas kiriman barang dari luar negeri hingga ratusan juta rupiah. 

Sejumlah kasus yang kini viral diperbincangkan di antaranya, pengiriman sepatu berharga Rp 10 juta yang kena pajak Rp 30 juta, pengiriman action figure, dan hibah alat pembelajaran tunanetra dari perusahaan Korea Selatan untuk sebuah sekolah luar biasa (SLB) di Jakarta yang dikenai bea masuk sebesar Rp 361 juta. 

Akibatnya, akun media sosial Bea Cukai pun diserang warganet, termasuk Instagram @beacukairi. Selain mengeluhkan kinerja dan pelayanan, mereka membandingkan dengan instansi lain di Indonesia. 

Berdasarkan pantauan Tempo pada Senin, 29 April 2024, berikut beberapa komentar warganet di Instagram @beacukairi: 

“Bea Cukai tukang palak berseragam,” tulis @spezial_aleale. 

“Bantuan SLB pun disuruh bayar (emoji tertawa),” tulis @pungkiworo. 

Di Indonesia, instansi yang dicintai rakyat cuma Damkar dan TNI hehe,” tulis @juanramadhan_. 

“Serius buat SLB dipungut berjuta-juta? Wkwkwk,” tulis @andreahenriette_. 

“Bea Cukai adalah mafia terhormat yang berlindung di balik instansi pemerintahan. Itu biasanya ada di film-film gitu kan,” tulis @asri513. 

“Pengen nanya, gimana kerja, tetapi didoakan jelek terus sama masyarakat?” tanya @ivisyalala. 

“Siapa yang ke sini gara-gara sepatu Rp 10 juta dan denda Rp 30 juta?” tanya @flo_raagmail.com2. 

“90 persen lebih komentarnya berisi keluhan. Ini rakyat pada menuntut keadilan. Hayo loh @beacukairi, kalau aku mah mending tutup kolom komentar,” tulis @_redpenguin. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ini instansi nyusahin rakyat mulu,” tulis @iam.perrygood555. 

“Gaji kalian kurang kah? Sampai nahan barang orang terus malak? Se-miskin dan se-kere itu kah atasan kalian?” tanya @__myusernamethis__. 

Respons Sri Mulyani

Terkait berbagai keluhan yang diterima DJBC, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun buka suara. Dia mengaku sudah meminta lembaga tersebut untuk terus memperbaiki pelayanan dan mendengarkan masukan masyarakat. 

“Saya telah meminta Bea Cukai untuk terus meningkatkan pelayanannya, karena masyarakat tentu berharap adanya kepastian, kecepatan, dan kenyamanan,” kata Sri Mulyani saat mengunjungi Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang diunggah dalam sebuah video di akun Instagram @smindrawati, Minggu, 28 April 2024. 

Dia menjelaskan bahwa DJBC dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari empat hal, yaitu revenue collector atau menghimpun pendapatan dari bea masuk atau pajak, trade facilitator atau fasilitator perdagangan, industrial assistance atau mendukung industri dalam negeri, dan community protector atau menjaga masyarakat. 

Dia pun menginstruksikan DJBC untuk terus bekerja sama dengan para pemangku kebijakan. Dia sangat menghargai dan berterima kasih atas masukan yang diberikan untuk memperbaiki kinerja Bea dan Cukai. 

“Hal penting lain yang saya mintakan, Bea Cukai harus mampu untuk terus berkomunikasi, mengedukasi, dan menjelaskan bahwa Bea Cukai harus melakukan banyak peraturan-peraturan yang merupakan aturan dari berbagai kementerian atau lembaga (K/L). Ini adalah sebuah tugas rumit, kadang mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi ini dengan tujuan untuk menjaga perekonomian Indonesia,” ucap Sri Mulyani. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Klaim Siap Kolaborasi untuk RAPBN 2025 Jika Diminta Jokowi


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dirut RSHS Bandung Jelaskan Jam Kerja PPDS, Tugas Jaga Diatur Bergantian

23 jam lalu

Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Dirut RSHS Bandung Jelaskan Jam Kerja PPDS, Tugas Jaga Diatur Bergantian

Menurut Rachim, jam kerja harian mahasiswa PPDS di RSHS Bandung mulai dari pukul 07.00 hingga 15.30 WIB.


Pernyataan FK Undip dan RSUP Kariadi Mudahkan Polda Jateng Selidiki Kematian Dokter Aulia

1 hari lalu

Mahasiswa menyalakan lilin sebagai aksi belasungkawa  wafatnya mahasiswa PPDS FK Undip dr Aulia Risma Lestari sekaligus mengawal pengungkapan kasus dugaan bunuh diri dan perundungan di Widya Puraya, kampus Undip Semarang, Senin 2 September 2024. Mahasiswa berharap pengusutan kasus ini segera tuntas, hasil investigasi segera bisa keluar agar kasus ini tidak berlarut larut. Tempo/Budi Purwanto
Pernyataan FK Undip dan RSUP Kariadi Mudahkan Polda Jateng Selidiki Kematian Dokter Aulia

Polda Jawa Tengah menyebut, pernyataan pihak Undip dan RS Kariadi menjadi petunjuk untuk memudahkan proses penyelidikan.


Kabupaten Pasuruan, Komitmen Memberantas Rokok Ilegal

2 hari lalu

Penjabat Bupati Pasuruan Andriyanto memberikan sambutan dalam kegiatan Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan, Jawa Timur, Kamis 1 Agustus 2024. Dok. Pemkab Pasuruan
Kabupaten Pasuruan, Komitmen Memberantas Rokok Ilegal

Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Bea Cukai Pasuruan dan pihak terkait berupaya mengamankan hak-hak negara atas barang kena cukai, sekaligus melindungi masyarakat.


KPK Belum Usut Dugaan Adanya Pungutan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis

4 hari lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Belum Usut Dugaan Adanya Pungutan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis

Kematian mahasiswi PPDS Universitas Diponegoro, dr Aulia Risma, menguak dugaan praktik pungutan liar. KPK belum bergerak


Kata Gerindra Soal Menteri Prabowo: Para Profesional hingga Muncul Nama dari Sumber Tak Resmi

5 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keterangan pers soal RUU Pilkada di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Sufmi Dasco Ahmad mengatakan RUU Pilkada batal untuk disahkan dan Pilkada serentak 2024 akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata Gerindra Soal Menteri Prabowo: Para Profesional hingga Muncul Nama dari Sumber Tak Resmi

Dasco Gerindra belum dapat membeberkan jumlah menteri Prabowo di kabinet mendatang karena masih dapat berubah.


Kabar Sri Mulyani dan Sugiono Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Dasco Beri Respons

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono saat melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024 lewat unggahan di Instagram (Sumber: IG @smindrawati).
Kabar Sri Mulyani dan Sugiono Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Dasco Beri Respons

Sinyal kuat jika Sri Mulyani menjadi Menkeu dan Sugiono menjadi Menlu di Kabinet Prabowo. Apa kata Sufmi Dasco?


Penggunaan Darurat Tiga Vaksin Mpox Telah Disetujui WHO, Seberapa Manjur Melawan Virus Mpox?

5 hari lalu

Petugas medis memasuki Ruang Rawat Inap Infeksi Khusus Kemuning Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, 5 September 2024. RSHS memastikan kesiapan penanganan Mpox di Jawa Barat, khususnya di Bandung. TEMPO/Prima Mulia
Penggunaan Darurat Tiga Vaksin Mpox Telah Disetujui WHO, Seberapa Manjur Melawan Virus Mpox?

Kementerian Kesehatan menyebut WHO telah menyetujui penggunaan darurat vaksin Mpox. Sejumlah studi terbaru juga telah menguji efikasinya.


Celios soal Utak-Atik Dana Makan Bergizi Gratis: Tidak ada Kebijakan yang Gratis

5 hari lalu

Menu makan bergizi gratis di SDN 04 Cipayung Pagi, Jakarta Timur pada Senin, 26 Agustus 2024 terdiri dari nasi, ayam, orek tempe, capcay, jagung dan buah anggur. TEMPO/Desty Luthfiani
Celios soal Utak-Atik Dana Makan Bergizi Gratis: Tidak ada Kebijakan yang Gratis

Pengalokasian dana untuk program ambisius pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu makan bergizi gratis masih menimbulkan polemik di masyarakat.


Politikus Gerindra Bilang Prabowo Sering Bahas APBN dengan Sri Mulyani atas Persetujuan Jokowi

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono saat melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024 lewat unggahan di Instagram (Sumber: IG @smindrawati).
Politikus Gerindra Bilang Prabowo Sering Bahas APBN dengan Sri Mulyani atas Persetujuan Jokowi

Dasco mengatakan, brainstorming antara Prabowo, Sri Mulyani dan Tommy bukan hanya saat itu saja.


Sri Mulyani dan Prabowo Pernah Beda Pendapat, Kini Bersama Membahas APBN

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono saat melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024 lewat unggahan di Instagram (Sumber: IG @smindrawati).
Sri Mulyani dan Prabowo Pernah Beda Pendapat, Kini Bersama Membahas APBN

Sri Mulyani dan Prabowo Subianto membahas APBN dan rencana program pemerintah. Mereka dulu pernah berbeda pendapat.