Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gubernur BI: Inflasi Pangan dan Tarif Angkutan Sudah Bergejolak di Hampir Semua Daerah

image-gnews
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Bali, Senin, 11 Juli 2022. Foto: Istimewa
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Bali, Senin, 11 Juli 2022. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan kenaikan harga-harga komoditas yang diatur pemerintah atau administered price telah berimbas pada laju inflasi. Khususnya, akibat kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif angkutan. 

"Dan kalau kita lihat, hampir semua daerah sudah mengalami harga inflasi pangan bergejolak dan tarif angkutan," kata Perry dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022, dikutip dari video YouTube Bank Indonesia pada Rabu, 14 September 2022. Hal tersebut yang harus dikendalikan dengan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan.

Adapun saat ini inflasi daya beli atau inflasi inti masih rendah, yakni 3 persen. Dengan demikian, menurut Perry, pengendalian inflasi pangan bergejolak dan harga yang diatur pemerintah menjadi kunci agar daya beli masyarakat tetap terjaga. 

Sementara itu, Perry menjelaskan, tingkat inflasi sudah merambat naik. Pada Juli 2022, inflasi berada di angka 4,94 persen kemudian turun 4,69 persen pada Agustus 2022. Penyebab utamanya adalah kenaikan harga-harga pangan yang bergejolak.

Inflasi Pangan Harus Turun Maksimum di Bawah 5 Persen

Adapun inflasi pangan per Agustus 2022 turun ke 8,69 persen dari 10,47 persen Juli 2022. "Tapi 8,69 persen ini masih tinggi. Inflasi harga pangan bergejolak harus turun maksimum di bawah 5 persen," kata Perry.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perry menjelaskan, yang perlu diperkuat pemerintah adalah kebijakan mengalihkan sebagian tambahan subsidi untuk bantalan sosial atau bantuan langsung tunai (BLT), dana alokasi umum (DAU), dan segala macam yang berdampak pada penyesuaian harga Pertalite dan Solar. Kendati hal itu adalah pilihan sulit, tetap harus dijalankan sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Saat ini, menurut Perry, hal terpenting adalah mencari cara bagaimana mengendalikan dampak rambatannya. Perlu strategi penyesuaian harga Pertalite dan Solar agar tidak merembet kepada kenaikan tarif angkutan.

Sebab, jika imbas kenaikan harga Pertalite dan Solar pada tarif angkutan bisa kendalikan, dampaknya ke harga pangan dan harga lain yang mempengaruhi daya beli itu bisa dikendalikan. Dengan begitu, inflasi daya beli yang kini ada di level 3 persen tidak merambat naik. "Ini harus kita putuskan patahkan, dengan sinergi guyub rukun bersama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dari berbagai pihak," kata Perry. 

Baca: Targetkan Inflasi di Bawah 5 Persen, Airlangga: Siap-siap Lebih Tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Judi Online Kian Mengkhawatirkan, Bank Indonesia Intensifkan Pengawasan Penyelenggara Jasa Pembayaran

9 jam lalu

Ilustrasi pemain judi online. Selain wartawan, Menkominfo Budi Arie mengungkapkan bahwa pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terlibat praktik judi online. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Judi Online Kian Mengkhawatirkan, Bank Indonesia Intensifkan Pengawasan Penyelenggara Jasa Pembayaran

BI juga terus menggalakkan berbagai program edukasi perlindungan konsumen kepada masyarakat sehingga dapat terhindar dari judi online.


Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

9 jam lalu

Ekonom senior Faisal Basri, saat ditemui usai menghadiri forum Non-Bank Financial di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

Ekonom senior UI Faisal Basri kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi, antara lain bansos saat Pilpres 2024 hingga kenaikan PPN 12 persen


Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

1 hari lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.


OJK Mengenai Deflasi: Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Baik

1 hari lalu

Konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Agustus 2024, secara daring, pada Jumat, 6 September 2024. Dok. OJK
OJK Mengenai Deflasi: Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Baik

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan, meskipun Indonesia sedang mengalami deflasi, inflasi masih tetap mengalami peningkatan 1,95 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.


Cara Cek Terdaftar di DTKS Atau Tidak

2 hari lalu

DTKS. Foto : Kemensos
Cara Cek Terdaftar di DTKS Atau Tidak

Jika tidak terdaftar dalam DTKS, seseorang atau keluarga tidak bisa menerima bansos.


JPPI Ragu Biaya Pendidikan Dasar Jadi Penyumbang Utama Inflasi

4 hari lalu

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ditemui di Jakarta, Kamis. 2 Mei 2024. ANTARA/Sean Filo Muhamad
JPPI Ragu Biaya Pendidikan Dasar Jadi Penyumbang Utama Inflasi

Koordinator JPPI Ubaid Matraji meragukan kesimpulan BPS jika biaya pendidikan dasar jadi penyumbang utama inflasi di Agustus lalu. Sebab biaya pendidi


Cek 4 Bansos yang Cair September 2024

4 hari lalu

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Cek 4 Bansos yang Cair September 2024

Deretan bansos yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) pada September 2024


Kepala BSKDN Kemendagri: Perlu Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Daerah

5 hari lalu

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo (tengah) saat memimpin rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri pada Selasa, 3 September 2024. Dok. Kemendagri
Kepala BSKDN Kemendagri: Perlu Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Daerah

Langkah bervariasi yang disarankan Kemendagri meliputi pemantauan harga dan stok guna memastikan kebutuhan pokok tersedia, melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, dan menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.


Cara Cek Penerima Bansos PKH September 2024

5 hari lalu

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Cara Cek Penerima Bansos PKH September 2024

Panduan untuk memeriksa penerima manfaat bansos PKH pada September 2024


Alasan Misbakhun Ikut Seleksi Anggota BPK: Menurut Saya Sangat Strategis

6 hari lalu

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat diwawancarai Parlementaria. Foto: Runi/nr
Alasan Misbakhun Ikut Seleksi Anggota BPK: Menurut Saya Sangat Strategis

Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, alasan dia mencalonkan diri dalam seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah karena posisi itu dia nilai sangat strategis.