Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

image-gnews
Penampakan kebun Duta Palma Group di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau pada 16 November 2023. Riauterkini/Syahrul Hidayat
Penampakan kebun Duta Palma Group di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau pada 16 November 2023. Riauterkini/Syahrul Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace, sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. 

Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group. Perusahaan ini membabat sekitar 12.277 hektare hutan untuk perkebunan sawit di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. 

Kepala Desa Penyaguan, Marwan, membenarkan bahwa kebun kelapa sawit yang dikelola PT Palma Satu di desa tersebut dulu adalah kawasan hutan.

"Memang masuk kawasan hutan," ujar Marwan saat ditemui pada November 2023 lalu. 

Menurut Marwan, PT Palma Satu mulai membabat hutan di sana sejak 2004. Imbasnya, ekosistem hutan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat rusak. Pada 2006 hingga 2010 warga desa melakukan perlawanan hingga menyebabkan sejumlah warga desa ditahan.

"Hampir setiap hari kami mengusir alat berat yang beroperasi di hutan ini," ucap Marwan.

Ia menuturkan wilayahnya yang dikelilingi perusahaan kelapa sawit justru membuat Desa Penyaguan tidak berkembang. Warga desa hampir tidak punya lagi lahan untuk bertani, sementara perusahaan lebih memilih mendatangkan pekerja dari luar. Minimnya lapangan pekerjaan menyebabkan sebagian warga desa memilih pergi merantau. 

“Saat ini yang putih (tak masuk area perusahaan) dari desa kami hanya jalan, selebihnya kebun milik perusahaan,” ujar Marwan.

Staf Humas PT Palma Satu Arya Sitepu mengklaim tidak tahu bahwa lahan mereka masuk ke kawasan hutan. Alasannya, hingga sekarang belum ada keterangan yang jelas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tapi Arya mengakui bahwa pihaknya mengajukan pelepasan kawasan hutan di Indragiri Hulu. Mengenai luasan lahan yang hendak dilepaskan, lagi-lagi Arya menyatakan tidak tahu.

"Kemarin memang ada Dinas LHK Riau melakukan survei di kebun kami," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Survei yang dilakukan DLHK Riau itu, kata Arya, meliputi lima perusahaan Darmex Group di wilayah sekitar Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal.

"Ada bagiannya sendiri untuk masalah perizinan. Jadi saya kurang paham masalah itu."

Pemerintah kini sedang melaksanakan program pemutihan lahan sawit dalam kawasan hutan melalui mekanisme Undang-undang Cipta Kerja. Melalui kebijakan itu, pemerintah akan memberikan pelegalan perkebunan sawit yang terlanjur ditanam di dalam kawasan hutan. 

Pantau Gambut, organisasi non pemerintah yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut, menilai kebijakan pemerintah terhadap perusahaan pemilik lahan sawit ilegal tak berpihak pada lingkungan dan masyarakat.

Sementara Direktur Sawit Watch Achmad Surambo menegaskan sengkarut lahan sawit di kawasan hutan seharusnya diselesaikan secara hukum pidana bukan justru sekedar menjadi persoalan administratif. Alih-alih menjerat sanksi pidana, pemerintah justru menawarkan pelegalan lahan sawit mereka.  

Pada 28 Maret 2024 lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono melaporkan bahwa Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar sudah menerbitkan 21 Surat Keputusan (SK) pemberian legalitas kepada perkebunan sawit di kawasan hutan milik swasta dan masyarakat. SK yang dikeluarkan terdiri dari 6.556 subyek hukum. 

Dari jumlah tersebut, Satgas Sawit menargetkan pemutihan lahan milik 2.130 perusahaan sawit dan 1,493 perkebunan masyarakat. Adapun, per Maret 2024, 365 perusahaan sudah mengajukan pemutihan. 

Menurut Bambang, jumlah perusahaan maupun individu yang mengajukan pemutihan lahan akan terus bertambah seiring upaya percepatan yang dilakukan oleh Satgas Sawit. Satgas Sawit menargetkan realisasi pemberian legalitas lahan sawit di kawasan hutan rampung pada 20 September 2024.

Berita Lengkap Bisa Dibaca di Sini: Pemutihan Dosa Perusak Hutan

Catatan redaksi: tulisan ini merupakan bagian dari laporan panjang berjudul Pemutihan Dosa Perusak Hutan. Tempo bersama Riauterkini.com, IniBorneo.com, dan BanjarHits.co yang merupakan mitra Teras.id didukung Pulitzer Center Rainforest Journalism Fund mengungkap pemutihan sawit di Kalimantan dan Riau.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Ingin Kembangkan Bioetanol, Ini Risiko Pengadaan Bahan BBN Bagi Kelestarian Hutan

3 hari lalu

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Pemerintah Ingin Kembangkan Bioetanol, Ini Risiko Pengadaan Bahan BBN Bagi Kelestarian Hutan

Penggunaan BBN seperti bioetanol untuk gantikan BBM berpotensi menyebabkan perambahan hutan. Ini risikonya jika tiak terkontrol dengan baik.


Peta Ini Ungkap Deforestasi oleh Tambang Meningkat Kembali, Batu Bara 'Juara'

10 hari lalu

Sejumlah
Peta Ini Ungkap Deforestasi oleh Tambang Meningkat Kembali, Batu Bara 'Juara'

Tren peningkatan deforestasi karena tambang kembali terlihat 2021-2023. Angkanya tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan awal milenium.


Menyusuri Puzzlewood Hutan Kuno Lokasi Syuting Film dan Ramah untuk Keluarga

25 hari lalu

Puzzlewood, Coleford, Inggris. Unsplash.com/Tom Wheatley
Menyusuri Puzzlewood Hutan Kuno Lokasi Syuting Film dan Ramah untuk Keluarga

Kalau travelig ke Inggris sempatkan ke Puzzlewood, destinasi alam yang ramah anak-anak


Surya Darmadi Berencana Gugat Kejaksaan Agung Soal Penyitaan Aset Perusahaan

39 hari lalu

Terdakwa kasus korupsi perizinan lahan di Indragiri Hulu, Riau Surya Darmadi memasuki ruang sidang. Ia sempat berteriak ke arah wartawan tentang bagaimana Kejaksaan menekan dirinya agar mencabut praperadilan. TEMPO/MIRZA BAGASKARA
Surya Darmadi Berencana Gugat Kejaksaan Agung Soal Penyitaan Aset Perusahaan

Surya Darmadi menilai, nilai aset yang disita Kejaksaan Agung melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.


Mengenal Suku Awyu dan Moi yang Dijuluki Si Penjaga Hutan Papua

41 hari lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Mengenal Suku Awyu dan Moi yang Dijuluki Si Penjaga Hutan Papua

Kedua suku ini tengah menjadi sorotan setelah viral aksi melawan pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan di Papua.


Sederet Perusahaan yang Terlibat Garap Hutan Boven Digoel, Ada PT Indo Asiana Lestari

42 hari lalu

Perwakilan masyarakat adat Suku Awyu membawa contoh hasil hutan yang berupa kulit pohon sagu, dalam sidang kasus pencabutan izin kawasan hutan diPTUN Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023. Gugatan tersebut dilayangkan oleh dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Boven Digoel, PT. Kartika Cipta Pratama (KCP) dan PT. Megakarya Jaya Raya (MJR).TEMPO-Magang/Andre Lasarus Benny
Sederet Perusahaan yang Terlibat Garap Hutan Boven Digoel, Ada PT Indo Asiana Lestari

Ada sejumlah perusahaan yang diduga akan mengubah hutan Boven Digoel menjadi kebun kelapa sawit


All Eyes on Papua: Apa yang Terjadi di Hutan Boven Digoel?

42 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
All Eyes on Papua: Apa yang Terjadi di Hutan Boven Digoel?

Apa yang terjadi di Hutan Boven Digoel? Seruan "All Eyes on Papua" menjadi viral sebagai bentuk dukungan untuk masyarakat Papua.


All Eyes on Papua, Walhi: Konflik Suku Awyu dan Moi Buktikan Negara Tak Hormati Hak Masyarakat Adat

43 hari lalu

Masyarakat adat suku Awyu, Papua Selatan melakukan audiensi dengan Komnas HAM di Jakarta Pusat, Selasa, 9 Mei 2023. dok: Nabiila Azzahra/Tempo
All Eyes on Papua, Walhi: Konflik Suku Awyu dan Moi Buktikan Negara Tak Hormati Hak Masyarakat Adat

Walhi mengatakan masyarakat Suku Awyu dan Moi menggugat izin lingkungan untuk perusahaan sawit itu atas nama perubahan iklim.


All Eyes on Papua: Tiga Kerugian Jika Hutan Adat Tak Dikembalikan ke Suku Awyu dan Moi

43 hari lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
All Eyes on Papua: Tiga Kerugian Jika Hutan Adat Tak Dikembalikan ke Suku Awyu dan Moi

Dua suku di Papua mengguat pemerintah yang memberikan izin kepada dua perusahaan untuk mendirikan kebun sawit di hutan adat


Arti Tagar 'All Eyes on Papua' yang Menggema di Media Sosial

44 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Arti Tagar 'All Eyes on Papua' yang Menggema di Media Sosial

Tagar 'All Eyes on Papua' ramai digunakan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat Papua yang tengah berjuang untuk menolak perkebunan sawit.