KKP Terbitkan Aturan Penangkapan Benih Lobster

Benih lobster yang akan diselundupkan di Jambi, 17 April 2019. Polisi berhasil mengagalkan upaya penyelundupan benis lobster senilai Rp 37 miliar. (Humas KKP)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan kuota maksimal penangkapan benih lobster atau Puerelus sebesar 139.475.000 ekor. Kuota itu berlaku kumulatif di sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau WPPNRI.

Adapun aturan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 51/KEP-DJPT/2020. "Mulai berlaku 15 Mei," tutur Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Agung Tri Prasetyo kepada Tempo, Kamis, 28 Mei 2020.

Menukil beleid tersebut, secara rinci, KKP memberikan kuota untuk WPPNRI Selat Malaka dan Laut Andaman sebesar 8,7 juta ekor. Kemudian, WPPNRI Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda memperoleh kuota paling besar, yakni 18,5 juta ekor.

WPPNRI Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat memperoleh kuota 12,1 juta ekor. Sedangkan WPPNRI perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan sebesar 17,7 juta ekor.

Selanjutnya, WPPNRI Laut Jawa memperoleh kuota 12,3 juta ekor dan WPPNRI Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, serta Laut Bali 11,5 juta ekor. Adapun WPPNRI perairan Teluk Tolo dan Laut Banda sebesar 9,05 juta ekor. Lalu, WPPNRI Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau sebesar 10,5 juta ekor.

WPNNRI Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera mendapatkan kuota 11,1 juta ekor; sedangkan WPPNRI Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik memperoleh kuota 13,05 juta ekor. Terakhir, WPPNRI Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur mendapatkan kuota 14,8 juta ekor.

Dalam beleid sebelumnya, yakin SK Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/KEP-DJPT/2020, penetapan kuota benih lobster itu disebut telah melibatkan pelbagai kelompok. Di antaranya Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Tangkan, Komnas Kajiskan, angota komisi pemangku kepentingan dan konsultasi publik KKP, penasihat Menteri KKP, akademikus, peneliti, dan pejabat fungsional.

Sementara itu, nelayan penangkap benih lobster yang memperoleh izin harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria terebut adalah nelayan merupakan nelayan kecil yang memiliki atau tidak memiliki kapal penangkap ikan. Jika memiliki kapal, kapal itu harus berukuran kurang dari 5 GT.

Adapun nelayan juga mesti berdomisili di lokasi penangkapan ikan. Penangkapan pun harus menggunakan alat bantu yang bersifat statis dan ramah lingkungan. Syarat lainnya, nelayan harus terdaftar di e-lobster sebagai nelayan penangkap benih. Mereka juga harus menjadi anggota kelompok usaha penangkap benih bening dan memiliki surat rekomendasi dari dinas provinsi.

Rencana penangkapan dan ekspor benih lobster yang digaungkan Menteri KKP Edhy Prabowo sempat ditentang keras Susi Pudjiastuti. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menilai membuka kembali ekspor benih lobster sangat merugikan nelayan. "Nelayan enggak boleh bodoh atau kita akan dirugikan kalau itu dibiarkan," kata Susi, Desember lalu.

Susi Pudjiastuti juga mempertanyakan izin ekspor benih lobster yang sudah diberikan kepada 9 perusahaan terpilih. “Apa hak 9 perusahaan mengambil keberlanjutan sebuah sumber daya laut yang dijadikan misi pemerintah 2014-2019,” kata Susi lewat akun twitternya pada Kamis, 28 Mei 2020.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | FAJAR PEBRIANTO 






Polres Bandara Soekarno-Hatta Gagalkan Penyundupan Benih Lobster Senilai Rp 3,9 Miliar

17 hari lalu

Polres Bandara Soekarno-Hatta Gagalkan Penyundupan Benih Lobster Senilai Rp 3,9 Miliar

Penyelundup benih lobster di Bandara Soekarno-Hatta itu terancam hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda Rp 1,5 miliar.


Terkini Bisnis: Susi Pudjiastuti Dukung Dana Pensiun DPR Dihapus, Dampak Sosial Harga BBM Tak Kunjung Naik

24 hari lalu

Terkini Bisnis: Susi Pudjiastuti Dukung Dana Pensiun DPR Dihapus, Dampak Sosial Harga BBM Tak Kunjung Naik

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang dimulai dengan Susi Pudjiastuti mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani hapus dana pensiun DPR.


Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Hapus Jatah Pensiun DPR

24 hari lalu

Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Hapus Jatah Pensiun DPR

Susi Pudjiastuti menyatakan dukungannya pada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia setuju agar dana pensiun untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera dihapus.


Presiden PKS Kunjungi Susi Pudjiastuti, Bahas Masa Depan Bangsa

27 hari lalu

Presiden PKS Kunjungi Susi Pudjiastuti, Bahas Masa Depan Bangsa

Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi Ketua Bidang Tani dan Nelayan Riyono saat bertemu dengan Susi Pudjiastuti


Gagalkan Penyelundupan 300 Ribu Benih Lobster ke Singapura, KKP: Pelaku Melarikan Diri

28 hari lalu

Gagalkan Penyelundupan 300 Ribu Benih Lobster ke Singapura, KKP: Pelaku Melarikan Diri

KKP menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 300 ribu benih bening lobster (BBL) atau benur senilai Rp30 miliar ke Singapura.


Terkini Bisnis: Naik Pesawat Wajib Booster, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

29 hari lalu

Terkini Bisnis: Naik Pesawat Wajib Booster, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

Mulai esok, penumpang pesawat rute domestik berusia di atas 18 tahun wajib melakukan vaksin booster.


Terkini Bisnis: Loker Lulusan SMA di Astra International, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

29 hari lalu

Terkini Bisnis: Loker Lulusan SMA di Astra International, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Ahad siang, 28 Agustus 2022 dimulai dengan PT Astra International Tbk. membuka lowongan pekerjaan.


Terpopuler Bisnis: Dukungan Susi Pudjiastuti ke Sri Mulyani, Pengacara PT Taspen Uraikan Audit BPK

29 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Dukungan Susi Pudjiastuti ke Sri Mulyani, Pengacara PT Taspen Uraikan Audit BPK

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Sabtu sore, 27 Agustus 2022 diantaranya dukungan Susi Pudjiastuti ke Sri Mulyani soal skema pensiunan PNS.


Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Rombak Skema Pensiunan PNS, Ini Sebabnya

30 hari lalu

Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Rombak Skema Pensiunan PNS, Ini Sebabnya

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk merombak skema pensiunan PNS.


Hary Tanoesoedibjo dan Susi Pudjiastuti Bertemu Airlangga, Sinyal Merapat ke Golkar dan KIB?

33 hari lalu

Hary Tanoesoedibjo dan Susi Pudjiastuti Bertemu Airlangga, Sinyal Merapat ke Golkar dan KIB?

Airlangga menyebut Susi memiliki modal politik besar yang harus diwadahi. Sementara, Hary Tanoesoedibjo sudah memiliki Sekber partai nonparlemen