TEMPO.CO, Jakarta – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Februari 2020 tercatat sebesar Rp 62,8 triliun . Angka tersebut melebar apabila dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp 54 triliun. Adapun defisit pada periode ini mencapai 0,37 persen dari Produk Domestik Bruto.
Salah satu faktor yang memperlebar defisit itu adalah pendapatan negara yang terkontraksi 0,5 persen pada periode ini. Hal tersebut berbeda dengan periode yang sama tahun lalu ketika pendapatan negara masih tumbuh tinggi. “Tahun lalu pendapatan negara tumbuh 8,5 persen,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi video, Rabu, 18 Maret 2020.
Pada tahun ini, negara mengumpulkan Rp 178 triliun dari perpajakan atau 9,5 persen dari APBN. Dengan penerimaan tersebut, pertumbuhan pendapatan perpajakan pada periode ini adalah sebesar 0,3 persen. Pertumbuhan pendapatan itu jauh lebih lemah ketimbang pada periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 10,1 persen.
Apabila dirinci, pertumbuhan penerimaan pajak pada periode ini terkontraksi 5 persen. Padahal, pada tahun lalu pendapatan pajak masih tumbuh 4,7 persen. Pada periode ini, Direktorat Jenderal Pajak hanya mampu menghimpun Rp 152,9 triliun pajak dari berbagai sektor.
Adapun penerimaan bea cukai hingga Februari 2020 mencapai Rp 25 triliun atau tumbuh 51,5 persen dari periode tahun lalu. Kendati masih cukup tinggi, pertumbuhan pendapatan tersebut tidak setinggi tahun lalu yang tumbuh pesat hingga 120,8 persen. "Ini ada hubungannya dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pembayaran di Januari,” ujar Sri Mulyani.
Sebaliknya, dari sisi belanja, negara tercatat telah mengeluarkan duit Rp 279,4 triliun atau 11 persen dari APBN. Besaran belanja itu tumbuh 2,8 persen dari tahun lalu. “Kalau lihat belanja KL cukup bagus ada kenaikan,” Sri Mulyani menambahkan.
Sri Mulyani mengakui, akselerasi di sisi dana Transfer ke Daerah dan penyaluran dana desa masih kurang. Penyaluran dana desa pada periode ini lebih rendah 66,8 persen ketimbang tahun lalu atau baru terealisasi Rp 1,7 triliun. Adapun transfer ke daerah terkontraksi 4,2 persen atau realisasinya baru Rp 116 triliun.
