Kinerja Anggaran Kementerian BUMN di Bawah Erick Thohir

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Erick Thohir, sebelum melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021. Tim khusus terkait vaksin Covid-19 dibentuk sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri BUMN Erick Thohir, sebelum melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021. Tim khusus terkait vaksin Covid-19 dibentuk sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2020 menjadi periode pertama bagi Menteri BUMN Erick Thohir menjalankan anggaran di kementerian satu tahun penuh. Hingga tutup buku pada 31 Desember 2020, realisasi anggaran di kementerian ini yaitu sebesar Rp 260,13 miliar.

    "Mencapai 97,65 persen," kata Erick Thohir dalam rapat bersama Komisi BUMN DPR di Jakarta, Rabu, 20 Januari 2021. Adapun total pagu anggarannya yaitu sebesar Rp 266,29 miliar.

    Persentase ini lebih tinggi dari beberapa tahun terakhir. Tahun 2018, realisasi anggaran mencapai 92 persen. Saat itu, Kementerian BUMN dipegang Rini Soemarno.

    Erick baru masuk menjadi menteri di penghujung tahun, Oktober 2019. Sepanjang 2019, realisasi anggaran naik 97,2 persen.

    ADVERTISEMENT

    Sementara untuk tahun 2021, pagu anggaran untuk Kementerian BUMN mencapai Rp 244,8 miliar. Tapi karena adanya Covid-19, maka pemerintah melakukan refocusing anggaran.

    Sehingga, anggaran Kementerian BUMN dihemat menjadi Rp 228 miliar. Tapi, Erick memahami penurunan anggaran ini karena kondisi keuangan negara saat ini dalam keadaan yang tertekan.

    Baca Juga: Terpopuler Bisnis: Wakapolri Jadi Komisaris Pindad, Pilihan Saham Lo Kheng Hong


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.