TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Wianda Pusponegoro mengatakan, rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir membahas soal porsi kepemilikan saham BUMN di proyek milik perusahaan swasta. Wianda menyebut BUMN yang dimaksud adalah PLN dan Pertamina.
Menurut Wianda, BUMN harus memiliki porsi saham besar agar dapat mengontrol harga hasil proyek yang disalurkan untuk masyarakat.
"Bagaimana kita bisa mengontrol harga akhir kalau harga awal kita tidak punya suara yang cukup untuk kontrol hal tersebut," kata Wianda di lokasi Tunnel 1 Kereta Cepat Jakarta Bandung, Halim, Jakarta Timur, Rabu, 2 Mei 2018.
Baca: Kakak Rini Soemarno Disebut di Rekaman Percakapan, Ini Kata BUMN
Sebelumnya, tersebar video percakapan Rini dengan Sofyan Basir yang diunggah di Instagram oleh akun @jokerpolitik pada Jumat, 27 April 2018. Dalam keterangannya, akun itu menuliskan, "Akhirnya kedok terbongkar." Adapun materi pembicaraan dua pejabat itu diduga soal bagi-bagi hasil fee sebuah proyek.
Padahal, menurut Wianda, Rini dan Sofyan membahas ihwal kepemilikan saham BUMN untuk proyek penyediaan energi milik perusahaan swasta.
Wianda menyampaikan, dalam mekanisme bisnis wajar bila BUMN harus terlibat secara proporsional dan signifikan untuk bisa menentukan keputusan-keputusan strategis. Bila produk dari proyek itu dijual ke publik, maka masyarakat harus mendapat harga yang kompetitif.
Dengan kepemilikan saham yang besar, lanjut Wianda, BUMN bisa menempatkan anggotanya di dewan direksi perusahaan. Alhasil, BUMN dapat memberikan suara untuk keputusan strategis, seperti investasi, lama pengerjaan proyek, dan teknis proyek.
"BUMN harus konsisten dan komitmen bahwa semua proyek apabila kita melakukan joint venture dan kita akan kerja sama, porsi kepemilikan saham BUMN-nya harus clear, tidak boleh hanya berperan sebagai pihak yang hanya menerima hasil," jelas Wianda.
Kepemilikan saham yang dominan juga memungkinkan BUMN mengelola sumber daya alam milik negeri sendiri. "Jangan sampai itu berada di Indonesia kita tidak bisa kontrol pengelolaan sumber daya alamnya," ujarnya.
