TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini. Bendahara Negara itu mengatakan terus membangun komunikasi dengan pemerintah yang baru.
“Kami terus bangun komunikasi dengan Tim maupun orang-orang yang ditunjuk Pak Prabowo, sehingga APBN dapat memasukkan seluruh aspirasi pemerintah baru dan programnya,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Senin 20 Mei 2024.
Dengan adanya komunikasi diharapkan prioritas pembangunan presiden terpilih tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu.
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal atau KEM PPKF yang diserahkan hari ini akan mendapatkan respons dari masing-masing Fraksi di DPR, dan akan dibahas badan anggaran atau Badan Anggaran.
“Semuannya akan dibahas lagi bersama termasuk dengan Kementerian PPN/Bappenas, Banggar, dan Komisi XI,” ujar Sri Mulyani.
Dalam postur makro fiskal 2025, pendapatan negara berkisar antara 12,14 persen hingga 12,36 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Sementara belanja negara diperkirakan mencapai 4,59 persen sampai 15,18 persen terhadap PDB, sehingga defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari PDB.
Sri Mulyani mengatakan kebijakan fiskal melalui kebijakan makro, memiliki peran yang luar biasa penting dan menjadi pondasi yang kuat bagi pembangunan nasional. “KEM PPKF dalam masa transisi juga berperan sangat baik dan penting menjaga kesinambungan dan konsistensi agenda pembangunan nasional untuk mencapai Indonesia emas 2045,” ujarnya.
ILONA ESTHERINA | DEFARA DHANYA PARAMITA
Pilihan Editor: Harga Minyak Dunia Naik Seiring Peristiwa Kecelakaan Helikopter Presiden Iran
