Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kiat Atasi Krisis Ekonomi Akibat Covid-19, Ini Kata Pebisnis

Reporter

Editor

Setri Yasra

image-gnews
Suasana sepi di Mall Ciputra Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 22 Mei 2020. Imbas dari tutupnya toko-toko di luar ritel dan makanan, pengunjung mal terlihat sepi menjelang Idul Fitri. Tempo/Bintari Rahmanita
Suasana sepi di Mall Ciputra Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 22 Mei 2020. Imbas dari tutupnya toko-toko di luar ritel dan makanan, pengunjung mal terlihat sepi menjelang Idul Fitri. Tempo/Bintari Rahmanita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Dua praktisi dunia usaha mendesak pemerintah mencari solusi yang tepat dan cepat  mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi akan semakin berat, kalau tidak ada kebijakan yang seimbang.

Pengusaha sekaligus mantan Menteri Perindustrian Mohammad Suleman Hidayat menilai kunci mengatasi dampak-dampak negatif pandemi Covid-19 terletak pada cara pandang pemerintah. Hidayat menyarankan pemerintah tidak lagi memisah-misahkan kebijakan untuk bidang ekonomi dan kesehatan.

"Saya termasuk orang yang tidak bisa menganggap kesehatan di atas ekonomi. Karena keduanya berkaitan," ujarnya dalam acara diskusi daring dengan Kadin Jawa Barat, Senin (25/5/2020) malam.

Kemudian, bila cara pandang itu sudah bisa dikuasai, perlu pula keberanian untuk mengambil tindakan-tindakan di luar batas nalar. “Apalagi pandemi Covid-19 memukul sisi suplai dan permintaan sekaligus,” katanya.

Dia mengaku belum pernah mengalami krisis yang menyerang dua sisi sekaligus layaknya pandemi Covid-19. "Situasinya, ini adalah krisis yang extraordinary, yang abnormal. Kalau ada sesuatu yang abnormal, mungkin antisipasinya juga bukan cara yang normal. Jadi jika kita melakukan dengan cara biasa, tidak sejalan dengan hal yang harus diantisipasi," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pendapat yang sama diutamakan Pendiri Yayasan Komatsu Bandung Kohar Amatsunaga. Selain terpisah-pisah, Kohar memandang sampai sekarang pemerintah tidak menyikapi dampak ekonomi dan kesehatan belum seimbang.

"Kalau kemarin bobotnya lebih berat pada kesehatan, walaupun presiden juga moderat, sekarang harus dievaluasi. Karena mulai terlihat kita ini dampak ekonominya lebih dahsyat sekali," katanya. 

Dari aspek perekonomian, selain kontraksi ekonomi, Bank Dunia memproyeksikan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) membengkak menjadi 31,4 persen . Sedangkan dari aspek kesehatan sejauh ini pandemi Covid-19 telah menjangkit 22.750 orang lebih di Indonesia. 5.642 di antaranya dinyatakan sembuh, dan 1.391 orang telah meninggal.

BISNIS.COM 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPS Sebut Deflasi 4 Bulan Berturut-turut Pernah Terjadi Saat Krisis Moneter 1998 dan Krisis Ekonomi 2008

3 hari lalu

Karyawan tengah menghitung uang pecahan 100 ribu rupiah di penukaran valuta asing di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Rupiah ditutup melemah mendekati level Rp16.000 hari ini. TEMPO/Tony Hartawan
BPS Sebut Deflasi 4 Bulan Berturut-turut Pernah Terjadi Saat Krisis Moneter 1998 dan Krisis Ekonomi 2008

Fenomena deflasi selama empat bulan berturut-turut tahun ini bukanlah hal yang baru, pernah terjadi pada krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi 2008.


BPS Beberkan Dampak Penduduk Kelas Menengah Turun Kelas: Perekonomian Kurang Resilien

6 hari lalu

Ilustrasi belanja / masyarakat kelas menengah. ANTARA/Puspa Perwitasari
BPS Beberkan Dampak Penduduk Kelas Menengah Turun Kelas: Perekonomian Kurang Resilien

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan dampak proporsi jumlah penduduk kelas menengah yang turun kelas.


Usut Korupsi Bansos Presiden di Masa Pandemi Covid-19, KPK Periksa Mantan Kepala Biro Kemensos

8 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Usut Korupsi Bansos Presiden di Masa Pandemi Covid-19, KPK Periksa Mantan Kepala Biro Kemensos

KPK terus memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam pengadaan Bansos Presiden di masa pandemi Covid-19. Kerugian negara sementara Rp 125 Miliar.


BPS: 9,48 Juta Penduduk Kelas Menengah Turun ke Ambang Rentan Miskin

10 hari lalu

 Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. TEMPO/Aisha Shaidra
BPS: 9,48 Juta Penduduk Kelas Menengah Turun ke Ambang Rentan Miskin

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar mengatakan ada 9,48 juta penduduk kelas menengah yang turun kelas ke ambang rentan miskin.


Prabowo Ungkap Peran Jokowi Ketika Pandemi Covid-19

11 hari lalu

Presiden terpilih dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat tiba dalam penutupan Kongres III Partai NasDem di JCC, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Kongres III Partai NasDem kembali menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Ungkap Peran Jokowi Ketika Pandemi Covid-19

Presiden terpilih Prabowo Subianto membela Presiden Jokowi yang kebijakan dan kinerjanya kerap mendapatkan kritikan.


Mark Zuckerberg Menuduh Biden Sensor Konten Covid-19, Apa Maksudnya?

11 hari lalu

Mark Zuckerberg. Instagram
Mark Zuckerberg Menuduh Biden Sensor Konten Covid-19, Apa Maksudnya?

Mark Zuckerberg mengatakan ia menyesal telah tunduk pada tekanan pemerintah dalam kesaksian di tengah-tengah kampanye pilpres yang memanas.


Kabar Baik untuk Karyawan Australia: Kini Berhak Abaikan Email dan Telepon Kantor Setelah Jam Kerja

12 hari lalu

Ilustrasi orang menggunakan smartphone atau handphone. pexels
Kabar Baik untuk Karyawan Australia: Kini Berhak Abaikan Email dan Telepon Kantor Setelah Jam Kerja

Karyawan di Australia, dalam banyak kasus, tidak dapat dihukum karena menolak membaca atau menanggapi kontak dari majikan mereka di luar jam kerja.


Menlu Retno Marsudi Temui Wang Yi di Beijing, Bahas Pengembangan Vaksin Hingga Herbal

16 hari lalu

Menlu Retno Marsudi Temui Wang Yi di Beijing, Bahas Pengembangan Vaksin Hingga Herbal

Menlu Retno Marsudi akan bertemu dengan Menlu Cina Wang Yi dalam pertemuan di Beijing mulai Kamis 22 Agustus 2024


Beda dengan COVID-19, WHO Sarankan Vaksinasi Terarah untuk Cacar Monyet Mpox

17 hari lalu

Logo Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terlihat di dekat kantor pusatnya di Jenewa, Swiss, 2 Februari 2023. REUTERS/Denis Balibouse/File foto
Beda dengan COVID-19, WHO Sarankan Vaksinasi Terarah untuk Cacar Monyet Mpox

WHO merekomendasikan "vaksinasi terarah" dalam upaya melawan cacar monyet atau mpox, alih-alih vaksinasi massal


WHO Sebut Cacar Monyet bukan Covid Baru, Tak Perlu Vaksinasi Massal

17 hari lalu

Cacar monyet. WHO
WHO Sebut Cacar Monyet bukan Covid Baru, Tak Perlu Vaksinasi Massal

WHO menyatakan cacar monyet bukan lah COVID baru meskipun menyebutnya sebagai darurat kesehatan yang perlu menjadi perhatian internasional