Untuk menjamin ketersediaan minyak goreng, menurutnya pemerintah bisa memberi subsidi dari dana sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). "Jadi berapapun harga CPO dunia, harga MGS Rakyat tetap sesuai HET pemerintah, clear," ucapnya.
Adapun Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal berpendapat masalah utama dalam sengkarut minyak goreng ada pada tingkat distribusi.
"Kalau kita menelusuri masalah kelangkaan minyak goreng, sebetulnya masalahnya itu ada di tingkat distribusi dari produsen sampai ke konsumen daripada permasalahan suplai," ujarnya saat dihubungi Tempo, Selasa, 26 Juli 2022.
Menurutnya, suplai minyak goreng sebetulnya meningkat dan jumlahnya masih sangat besar. Tetapi, kebijakan DMO diperlukan untuk menjamin sisi supply di hulu. Jadi kalau seandainya DMO itu dihapus, semestinya konsumen tidak akan terdampak.
"Namun karena distrbusi minyak goreng belum lancar, maka sebaiknya DMO tetap diberlakukan dalam level tertentu," kata dia. Oleh karena itu, ia berujar pemerintah harus memastikan suplai pada level tertentu agar kekhawatiran minyak goreng menjadi langka bisa dihindari.
"Kalau saya sih sebetulnya DMO itu dibutuhkan dalam level tertentu sampai 10 hingga 20 persen," tuturnya. Jadi pengusaha tetap bisa mengekspor tetapi pasokan domestik juga bisa dipastikan dengan DMO.
Di sisi lain, menurutnya harus ada kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan suplai supaya pasokan dalam negeri dapat terjaga. Ia menuturkan jika cara yang dipilih pemerintah adalah DMO sebaiknya presentasenya jangan terlalu besar. Sebab, akan menghambat para pengusaha terutama yang eksportir.
"Karena sawit itu kan pasar paling besar memang ekspor," kata dia. Sehingga, jika ekspor dihambat pasti para pelaku usaha akan gulung tikar. Ditambah petani juga akan terdampak karena harga tandan buah segar (TBS) yang anjlok.
Dalam jangka panjang, menurutnya perlu ada intervensi yang lebih jauh dari pemerintah di hulu industri kelapa sawit. Musababnya, industri kelapa sawit lebih banyak dikuasai oleh swasta dibandingkan pemerintah. Berbeda dengan industri bahan bakar minyak (BBM) yang dikuasai badan usaha milik negara (BUMN) PT Pertamina (Persero).
Baca Juga: CORE: DMO CPO Tetap Dibutuhkan untuk Cegah Kelangkaan Minyak Goreng
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
