Faisal Basri Sebut Proyek Kereta Cepat Mubazir: Sampai Kiamat Tak Balik Modal

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

    Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri kembali mengkritik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Ia menyebutkan proyek tersebut sebagai proyek yang mubazir.

    Dalam hitungannya, kata Faisal, pendanaan proyek ini diprediksi tak akan balik modal bahkan hingga kiamat. “Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” ujarnya dalam sebuah dialog virtual, Rabu, 13 Oktober 2021.

    Ia menjelaskan, pengerjaan infrastruktur tersebut hanya membuang banyak anggaran negara. Hal ini semakin diperparah karena kini anggaran proyek akan turut didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN setelah biaya proyeknya membengkak hingga Rp 27,74 triliun.

    Lebih jauh, Faisal menceritakan bahwa sejak awal proyek kereta cepat sudah ditolak saat rapat koordinasi pada tingkat pemerintah. Ketika itu, kajian konsultan independent, yakni Boston Consulting Group menolak proposal proyek tersebut.

    “Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk 2 minggu senilai US$ 150.000, menolak dua proposal (termasuk proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung),” kata Faisal. "Tetapi Rini Soemarno yang berjuang. Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot."

    Rini Soemarno saat itu menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia disebut Faisal terus berjuang agar proyek kereta cepat dapat berjalan. Akhirnya, proyek itu lolos dan jadi dijalankan tapi kini berakibat pada masyarakat yang harus ikut membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung melalui APBN.

    Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada mulanya diniatkan tidak akan menggunakan APBN serta tidak mendapat jaminan dari pemerintah. Hal tersebut termuat dalam Perpres 107 Tahun 2015.

    Jokowi kala itu mengatakan pengembangan kereta di Indonesia memang sangat dibutuhkan. Namun pemerintah tidak ingin hal itu membebani anggaran. Sehingga pendekatan bisnis ke bisnis (business to business/B to B) yang jadi pilihan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Persebaran Pengungsi di Indonesia Menurut UNHCR

    PBB mengucurkan dana untuk program respons sosial ekonomi inklusif untuk menghadapi Covid-19. UNHCR mendata persebaran penerima manfaat di Indonesia.