Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenperin Jamin Pengetatan Impor Tidak Bebani Industri Manufaktur

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Pengusaha Keberatan atas Pembatasan Produk Impor
Pengusaha Keberatan atas Pembatasan Produk Impor
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif mengatakan aturan pengetatan impor tidak akan mempersulit industri manufaktur yang mengandalkan bahan baku dari luar negeri. “Kebijakan pengendalian impor justru mendukung penyerapan produksinya,” kata dia di jakarta, 6 Mei 2024.

Menurut dia, Lartas atau pelarangan dan pembatasan barang impor akan lebih menyasar produk hasil, bukan bahan baku. Meski demikian ia tetap beharap pasar dalam negeri diisi oleh bahan baku dalam negeri. Pengendalian impor, menurut Febri, merupakan bagian dari upaya peningkatan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Kebijakan pengendalian yang baru berjalan beberapa bulan belakangan diharapkan berpengaruh terhadap Industri dalam negeri bisa meningkatkan  utilisasi, menarik investasi dalam negeri dan merekrut tenaga kerja.

Sebelumnya pembatasan impor sempat dikeluhkan pelaku industri alas kaki. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakrie, mengatakan kebijakan menjadi tantangan pebisnis. “Karena birokrasi jadi tambah panjang dan mahal,” kata dia, 5 Mei 2024.

Ia mengatakan bahan baku yang paling banyak dibutuhkan industri sepatu itu tekstil dan masih banyak yang mengandalkan impor. Menurut dia dukungan yang dibutuhkan dari Pemerintah saat ini adalah kemudahan untuk memperoleh barang baku.

Kebijakan pengendalian impor produk tekstil dikeluarkan kementerian Perindustrian awal tahun ini lewat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aturan teknis ini menghitung besaran kebutuhan bahan baku atau penolong impor yang dibutuhkan industri dalam negeri. Sehingga dapat diketahui berapa banyak bahan baku yang bisa diperoleh dari hasil produksi dalam negeri dan berapa banyak yang harus impor.

Kementerian Perindustrian juga menerbitkan lima aturan serupa berisi tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor sejumlah komoditas. Seperti besi dan baja, suplemen kesehatan, obat tradisional, kosmetik hingga perbekalan peralatan rumah tangga.

Sejumlah Peraturan Menteri yang diterbitkan itu merupakan regulasi pendukung dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023 yang diubah menjadi Permendag Nomor 3 tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini juga sempat menuai pro dan kontra karena juga membatasi bawang bawaan pribadi dari luar negeri milik penumpang.

Pilihan editor: Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Memasuki Kuartal IV, GAPMMI Minta BI Pertahankan Suku Bunga 6,25 Persen

9 jam lalu

Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S Lukman, saat ditemui di Artotel Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Memasuki Kuartal IV, GAPMMI Minta BI Pertahankan Suku Bunga 6,25 Persen

GAPMMI meminta BI tetap mempertahankan suku bunga di angka 6,25 persen


Pemerintah Bebaskan Pajak Sampai 20 Tahun hingga Kepemilikan Asing Diperbolehkan 100 Persen di Kawasan Ekonomi Khusus

14 jam lalu

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari. kemenparekraf.go.id
Pemerintah Bebaskan Pajak Sampai 20 Tahun hingga Kepemilikan Asing Diperbolehkan 100 Persen di Kawasan Ekonomi Khusus

Bantuan fiskal dengan meniadakan pajak hingga kemudahan perizinan diberikan bagi investor yang berinvestasi di daerah kawasan ekonomi khusus (KEK).


Kemenperin: Industri Bus Berprospek Cerah di Tahun Ini, Karoseri RI Diminati

1 hari lalu

Ilustrasi armada bus Rosalia Indah. Foto : Rosalia Indah
Kemenperin: Industri Bus Berprospek Cerah di Tahun Ini, Karoseri RI Diminati

Pertumbuhan yang cukup ekspansif membuat bisnis di sektor bus memiliki peluang besar untuk dikembangkan.


Kemenperin Sita 25.257 Speaker Aktif Impor dari Cina Senilai Rp 10,2 Miliar, Kenapa?

2 hari lalu

Kepala Badan Standardisasi Kebijakan Jasa Industri Kemenperin Andi Rizaldi dalam konferensi pers penyitaan sementara speaker aktif tak SNI di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. ANTARA/Muzdaffar Fauzan
Kemenperin Sita 25.257 Speaker Aktif Impor dari Cina Senilai Rp 10,2 Miliar, Kenapa?

Kemenperin menyita 25.257 unit speaker aktif senilai Rp 10,2 miliar dari tiga perusahaan asal Cina.


Pemerintah akan Bebaskan Bea Masuk Impor Alat dan Mesin Pertanian untuk Dukung Mekanisasi

3 hari lalu

Normalisasi saluran dan pengolahan lahan dengan alat mesin pertanian mempercepat proses olah tanah dan penanaman padi di lahan rawa.
Pemerintah akan Bebaskan Bea Masuk Impor Alat dan Mesin Pertanian untuk Dukung Mekanisasi

Pemerintah akan bebaskan bea masuk impor alat dan mesin pertanian


Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunjukkan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli


Kemendag Buka Peluang Awasi Pusat Belanja lewat Satgas Barang Impor Ilegal

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Kemendag Buka Peluang Awasi Pusat Belanja lewat Satgas Barang Impor Ilegal

Kemendag buka peluang mengawasi pusat perbelanjaan melalui satuan tugas atau satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.


Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

4 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, Indonesia butuh dana investasi senilai Rp 6.445 triliun untuk membangun infrastruktur sepanjang 2020-2024.


Zulhas Usulkan Pemindahan Jalur Masuk Barang Impor di Luar Jawa

4 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tablerware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Zulhas Usulkan Pemindahan Jalur Masuk Barang Impor di Luar Jawa

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengusulkan pemindahan jalur masuk barang impor di luar Pulau Jawa.


Zulhas Jelaskan Fungsi Satgas Barang Impor Ilegal, dari Pengawasan hingga Tindakan Hukum

4 hari lalu

Kunjungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Sentra Rendang Asese, Kota Padang, Minggu, 7 Juli 2024. Saat kunjungan tersebut Zulkifli Hasan juga melakukan dialog dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). TEMPO/Fachri Hamzah.
Zulhas Jelaskan Fungsi Satgas Barang Impor Ilegal, dari Pengawasan hingga Tindakan Hukum

Zulhas mengatakan jenis-jenis barang yang diawasi seperti produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, dan kosmetik.