Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sepanjang semester I 2019 melebar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN hingga Juli 2019 tercatat Rp 183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap produk domestik bruto secara year on year.
“Defisit terjadi karena penerimaan yang lebih lemah dan belanja negara yang sangat kuat,” ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2019.
Angka defisit itu lebih tinggi ketimbang periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada semester I 2018, pemerintah mencatat defisit APBN hanya berkisar Rp 151,05 triliun atau 1,02 persen terhadap PDB.
Defisit berasal dari selisih realisasi belanja negara sebesar Rp 1.236,54 triliun dan pendapatan yang hanya Rp 1.052,83 triliun. Rendahnya realisasi pendapatan negara terpangaruh oleh penerimaan pajak yang hanya tumbuh tipis.
Kemenkeu mencatat, hingga akhir Juli, realisasi penerimaan pajak hanya Rp 705,59 triliun atau cuma tumbuh 2,68 persen secara year on year. Perlambatan penerimaan pajak dipengaruhi oleh peningkatan restitusi dan eksalasi perang dagang Amerika Serikat-Cina sebagai pendorong dari sisi eksternal.
Selain itu, aktivitas impor tercatat loyo. Kondisi itu dibuktikan dari penerimaan pajak atas impor mengalami kontraksi -2,99 persen secara year on year. Adapun harga komoditas dunia yang melemah disinyalir juga menjadi penyebab perlambatan penerimaan.
Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak masih mampu ditopang oleh sektor lainnya, seperti pajak bumi dan bangunan yang tumbuh 1.215,31 persen secara year on year. Sedangkan PPh nomigas tercatat tumbuh 5,27 persen.
Adapun penerimaan perpajakan hingga akhir Juli 2019 hanya mencapai Rp 810,7 triliun. Realisasi ini terhitung cuma 45,4 persen dari target.
Iklan
