TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), bakal meluncurkan platform layanan digital terpadu nasional secara terbatas untuk 40 ribu pengguna (user) pada akhir September ini.
Platform tersebut mencakup portal layanan publik terintegrasi INAku, portal administrasi pemerintahan INAgov, serta identitas digital terpadu INApas. Sebagai uji coba awal, pemerintah menargetkan 40 ribu umpan balik (feedback) sampai akhir tahun 2024 ini.
“Launching di bulan ini. Ini rilis terbatas untuk mendapatkan feedback ke 10 ribu sampai 40 ribu pengguna dengan target nanti bisa benahi masalah-masalah yang terkait dengan ini (Govtech), sehingga dengan demikian targetnya nanti sudah bisa melakukan upaya-upaya perbaikan dari sistem yang kita rilis secara terbatas di bulan September ini,” kata Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas saat menyampaikan laporan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 di Jakarta, Senin, 23 September 2024, seperti dikutip dari Antara.
Setelah mencapai target 40 ribu feedback untuk evaluasi, Azwar Anas mengatakan, tahun depan pemerintah akan meluncurkan platform tersebut secara bertahap untuk kawasan tertentu yang dinilai sudah siap.
“Sampai Desember ini 40 ribu (user), kemudian 2025 nanti secara bertahap untuk daerah-daerah tertentu yang memang sudah siap pilot project ini,” terang Azwar Anas.
Adapun penerapan portal layanan digital ini telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023.
Selanjutnya: Azwar Anas menilai, penerapan portal layanan digital yang terintegrasi....
