Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan FAO Beri Perghargaan Presiden Jokowi Agricola Medal, meski Indonesia Belum Swasembada Pangan

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Agricola Medal dari Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO) Qu Dongyu di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Agricola Medal dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO sebagai bentuk apresiasi terhadap ketahanan pangan Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Agricola Medal dari Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO) Qu Dongyu di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Agricola Medal dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO sebagai bentuk apresiasi terhadap ketahanan pangan Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menerima penghargaan tertinggi bidang pangan, yakni Agricola Medal dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO). Penghargaan itu diserahkan Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024.

"Hari ini kami mempersembahkan kepada Anda (penghargaan) atas keberhasilan kepemimpinan Anda dalam mentransformasikan sistem pangan Indonesia dan memastikan ketahanan pangan dunia," kata Qu Dongyu.

Qu Dongyu mengatakan apa yang dilakukan Indonesia tidak mudah di tengah tensi geopolitik dunia yang tinggi. Dia juga mengatakan penghargaan tersebut merupakan simbol kolaborasi kuat antara FAO dengan Indonesia.

Penghargaan Agricola Medal merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh FAO kepada individu yang memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang pangan dan pertanian. Agricola Medal tersebut disiapkan langsung oleh Kantor Pusat FAO di Roma yang menampilkan ukiran foto Presiden Jokowi dan slogan “Stronger Together for Resilient and Sustainable Agrifood Systems”.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi atas penghargaan Agricola yang diberikan dari FAO. "Ini sebuah kehormatan bagi saya. Indonesia sangat menyadari pentingnya kedaulatan dan kemandirian pangan, karena pangan menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa diabaikan," katanya.

Jokowi mengatakan negara memiliki kewajiban mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Kepala Negara menekankan program ketahanan pangan memang menjadi salah satu prioritas pemerintah karena Indonesia menyadari betul pentingnya kedaulatan dan kemandirian pangan, terlebih di tengah berbagai ketidakpastian dunia.

Indonesia, kata Presiden, bersyukur karena sektor pertanian Indonesia saat pandemi COVID-19 tetap tumbuh 1,7 persen dan pada tahun 2023 memberi kontribusi 12,5 persen bagi PDB nasional.

Menurutnya, pencapaian itu semua tidak lepas dari peran serta komponen bangsa dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.

"Oleh sebab itu, penghargaan Agricola Medal ini juga kita persembahkan untuk seluruh petani, seluruh masyarakat yang telah berkontribusi aktif dalam memperkuat sektor pertanian," ujarnya.

Presiden berharap penghargaan tertinggi bidang pangan dan pertanian tersebut dapat membangkitkan energi Indonesia untuk bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi ketahanan pangan dunia.

"Indonesia berharap FAO terus bisa menjadi jembatan kokoh demi ketahanan pangan bersama," katanya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penghargaan ini merupakan yang kedua setelah penghargaan sebelumnya diterima Presiden Ke-2 RI Soeharto pada 10 November 1984.

"Alhamdulillah ini sejarah baru bagi Indonesia, selama 10 tahun menjadi Presiden, empat tahun swasembada pangan sempurna tanpa impor beras medium. Aku tegasin, tanpa impor beras medium, tahun 2017, 2019, 2020, 2021," kata Amran.

Amran menegaskan tentang beras medium. Dalam Perturan Menteri Pertanian no 31 / 2017, mutu beras dibagi menjadi dua yakni premium dan medium. Kedua jenis beras ini dibedakan antara lain dalam hal kemurnian. Beras premium tidak boleh tercampur benda lain, sedangkan beras medium memiliki toleransi 0,05 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Amran, keberhasilan 4 tahun tanpa impor beras medium ini yang membuat FAO memberikan penghargaan tertinggi bidang pangan kepada Presiden Jokowi. 

Indonesia Tahun Ini Impor 4 Juta Ton Beras

Data impor beras Indonesia 2017-2023 (BPS)

TahunJumlah (Ton)
2017305.274,80
20182.253.824,40
2019444.508,80
2020356.286,20
2021407.741,40
2022429.207,30
20233.062.857,60

Indonesia tahun ini mencadangkan impor beras sebanyak 4,3 juta ton. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengatakan bahwa realisasi beras impor periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton.

Rencana impor pada Juni sampai dengan Desember 2024 masih sekitar 2,1 juta ton.

Meski begitu, Sarwo mengatakan bahwa penyerapan produksi dalam negeri menjadi hal utama dalam menyediakan stok pangan nasional.

Sarwo menerangkan, fungsi Bapanas adalah bagaimana memastikan agar 270 juta lebih penduduk Indonesia bisa terpenuhi kebutuhan pangannya.

Dia mengungkapkan bahwa hasil penyusunan neraca pangan khususnya beras didapatkan stok awal 4,1 juta ton dan perkiraan produksi dalam negeri 31,5 juta ton.

"31,5 juta ton ini perkiraan produksi dalam negeri, kalau tidak terkena banjir, kalau tidak terkena kekeringan, kalau tidak terkena hama dan penyakit," katanya, 18 Juli 2024.

Sarwo menyebutkan bahwa total ketersediaan beras hingga Desember 2024 diperkirakan mencapai sekitar 39,8 juta ton.

Dia menuturkan bahwa angka itu bisa tercapai apabila realisasi impor bisa tercapai sekitar 4,3 juta ton yang diakumulasikan dengan beras awal 4,1 juta ton dan produksi dalam negeri yang diperkirakan sebanyak 31,5 juta ton.

Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras bagi masyarakat Indonesia dalam satu tahun tercatat sekitar 31,2 juta ton, sedangkan kebutuhan per bulannya sekitar 2,6 juta ton.

Pilihan Editor Pembatasan BBM Subsidi Pertalite Direncanakan 1 Oktober, Bagaimana Mekanismenya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

9 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

Jokowi mengklaim tidak membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi. Apa beda keduanya?


Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

9 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.


Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

9 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) didampingi isteri Wury Maruf Amin (kanan) menyapa jemaah saat melepas keberangkatan jamaah calon haji kloter pertama provinsi Aceh dari dalam pesawat Garuda GA777 di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh, Rabu, 29 Mei 2024. Sebanyak 393 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Aceh mulai diberangkatkan ke tanah suci dalam penyelenggaraan haji tahun 1445H/2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.


Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

10 jam lalu

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (tengah) beserta Kepala Kadin Daerah usai konferensi pers terkait Munaslub di Jakarta, Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 15 September 2024. Keterangan pers tersebut menolak dan menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu, 14 September tidak sah. TEMPO/Ilham Balindra
Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

Dewan Pengurus Kadin melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraa Munaslub. Siapkan sanksi bagi peserta Munaslub Kadin.


Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

10 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

Kaesang menyebut kedatangannya ke KPK bukan sebagai pejabat, tetapi dia menikmati beberapa fasilitas negara. Apa saja?


Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

10 jam lalu

Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Muhammad Yusuf Ateh memberikan keterangan pers  terkait pengumuman hasil Tes Assessment di Lobby Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 11 September 2024. Pansel KPK mengumumkan sebanyak 20 orang calon pimpinan KPK dan 20 orang calon Dewas KPK lolos seleksi profile assessment dan selanjutnya akan menjalani tes wawancara serta kesehatan pada 17 hingga 20 September 2024. TEMPO/Subekti
Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

Pansel bakal memilih 10 nama Capim KPK yang selanjutnya diserahkan ke presiden untuk kemudian menjalani fit and proper test di DPR


Basuki Hadimuljono Soal Keppres Pemindahan Ibu Kota yang Belum Diteken Jokowi: Tanya Beliau

13 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Rapat tersebut membahas penyesuaian alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I Kementeria PUPR dalam RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Basuki Hadimuljono Soal Keppres Pemindahan Ibu Kota yang Belum Diteken Jokowi: Tanya Beliau

Soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Jokowi mengatakan kesiapan ekosistem menjadi hal yang mesti diperhitungkan sebelum meneken Keppres


Kaesang Klarifikasi Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi ke KPK, Jokowi: Semua Sama di Mata Hukum

15 jam lalu

Kaesang Pangarep (kiri) memberikan klarifikasi di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Kaesang Pangarep yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia memberikan klarifikasi ke KPK terkait laporan pengaduan masyarakat yang tengah di proses oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat KPK dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE milik Garena Online (private) Limited, unit bisnis SEA  Group, dipergunakan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono.TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Klarifikasi Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi ke KPK, Jokowi: Semua Sama di Mata Hukum

Presiden Jokowi buka suara ihwal klarisikasi putra bungsunya, Kaesang Pangarep ke KPK.


Saat Kaesang Anak Bungsu Jokowi Nebeng Naik Jet Pribadi ke AS Karena Searah

17 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Saat Kaesang Anak Bungsu Jokowi Nebeng Naik Jet Pribadi ke AS Karena Searah

Kaesang mengaku ke KPK naik jet pribadi ke AS karena nenbeng sama teman yang juga akan pergi ke Amerika Serikat.


Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

17 jam lalu

Presiden Jokowi. Humas Setkab - HIM
Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

Jokowi blak-blakan soal alasan Keputusan Presiden atau Keprres Pemindahan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).