Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Disinggung Soal Pertek, Kemenperin Kritik Balik Kemendag Soal Penerbitan Persetujuan Impor

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu, 19 Mei 2024. Tujuh komoditas yang tak lagi diperlukan pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian yaitu, barang elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, tas, dan katup. TEMPO/M Taufan Rengganis
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu, 19 Mei 2024. Tujuh komoditas yang tak lagi diperlukan pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian yaitu, barang elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, tas, dan katup. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru  bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif mengkritik balik Kementerian Perdagangan setelah dituding pertimbangan teknis (pertek) penyebab ribuan kontainer di sejumlah pelabuhan seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Belawan tertahan.

Pengiriman kontainer diketahui membutuhkan perizinan dari Kementerian Perindustrian dari pertek dan persetujuan impor (PI) dari Kementerian Perdagangan. Febri membeberkan, pada 16 Mei 2024 lalu saat instansinya menggelar rapat koordinasi terjadi perbedaan data yang cukup signifikan antara jumlah pertek dan PI yang dikeluarkan untuk izin perusahaan melakukan impor. "Diperoleh data yang menunjukkan perbedaan jumlah pertek dan PI yang diterbitkan Kementerian Perdagangan," kata Febri di kantor Kementerian Perindustrian pada Senin,  20 Mei 2024.

Febri mengatakan salah satu contoh dalam penerbitan untuk komoditas besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya. "Dari total 1.086 pertek yang diterbitkan, PI yang diterbitkan hanya 821. Volume dari gap perbedaan tersebut kira-kira sekitar 24.000 kontainer," ujarnya. 

Hal ini membantah klaim pertek yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian lambat hingga menyendat distribusi kontainer. Febri menjelaskan, dalam rapat yang sama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebut tidak tahu apakah kontainer itu dimiliki oleh perusahaan dengan angka pengenal importir umum (APIU) atau angka pengenal importir produsen (APIP).  "Jadi selain PI-nya belum terbit, itu juga tidak jelas punya APIU atau APIP," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Budi Santoso menyebut ada ribuan kontainer di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak tertahan karena terkendala persetujuan teknis sebagai syarat untuk mendapatkan perizinan impor.

Ketentuan tersebut menurut Budi merupakan usulan dari Kementerian Perindustrian agar masuk dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023. Buntutnya, ada 26.415 kontainer menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. "Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka sesuai arahan Bapak Presiden dalam rapat tingkat menteri perlu dilakukan perubahan relaksasi melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dengan tidak mempersyaratkan pertek lagi," kata Budi di kantor Kementerian Perdagangan pada Ahad, 19 Mei 2024.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintahan Jokowi Bentuk Beragam Satgas, Terakhir Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng saat mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pemerintahan Jokowi Bentuk Beragam Satgas, Terakhir Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

Pemerintah segera membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal di bawah pengawasan Kemendag. Berikut beragam satgas bentukan Jokowi.


Kemendag Segera Bentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

2 hari lalu

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional, Bara K. Hasibuan (tengah), bersama Ketua Komite Antidumping Indonesia atau KADI, Danang Prasta Danial (kiri) dan Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia atau KPPI Franciska Simanjuntak (kanan) memberi keterangan soal polemik kebijakan antidumping. Mereka menemui awak media di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, pada Senin, 15 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Kemendag Segera Bentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

Draf final yang mengatur satgas pemberantasan barang impor ilegal sudah rampung. Tunggu persetujuan dari Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan


Kemenperin Apresiasi Komitmen Le Minerale yang Bertanggung Jawab pada Produknya dari Hulu Hingga Hilir

4 hari lalu

Kementerian Perindustrian melakukan kunjungan ke pabrik PT Tirta
 Fresindo Jaya, produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Le Minerale pada Jumat 12 Juli 2024.
Tujuan kunjungan untuk menyaksikan langsung proses produksi yang
berlokasi di Ciherang, Bogor. Dok. Le minerale.
Kemenperin Apresiasi Komitmen Le Minerale yang Bertanggung Jawab pada Produknya dari Hulu Hingga Hilir

Le Minerale telah membuktikan komitmennya dalam menjaga kualitas produk dan lingkungan melalui berbagai inisiatif.


Bea Masuk Perlu Waktu Penyelidikan, IDEAS Sarankan Pemerintah Berlakukan Kembali Pertek Produk Tekstil

5 hari lalu

Petugas kepolisian berjaga di gudang penyimpanan pakaian impor bekas di kawasan Pulogebang, Jakarta, Senin (1/8). Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan pakaian bekas dan tekstil impor ilegal dengan mengamankan 12 tersangka dan menyita 2.216 bal pakaian bekas. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bea Masuk Perlu Waktu Penyelidikan, IDEAS Sarankan Pemerintah Berlakukan Kembali Pertek Produk Tekstil

IDEAS sarankan pemerintah berlakukan kembali pertimbangan teknis (pertek) untuk produk tekstil impor. Bea masuk perlu waktu penyelidikan.


Terkini Ekbis: Ada Penyalahgunaan Hak Akses Sistem di Bank Jago, Kemenperin Minta Kemendag Kembali ke Aturan Lama soal Impor

6 hari lalu

Seorang wanita melintas di depan Logo Bank Jago. ANTARA/Citro Atmoko/am.
Terkini Ekbis: Ada Penyalahgunaan Hak Akses Sistem di Bank Jago, Kemenperin Minta Kemendag Kembali ke Aturan Lama soal Impor

Terkini di Ekonomi dan Bisnis hingga Kamis siang, 11 Juli 2024 dimulai dari pembobolan rekening di Bank Jago karena ada penyalahgunaan hak akses pada


Kemenperin Dukung Kemendag Bentuk Satgas Berantas Impor Ilegal

6 hari lalu

Buruh dari Aliansi Pekerja Textile Garment Dan IKM melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 5 Juli 2024. Buruh menuntut pemerintah untuk segera menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil dari ancaman kebangkrutan dan PHK massal terkait derasnya produk tekstil impor murah yang masuk ke pasar dalam negeri tanpa proteksi dari pemerintah. TEMPO/Prima Mulia
Kemenperin Dukung Kemendag Bentuk Satgas Berantas Impor Ilegal

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta Kemenperin, Kemendag hentikan perseteruan soal industri tekstil yang terpuruk


Industri Tekstil Ambruk, Kemenperin Minta Kemendag Berlakukan Aturan Impor Lama

6 hari lalu

Komisi VII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Industri Tekstil Ambruk, Kemenperin Minta Kemendag Berlakukan Aturan Impor Lama

Permintaan ini buntut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang dinilai menyebabkan ambruknya industri tekstil.


Kemenperin Jelaskan soal Bea Masuk Antidumping 200 Persen: Khusus untuk Perusahaan yang Tidak Kooperatif

7 hari lalu

Jurnalis merekam gudang penyimpanan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Kemenperin Jelaskan soal Bea Masuk Antidumping 200 Persen: Khusus untuk Perusahaan yang Tidak Kooperatif

Kemenperin menjelaskan memang ada Bea Masuk Antidumping (BMAD) tertinggi sebesar 199 persen, tapi untuk eksportir yang tidak kooperatif.


Harga Obat Mahal, Kemenperin akan Dorong Penggunaan Bahan Baku Dalam Negeri

7 hari lalu

Ilustrasi obat batuk sirup. shutterstock.com
Harga Obat Mahal, Kemenperin akan Dorong Penggunaan Bahan Baku Dalam Negeri

Pemerintah memberikan sorotan terkait harga obat dan alat kesehatan yang tinggi, namun tidak sesuai dengan majunya industri kesehatan.


Kemenperin, Kemendag dan Kemenkeu Saling Tuding soal Aturan Impor, Asosiasi Tekstil: Kondisi Makin Buruk

7 hari lalu

Pekerja mengawasi mesin tenun kain sarung di sentra tekstil Kampung Balekambang, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 10 Maret 2023. Pabrik-pabrik sarung di Majalaya tengah mengalami lonjakan pesanan kain sarung Lebaran dari berbagai daerah. Salah satu pabrik omzet produksinya naik hampir 100 persen dengan produksi sampai 1.000 lembar kain sarung per hari. Biasanya sebelum masuk Ramadan seluruh produk telah dikirim ke pemesan. TEMPO/Prima Mulia
Kemenperin, Kemendag dan Kemenkeu Saling Tuding soal Aturan Impor, Asosiasi Tekstil: Kondisi Makin Buruk

Kalangan industri meminta Kemendag, Kemenperin dan Kemenkeu menghentikan perseteruan mereka karena semakin memperburuk kondisi industri tekstil.