Pencairan Dana Jaminan Hari Tua Dikenai Pajak Progresif

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS  akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

    Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat perlu mengetahui bahwa pencairan dana saldo jaminan hari tua (JHT) akan dikenai pajak progresif.

    Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan JHT Dibayarkan Sekaligus memposisikan dana JHT sebagai penghasilan pekerja, sehingga dana tersebut ketika diambil dikenai pajak progresif.

    Berdasarkan aturan tersebut, pencairan dana senilai Rp 1 juta-50 juta dikenai pajak 5 persen, Rp 50.000.001-250 juta dikenai pajak 15 persen, Rp 250.000.001-500 juta dikenai pajak 25 persen, dan Rp 500.000.001 ke atas dikenai pajak 30 persen.

    Namun, apabila peserta hanya mencairkan dana JHT saat memasuki usia pensiun atau pada usia 56 tahun, pajak yang dikenakan hanya 5 persen. Artinya, pajak berjenjang hanya berlaku bagi peserta yang mencairkan dana JHT sebelum usia pensiun.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang di Indonesia

    Bitcoin menjadi perbincangan publik setelah Tesla, perusahaan milik Elon Musk, membeli aset uang kripto itu. Bagaimana keabsahan Bitcoin di Indonesia?