Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Shutterstock.
Shutterstock.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki, Eddy Martono, menanggapi soal awacana pemutihan lahan sawit dari pemerintah yang bakal ditargetkan pada September 2024i.

Dia tidak setuju dengan rencana pemerintah soal pengembalian lahan sawit ke fungsi hutan disebut sebagai pemutihan. "Saya tidak setuju dengan kata-kata pemutihan, ini bukan pemutihan," kata Eddy saat di acara halal bihalal Gapki di hotel Sharing-La, Jakarta Pusat pada Selasa, 30 April 2024.

Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memprioritaskan legalisasi lahan sawit dalam kawasan hutan. Pemerintah saat ini sedang memproses pemutihan hutan melalui mekanisme Undang-Undang Cipta Kerja.

Eddy menyebut ada 569 perusahaan anggota Gapki yang perkebunan sawitnya masuk dalam kawasan hutan dengan tanah seluas 810 hektar dari 3,2 juta total yang diklaim masuk kawasan hutan.

"Ini kalau dikatakan pemutihan 110 B (Undang-Undang Cipta Kerja) kalau dibaca itu yang tidak punya izin. Sementara anggota Gapki itu semua punya izin lokasi, IUP juga punya, tapi  yang belum punya memang HGU (Hak Guna Usaha) dan tiba-tiba dalam perjalanan masuk ke kawasan hutan itu harus mengurus pelepasan kawasan hutan tapi dianggapnya belum punya izin pelepasan kawasan hutan," paparnya.

Mekanisme 110 A dan 110 B adalah mekanisme pemutihan lahan sawit yang diatur di Undang-undang Cipta Kerja. Pasal 110 A berlaku untuk perkebunan di kawasan hutan yang memiliki izin lokasi atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan sebelum adanya Undang-undang Cipta Kerja. Sementara pasal 110 B berlaku untuk penyelesaian terhadap perkebunan dalam kawasan hutan yang belum memiliki perizinan di bidang kehutanan.

Selanjutnya: Sementara lahan sawit keseluruhan nasional yang masuk dalam mekanisme pasal....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Ingin Kembangkan Bioetanol, Ini Risiko Pengadaan Bahan BBN Bagi Kelestarian Hutan

3 hari lalu

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Pemerintah Ingin Kembangkan Bioetanol, Ini Risiko Pengadaan Bahan BBN Bagi Kelestarian Hutan

Penggunaan BBN seperti bioetanol untuk gantikan BBM berpotensi menyebabkan perambahan hutan. Ini risikonya jika tiak terkontrol dengan baik.


Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

3 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

PP Muhammadiyah menggelar rapat pleno untuk mengkaji sikap terhadap konsesi tambang di Gedung PP Muhammadiyah pada Sabtu, 13 Juli 2024.


Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

4 hari lalu

Suasana Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, saat menggelar rapat pleno tertutup membahas izin usaha pertambangan (IUP), Sabtu, 13 Juli 2024. Sumber Tempo menyebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, hadir dalam rapat ini. TEMPO/Han Revanda Putra.
Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

PP Muhammadiyah menggelar pleno untuk membahas sikap mereka terhadap IUP yang ditawarkan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan


Perpres Percepataan IKN Atur HGB hingga 160 Tahun, Basuki Hadimuljono: Menarik Investasi

4 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 7 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Perpres Percepataan IKN Atur HGB hingga 160 Tahun, Basuki Hadimuljono: Menarik Investasi

Perpres tentang Percepatan Pembangunan IKN itu mengatur jangka waktu pemberian hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan hingga 180 tahun


PP Muhammadiyah Gelar Pleno Hari Ini, Kader Muda Kembali Desak Tolak Izin Tambang

4 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
PP Muhammadiyah Gelar Pleno Hari Ini, Kader Muda Kembali Desak Tolak Izin Tambang

Kader muda Muhammadiyah kembali mendesak para elite PP Muhammadiyah pertimbangkan keputusan untuk menolak konsesi tambang untuk ormas keagamaan


PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

5 hari lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

PP Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin usaha pertambangan untuk ormas kelola tambang


Erick Thohir Yakin Implementasi Biofuel Mampu Jadikan Penggunaan Bahan Bakar yang Ramah Lingkungan

7 hari lalu

Pertamina menjual Pertamax Green 95 dengan harga Rp 13.500 per liter. Sementara itu, kompetitor Pertamina juga lebih dahulu memasarkan produk BBM RON 95, yakni Shell dengan Shell V-Power seharga Rp 13.780 per liter, Vivo dengan Revvo 95 seharga Rp 13.580 per liter, dan BP dengan BP Ultimate seharga Rp 13.780 per liter. TEMPO/Tony Hartawan
Erick Thohir Yakin Implementasi Biofuel Mampu Jadikan Penggunaan Bahan Bakar yang Ramah Lingkungan

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan percepatan implementasi Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 40 Tahun 2023 mampu meningkatkan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.


Terpopuler: Erick Thohir Dukung Investigasi Penyebab Ganguan Server PDNS, Ekonom Core Beberkan Dampak Defisit Anggaran bagi Pemerintahan Prabowo

7 hari lalu

Suasana pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2024. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan akibat sistem down setelah ransomware Brain Chiper menyerang sistem Pusat Data Nasional Sementara 431 layanan imigrasi di seluruh Indonesia dan 151 layanan di luar negeri yang terganggu. Dan hari ini sudah berjalan dengan normal kembali. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Erick Thohir Dukung Investigasi Penyebab Ganguan Server PDNS, Ekonom Core Beberkan Dampak Defisit Anggaran bagi Pemerintahan Prabowo

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong dilakukannya investigasi perihal indikasi penyebab serangan siber Ransomware di server PDNS.


Jokowi Gabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa dengan Sawit

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik  PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Gabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa dengan Sawit

Jokowi menyetujui pembentukan badan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).


Jokowi Panggil Airlangga hingga AHY Bahas Pengelolaan Sawit

8 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Nikkei Forum 29th Future of Asia, Tokyo, Jumat (24/5/2024). ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Jokowi Panggil Airlangga hingga AHY Bahas Pengelolaan Sawit

Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menggelar rapat internal mengenai pengelolaan sawit di Istana Kepresidenan