Kementerian Luhut Janji Pelototi 9 Eksportir Benih Lobster

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Benih lobster yang akan diselundupkan di Jambi, 17 April 2019. Polisi berhasil mengagalkan upaya penyelundupan benis lobster senilai Rp 37 miliar. (Humas KKP)

    Benih lobster yang akan diselundupkan di Jambi, 17 April 2019. Polisi berhasil mengagalkan upaya penyelundupan benis lobster senilai Rp 37 miliar. (Humas KKP)

    TEMPO.CO,Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bakal memantau ketat kredibilitas sembilan perusahaan yang mendapat izin membudidaya dan mengekspor benih lobster. "Orang bertanya mereka kredibel enggak sih pembudidaya? Itu akan kita lihat perjalanannya," ujar Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin dalam konferensi video, Ahad, 31 Mei 2020.

    Pengawasan terhadap sembilan perusahaan ini juga sejurus dengan pemantauan dan mengujian terhadap capaian target Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Beleid tersebut membatalkan aturan sebelumnya yang melarang penangkapan dan ekspor benih lobster.

    "Tugas kami adalah monitor, karena presiden setuju enggak ada masalah selama mereka bisa menjaga keseimbangan lingkungan dan pengumpul bisa hidup," ujar Safri.

    Ia menuturkan, pada teorinya beleid tersebut hanya memperbolehkan ekspor benih lobster dengan syarat adanya budidaya terlebih dahulu. Lalu, hasil yang dilepas sebanyak 2 persen. Upaya itulah yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

    Safri mengatakan kebijakan itu keluar mengingat Indonesia memiliki keuntungan sebagai pusat bermain para benih lobster. Hal ini disebabkan ada Arus Lintas Indonesia yang membuat lobster bergerak dari tempat bertelurnya ke wilayah Tanah Air. Persoalannya, tidak sampai satu persen bibit lobster bisa menjadi dewasa di alam liar. Karena itu, kata dia, budidaya dilakukan lantaran dinilai bisa meningkatkan lobster yang dewasa mencapai 10 persen.

    Terbitnya beleid anyar itu, menurut Safri, adalah langkah transisi di masa Covid-19. "Sekarang orang sedang butuh duit cash, ada pasar, pada saat budidaya dikembangkan, ada dibutuhkan pembelinya. Ada faktor bargaining antara dilarang dan diizinkan," ujar dia. Artinya, meski diizinkan, ada persyaratan yang perlu dipenuhi eksportir benih lobster terlebih dahulu sevelum bisa melakukan ekspor.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.