Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Target Makro Ekonomi 2014 Meleset  

image-gnews
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro terlihat berbincang saat pengumuman harga Bahan Bakar Minyak di Kementerian Kordinator Perekonomian, Jakarta, 31 Desember 2014. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro terlihat berbincang saat pengumuman harga Bahan Bakar Minyak di Kementerian Kordinator Perekonomian, Jakarta, 31 Desember 2014. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Capaian target kinerja Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 meleset. Kinerja ekonomi makro sepanjang tahun lalu banyak yang tidak memenuhi target yang diamanatkan undang-undang.

Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengklaim upaya pengelolaan ekonomi makro dan langkah kehati-hatian kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah sudah menunjukan realiasasi tahun lalu lalu menunjukan kinerja baik.

“Data yang kami sampaikan ini tentu masih berubah, meskipun tidak besar,” ujarnya dalam konferensi pers Perkembangan Ekonomi Makro dan realisasi APBNP 2014 di Auditorium Mezzanine, Kementerian Keuangan, Senin, 5 Januari 2014.

Dalam paparan kinerja ekonomi makro yang disampaikan sore ini, pertumbuhan ekonomi 2014 hanya mencapai 5,1 persen atau lebih rendah dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah di angka 5,5 persen. Hal itu kondisi itu dipengaruhi turunnya kinerja ekspor akibat melemahnya permintaan dunia dan turunnya harga komoditas sepanjang 2014.

Kemudian kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi November lalu, ikut mengerek inflasi ke angka 8,36 persen. Capaian ini lebih tinggi dari asumsi pemerintah di angka 5,3 persen. Bambang mengatakan, kenaikan tersebut menyebabkan sejumlah harga komoditas dalam negeri dan barang impor ikut naik yang berdampak melemahnya nilai tukar rupiah dan meroketnya inflasi dalam negeri.

Badan Pusat Statistik mencatat, akibat kenaikan itu inflasi tahunan menjadi 8,36 persen atau lebih tinggi 3 persen dari asumsi pemerintah yang hanya 5,3 persen. Kondisi ini merembet pada pelemahan rupiah, selama 2014 pergerakan rupiah berada di level Rp 11.878 atau lebih tinggi dari asumsi sekitar Rp 11.600 per dolar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,8 persen atau lebih rendah dari asumsi 6,0 persen. “Kondisi ini dipengaruhi tingginya permintaan surat berharga negara meskipun likuiditas global ketat,” ujarnya.

Realisasi harga minyak mentah dunia atau ICP pemerintah sedikit di bawah asumsi pemerintah, hingga akhir tahun realisasi ICP hanya berada di angka 97 atau lebih rendah dari asumsi sebesar 105 per barel.

Namun, lifting minyak dalam negeri justru menurun menjadi 794 ribu per barel dari asumsi pemerintah 818 ribu barel, sedangkan lifting rata-rata gas sesuai dengan asumsi APBNP yakni 1.224 ribu per barel per hari. Dengan kondisi itu, Bambang menyatakan capaian kinerja APBNP 2014 tetap terjaga pada tingkat yang aman.

JAYADI SUPRIADIN

Terpopuler
Bos Air Asia: Headline Media Malaysia Ngawur 
Ribut Rute AirAsia, Menteri Jonan di Atas Angin?
Jonan Bekukan Rute AirAsia, Ada Tiga Keanehan
Adian Napitupulu: Wiranto Danai 'Di Balik 98'? 
Tragedi Air Asia, 41 Korban Jemaat dari Satu Gereja

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

2 jam lalu

Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali menggagalkan penumpang pesawat yang berniat menyembunyikan delapan buah iPhone 11 hasil
Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.


Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

4 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?


Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

21 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.


16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?


Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

1 hari lalu

M. Chatib Basri. ANTARA/Fanny Octavianus
Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.


Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

2 hari lalu

Royal Enfield Classic 500 Pegasus Limited Edition. (Royal Enfield)
Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

Sebelum membuat motor, Royal Enfield memproduksi sejumlah produk di bawah tanah


Wamenkeu: Tingkat Pengangguran 2024 Turun, Lebih Rendah dari Sebelum Pandemi

2 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat menghindar dari kejaran wartawan kepresidenan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024. Suahasil Nazara tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait isu rencana mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan. TEMPO/Subekti.
Wamenkeu: Tingkat Pengangguran 2024 Turun, Lebih Rendah dari Sebelum Pandemi

Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan, tingkat pengangguran 2024 telah turun lebih rendah ke level sebelum pandemi Covid-19.


Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

2 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.


Konflik Kepentingan Keluarga, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

2 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Konflik Kepentingan Keluarga, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

Kementerian Keuangan membebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean karena dugaan konflik kepentingan dengan keluarga.


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)