Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunjungi kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta pada 27 April 2024. Instagram
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunjungi kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta pada 27 April 2024. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat suara terkait kasus peralatan belajar disabilitas mata milik sebuah sekolah luar biasa (SLB) yang ditahan dan dibebankan pajak hingga ratusan juta rupiah oleh Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. 

Dalam unggahan di akun Instagramnya pada Minggu, 28 April 2024, Sri Mulyani bersama pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membahas perkara pengiriman sepatu dan action figure yang ramai di media sosial. Namun, dia menyebut kasus itu sudah selesai dan barangnya pun sudah diterima oleh pemiliknya. 

Terkait pengiriman 20 unit keyboard untuk SLB, Bendahara negara itu menjelaskan pihak SLB memberitahukan kepada DJBC bahwa alat belajar itu adalah barang kiriman oleh perusahaan jasa titipan (PJT) yang dilaporkan pada Minggu, 18 Desember 2022. 

“Namun, karena proses pengurusan tidak dilanjutkan oleh pihak yang bersangkutan tanpa keterangan apa pun, maka barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai (BTD),” kata Sri Mulyani. 

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 240 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai, BTD merupakan barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara yang berada di area pelabuhan atau bandara dalam kurun waktu 30 hari sejak ditahan. 

Setelah belakangan ramai akun X (Twitter) @ijalzaid yang mengaku sebagai pengelola SLB menyebut keyboard tersebut hasil hibah dari perusahaan di Korea Selatan, Sri Mulyani menuturkan bahwa DJBC akan membantu dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal. 

Sri Mulyani juga menginstruksikan DJBC untuk terus melakukan perbaikan layanan dan bersifat proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai kementerian atau lembaga (K/L) yang dilaksanakan oleh DJBC. Dia mengatakan bahwa DJBC bekerja sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu berperan sebagai border protection, revenue collector, trade facilitator, dan industrial assistance

“Saya juga meminta DJBC untuk bekerja sama dengan para pemangku kebijakan terkait, supaya dalam pelayanan dan penangan masalah di lapangan dapat berjalan cepat, tepat, dan efektif, sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat,” ucapnya. 

Mantan Direktur Pelaksana dan Chief Operating Officer (COO) Bank Dunia itu pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang terus membantu memberikan masukan atau dukungan, supaya pelayanan dan performa DJBC dan Kemenkeu terus membaik. 

Kronologi Alat Milik SLB Ditahan Bea Cukai

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, akun X (Twitter) @ijalzaid atau Rizalz mengatakan bahwa sebuah SLB-A Pembina Tingkat Nasional di Jakarta menerima alat pembelajaran taptilo dari perusahaan OHFA Tech, Korea Selatan pada Jumat, 16 Desember 2022. Barang itu dibawa dan tiba di Indonesia setelah dua hari kemudian, tepatnya pada Minggu, 18 Desember 2022. 

Pihak DJBC meminta beberapa dokumen, termasuk invoice atau bukti pembayaran, dan disanggupi oleh pihak SLB yang bersangkutan. Namun, karena taptilo tersebut adalah rancangan atau prototipe yang masih dalam tahap perkembangan dan tergolong barang hibah, maka tidak ada harga yang ditetapkan. 

“Setelah itu, kami mendapat email tentang penetapan nilai barang sebesar US$ 22.846,52 atau Rp 361.039.239 (kurs Rp 15.688) dan diminta melengkapi dokumen,” tulis Rizalz pada Jumat, 26 April 2024. 

Pihak SLB pun menolak untuk membayar pajak sebesar ratusan juta rupiah karena alat bantu pendidikan tersebut adalah barang hibah. Pada akhirnya, barang ditahan oleh DJBC di tempat penimbunan pabean. 

“Setelah itu barang sudah cukup sulit untuk diproses kembali lantaran mengharuskan SLB membayar pajak yang telah dihitung sebelumnya,” kata @ijalzaid. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Klaim Siap Kolaborasi untuk RAPBN 2025 Jika Diminta Jokowi


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkeu: Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono akan Dilantik Jadi Wamenkeu Hari Ini

53 menit lalu

Anggota bidang Ekonomi tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Tommy Djiwandono memberikan keterangan pers disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad (kanan) usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkeu: Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono akan Dilantik Jadi Wamenkeu Hari Ini

Keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.


Dirjen Bea Cukai Buka Suara Soal Impor Tekstil Ilegal

17 jam lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, memaparkan peran penting lembaganya bagi perekonomian kepada media di tengah ramai kecaman masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Dirjen Bea Cukai Buka Suara Soal Impor Tekstil Ilegal

Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menyatakan siap menerima masukan dari asosiasi pengusaha tekstil terkait adanya impor tekstil ilegal.


Terkini: Daftar Bisnis Donald Trump di RI, Kerugian BUMN akibat Whoosh Bisa jadi Bom Waktu Pemerintahan Prabowo

23 jam lalu

Terkini: Daftar Bisnis Donald Trump di RI, Kerugian BUMN akibat Whoosh Bisa jadi Bom Waktu Pemerintahan Prabowo

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang ini dimulai dari daftar aset mantan presiden AS Donald Trump di Indonesia.


Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Annisa Febiola.
Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran

Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan klaim berkomunikasi dengan calon pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini tanggapan tim Prabowo-Gibran.


Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom

1 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom

Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai Rp 71 triliun. Sri Mulyani hingga para ekonom buka suara.


Ekonom BCA: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Mungkin Turun atau Stagnan, Faktor Penggeraknya Menurun

2 hari lalu

Dampak positif dari perdagangan internasional adalah adanya dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketahui tujuh dampak positif lainnya. Foto: Canva
Ekonom BCA: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Mungkin Turun atau Stagnan, Faktor Penggeraknya Menurun

Kepala Ekonom BCA David Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2024 akan sedikit lebih rendah atau sama dengan capaian pada kuartal I. Hal ini karena faktor penggeraknya menurun.


Kadin Minta Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Melibatkan Kepolisian dan Bea Cukai

2 hari lalu

Yukki Nugrahawan Hanafi. Foto : Interport
Kadin Minta Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Melibatkan Kepolisian dan Bea Cukai

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta satgas pemberantasan impor ilegal melibatkan kepolisian dan bea cukai.


Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta melapor ke Presiden Jokowi usai bertemu tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

Ekonom INDEF mengatakan pemerintah bisa menggenjot penerimaan pajak dengan penghiliran dan penerapan cukai MBDK


Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Penuh Tantangan, Pengamat CITA: Risiko Politik

3 hari lalu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri rapat kerja lanjutan bersama Badan Anggaran DPR, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Penuh Tantangan, Pengamat CITA: Risiko Politik

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut penerimaan pajak menghadapi banyak tantangan. Pengamat CITA sebut itu risiko kebijakan politik.


Sebut Pajak Tiang Utama Pembangunan Indonesia, Sri Mulyani: Mau Melihat Indonesia Bagus, Pajak Harus Bagus

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani turut merayakan peringatan Hari Pajak dengan jalan santai bertajuk
Sebut Pajak Tiang Utama Pembangunan Indonesia, Sri Mulyani: Mau Melihat Indonesia Bagus, Pajak Harus Bagus

Sri Mulyani mengatakan pajak menjadi tiang utama pembangunan Indonesia.