TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim mengungkap, utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng akan dibayar bulan depan.
“Mudah-mudahan bulan Mei ini sudah selesai, mudah-mudahan ya,” ujarnya usai acara Halal Bihalal 2024 di Kantor Kemendag, Jakarta pada Kamis, 25 April 2024.
Isy mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang yang telah tersendat sejak Februari 2022 lalu itu. Hutang itu berasal dari selisih harga keekonomian minyak goreng dengan harga jual.
Di mana negara meminta peritel menjual minyak goreng sebesar Rp 14 ribu per liter. Padahal harga kulaknya di atas harga tersebut. Namun, sudah ada 42 gerai yang menerapkan harga Rp 14 ribu per liter.
Sejak tahun 2023, Asosiasi Peritel Indonesia atau Aprindo sudah mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan utang tersebut. Namun, hingga saat ini permasalahan itu belum selesai.
PT Sucofindo telah memverifikasi besaran utang yang harus dibayar ke pelaku usaha. “Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar,” ujar Isy dilansir dari Antara pada Selasa, 26 Maret 2024.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahkan mengatakan sudah mengonfirmasi ke Kejaksaan Agung soal aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut.
Kejaksaan, kata dia, sudah membuat legal opinion atau pendapat hukum untuk mengantisipasi, agar tidak ada risiko hukum di kemudian hari. Ia juga mengatakan klaim yang tidak terakomodasi karena masalah ketidaklengkapan dokumen pendukung.
Namun, menurut Isy laporan itu sudah diberikan ke Kemendag, di mana proses berikutnya akan diberikan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). "Sudah, sudah kami proses. Pokoknya mudah-mudahan lebih cepat," katanya.
Pilihan Editor: Harga Daging dan Cabai Turun di Akhir Libur Lebaran 2024
