PUPR Pertimbangkan Bantuan Hukum untuk Pegawai yang Ditangkap KPK

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) menyaksikan penyidik menunjukkan barang bukti OTT kasus korupsi pejabat Kementerian PUPR, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 30 Desember 2018. KPK menangkap 20 orang terkait proyek sistem penjernihan air minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya tahun 2018 di sejumlah daerah. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempertimbangkan untuk memberikan pendampingan hukum kepada pegawai selama berlangsungnya proses hukum yang ditangkap KPK.

Baca juga: KPK Menahan 8 Tersangka Kasus Suap Kementerian PUPR

"Mempertimbangkan untuk memberikan pendampingan hukum kepada oknum pegawai terkait selama berlangsungnya proses hukum," seperti tertulis dalam pernyataan yang diunggah di dalam situs resmi Kementerian PUPR, Senin, 31 Desember 2018.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan delapan tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR. Empat orang diduga sebagai penerima suap, dan empat lainnya sebagai pemberi suap.

Kementerian PUPR juga akan melakukan penggantian pejabat pada kedua satua kerja terkait dugaan korupsi SPAM untuk memastikan penyelesaian tugas-tugas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di bidang air minum, serta memastikan penanganan kondisi darurat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. "Melakukan pengkajian terhadap pemutusan kontrak pekerjaan dengan penyedia jasa terkait dugaan kasus penyuapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tulisnya.

Di sisi lain, pihak Kementerian PUPR akan menjadikan peristiwa OTT KPK sebagai momentum meningkatkan pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang lebih tertib, profesional, transparan dan akuntabel serta untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara internal maupun eksternal agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.

Kementerian PUPR sangat menyesalkan adanya peristiwa ini. Sebab Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selalu menekankan untuk menghentikan praktek-praktek korupsi, ijon, penggelembungan, dan pemborosan dalam membelanjakan uang negara.

Kementerian PUPR menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK atas empat pegawai pada kedua Satker tersebut. Kementerian juga akan bersikap kooperatif untuk membantu memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan oleh KPK dalam rangka mengidentifikasi status, proses dan progres kegiatan proyek SPAM Umbulan-3 Pasuruan, Toba 1, Lampung, Katulampa, serta Palu, Sigi dan Donggala.






Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

3 jam lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

13 jam lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.


Pemerintah Bangun 1.800 Rumah Korban Gempa Cianjur

13 jam lalu

Pemerintah Bangun 1.800 Rumah Korban Gempa Cianjur

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau progres pembangunan 1.800 rumah bagi warga yang akan direlokasi pasca gempa Cianjur.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

1 hari lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


Kementerian PUPR Siapkan Relokasi 2.400 Rumah Korban Gempa Cianjur

2 hari lalu

Kementerian PUPR Siapkan Relokasi 2.400 Rumah Korban Gempa Cianjur

Kemnterian PUPR menyiapkan relokasi untuk korban gempa bumi Cianjur, Jawa Barat


Sebut Sejumlah Negara Komitmen Investasi Ratusan Triliun di IKN, Bahlil: Sebagian Sudah Berjalan

3 hari lalu

Sebut Sejumlah Negara Komitmen Investasi Ratusan Triliun di IKN, Bahlil: Sebagian Sudah Berjalan

Bahlil Lahadalia mengatakan menyebut sejumlah negera siap berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Menjelang Natal dan Tahun Baru, PUPR Pastikan Kesiapan Jalan Tol dan Jembatan Nasional

3 hari lalu

Menjelang Natal dan Tahun Baru, PUPR Pastikan Kesiapan Jalan Tol dan Jembatan Nasional

Selain jalan tol, Kementerian PUPR juga menyatakan memperhatikan kesiapan jalan nasional dan antisipasi cuaca ekstrem.


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

4 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

4 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Pemerintah Siapkan Pembangunan Rumah Khusus Korban Bencana Cianjur

4 hari lalu

Pemerintah Siapkan Pembangunan Rumah Khusus Korban Bencana Cianjur

Pemerintah daerah telah menyiapkan tanah seluas 2,5 hektare.