Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

image-gnews
Perkebunan kelapa sawit PT Suryamas Cipta Perkasa yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Perkebunan kelapa sawit PT Suryamas Cipta Perkasa yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah H Rizky R Badjuri menanggapi soal agenda pemutihan lahan sawit di kawasan hutan yang sedang dilakukan pemerintah. Ia mengatakan Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah prioritas pemerintah dalam agenda pemutihan perkebunan sawit di kawasan hutan.

Tetapi, ia mengungkapkan seluruh proses permohonan pemutihan lahan sawit di kawasan hutan dilakukan oleh perusahaan secara mandiri melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun).

"Kami tidak memiliki akses ke Siperibun ini. Semua di pemerintah pusat, jadi kami tidak tahu apa-apa," ujar Rizky saat ditemui Tempo di kantornya pada 22 Desember 2023 lalu. 

Dia mengakui adanya sejumlah kawasan hutan yang diterabas perusahaan sawit. Menurut catatan Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, total lahan sawit di Kalimantan Tengah sekitar 1,3 juta hektare. 

Rizky menyebut sebagiannya berada di kawasan hutan. Dia mengatakan tidak mengetahui persis luas lahan sawit di kawasan hutan Kalimantan Tengah yang mengajukan izin pelepasan kawasan hutan. Namun berdasarkan catatan Greenpeace Indonesia luas sawit ilegal di kawasan hutan Kalimantan Tengah mencapai 817 Ribu hektare. Artinya, lebih dari separo lahan sawit di sana masuk kawasan hutan.

Menurut Rizky, penggunaan aplikasi Siperibun dalam proses permohonan hingga legalisasi lahan sawit di kawasan hutan membuat pemerintah daerah setempat tak mengetahui progres kebijakan ini. Meski tak menampik soal kerusakan ekosistem gambut akibat ekspansi sawit, Rizky menilai keputusan pemutihan lahan sawit ilegal tersebut adalah langkah yang tepat. "Toh, statusnya saja yang hutan lindung, kan hutannya sekarang sudah tidak ada," kata dia.

Pemutihan lahan sawit adalah program pelegalan perkebunan sawit yang terlanjur ditanam di dalam kawasan hutan. Presiden Joko Widodo alias Jokowi membentuk Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara atau Satgas Sawit pada pertengahan 2023 lalu. Satgas ini bertugas menangani pemutihan lahan sawit di kawasan hutan.

Satgas itu bertugas menangani pemutihan lahan sawit di kawasan hutan. Berdasarkan analisa Greenpeace, Kalimantan Tengah memiliki sekitar 817.693 hektare lahan sawit di kawasan hutan. Ini menyebabkan Kalimantan Tengah menjadi provinsi rangking dua di pelanggaran kawasan hutan setelah Riau.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024, 28 Maret 2024 lalu mengklaim program ini bakal mampu memperbaiki tata kelola lahan sawit yang semrawut. 

Airlangga menilai pemberian legalisasi kepada perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan bisa memulihkan citra industri sawit Indonesia di mata internasional sekaligus meningkatkan pendapatan pajak negara. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sawit terbesar, namun industri sawit di negara ini dianggap tidak ramah lingkungan karena sebagian perkebunan berdiri dalam kawasan hutan. Termasuk di Kalimantan Tengah. 

Namun, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Syahrul Fitra mengatakan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi di Indonesia selama dua dekade terakhir. Sekitar 600 perusahaan besar memiliki perkebunan sawit dalam kawasan hutan di berbagai wilayah di Indonesia yang menyebabkan kerusakan lingkungan luar biasa. 

Alih-alih memulihkan citra industri sawit Indonesia di mata internasional, pemutihan sawit ilegal justru menunjukkan buruknya komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup. Melalui program pemutihan ini perusahaan-perusahaan sawit perusak hutan bisa lolos dari tanggung jawab dan jerat hukum. 

"Kebijakan ini jelas tidak berpihak kepada lingkungan serta masyarakat adat yang terdampak. Hanya menguntungkan oligarki sawit di lingkaran kekuasaan," tutur Syahrul.

Berita Lengkap Bisa Dibaca di Sini: Pemutihan Dosa Perusak Hutan

Catatan redaksi: tulisan ini merupakan bagian dari laporan panjang berjudul Pemutihan Dosa Perusak Hutan. Tempo bersama Riauterkini.com, IniBorneo.com, dan BanjarHits.co yang merupakan mitra Teras.id didukung Pulitzer Center Rainforest Journalism Fund mengungkap pemutihan sawit di Kalimantan dan Riau.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

4 jam lalu

Penjual nasi warteg saat menyajikan paket nasi Rp. 7500 di sebuah warteg di Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.  Program Makan Siang Gratis yang berganti nama jadi Makan Bergizi Gratis jadi sorotan. Pasalnya, harga satuan per porsi Makan Bergizi Gratis dikabarkan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500. TEMPO/Subekti.
Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

Pemerintahan Jokowi memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan siang gratis dalam RAPBN 2025.


Makan Bergizi Gratis, Gibran Mengomentari Pemangkasan Anggaran hingga Tanggapan Menteri Airlangga

1 hari lalu

SMP Negeri 2 Curug, Tangerang melakukan persiapan simulasi program makan siang gratis. Agenda simulasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Makan Bergizi Gratis, Gibran Mengomentari Pemangkasan Anggaran hingga Tanggapan Menteri Airlangga

Gibran mengatakan, mengenai anggaran makan bergizi gratis Rp15 ribu setiap porsi sudah ideal


Greenpeace Kritik Rencana Pakai Kepulauan Seribu untuk Penampungan Sampah

1 hari lalu

Sampah terlihat memenuhi aliran kali Cilliwung di pinggiran pemukiman Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat, Minggu, 23 Juni 2024. Meskipun telah dibersihkan oleh petugas terkait, kurangnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan menjadi faktor utama yang menyebabkan sungai tersebut tidak pernah bersih dan dipenuhi tumpukan sampah limbah rumah tangga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Greenpeace Kritik Rencana Pakai Kepulauan Seribu untuk Penampungan Sampah

Greenpeace menilai rencana pemerintah menggunakan satu pulau di Kepulauan Seribu, untuk menampung sampah berpotensi mencemari laut.


Begini Saran Greenpeace Soal Rencana DKI Membangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu

2 hari lalu

Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut penuturan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta luas TPST zona 2 yang terdampak 2 sampai dengan 3 hektar dan proses pendinginan masih berlangsung hingga malam hari ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Begini Saran Greenpeace Soal Rencana DKI Membangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu

Pembangunan pulau sampah menjadi bagian dari pengelolaan sampah di tingkat hilir.


Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

3 hari lalu

Presiden Jokowi berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Sebelumnya, Luhut menyatakan sebaliknya.


Respons Airlangga Soal Elektabilitas Ridwan Kamil dan Kaesang untuk Pilgub Jakarta Masih Rendah

3 hari lalu

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep saat konferensi pers di Kantor DPP Golkar di Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Respons Airlangga Soal Elektabilitas Ridwan Kamil dan Kaesang untuk Pilgub Jakarta Masih Rendah

Partai Golkar saat ini sedang mengambil ancang-ancang untuk mengusung Ridwan Kamil atau Kaesang di Pilgub Jakarta 2024.


Bertemu Perwakilan AS, Menko Airlangga Bahas Reaktor Nuklir untuk Pembangkit Listrik

4 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Tempo/Annisa Febiola.
Bertemu Perwakilan AS, Menko Airlangga Bahas Reaktor Nuklir untuk Pembangkit Listrik

Menteri Airlangga Hartarto terima kunjungan perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Bahas reaktor nuklir untuk pembangkit listrik.


Pemerintah Ingin Kembangkan Bioetanol, Ini Risiko Pengadaan Bahan BBN Bagi Kelestarian Hutan

5 hari lalu

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Pemerintah Ingin Kembangkan Bioetanol, Ini Risiko Pengadaan Bahan BBN Bagi Kelestarian Hutan

Penggunaan BBN seperti bioetanol untuk gantikan BBM berpotensi menyebabkan perambahan hutan. Ini risikonya jika tiak terkontrol dengan baik.


Cerita Pengusaha Tol Jusuf Hamka Beser Semalaman, Tidak Bisa Tidur Usai Ditunjuk Dampingi Kaesang di Pilgub Jakarta

7 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Cerita Pengusaha Tol Jusuf Hamka Beser Semalaman, Tidak Bisa Tidur Usai Ditunjuk Dampingi Kaesang di Pilgub Jakarta

Jusuf Hamka bercerita dirinya masih tak menyangka akan disebut oleh Airlangga Hartanto untuk menjadi wakil gubernur


Jusuf Hamka Soroti Soal Kemiskinan dan Kesulitan Pendidikan di Jakarta

7 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Soroti Soal Kemiskinan dan Kesulitan Pendidikan di Jakarta

Jusuf Hamka menyebut gagasan soal membangun Jakarta dan mengenal kemiskinan telah dia sampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.