TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memastikan kawasan wisata pantai memiliki standar dalam mitigasi bencana gempa dan tsunami. Hal tersebut merespon isu potensi megathrust di lepas pantai selatan Pulau Jawa dan lepas pantai barat Sumatera.
Pasalnya, kata Kepala Bidang Mitigasi Tsunami Samudra Hindia dan Pasifik BMKG Suci Anugrah, masih banyak hotel dan destinasi wisata yang mengabaikan standar dasar mitigasi gempa dan tsunami. "Seringkali kami menemui hotel dengan rambu evakuasi yang tidak jelas, tata kelola interior yang menyulitkan saat terjadi gempa dan pintu darurat yang sulit difungsikan," kata Suci dalam konferensi pers Kemenparekraf, Senin, 26 Agustus 2024.
Suci menilai standar keamanan wisata di Indonesia sangat penting untuk menopang pariwisata berkelanjutan. Dia mengatakan, sejauh ini baru Provinsi Bali yang menerapkan standar mitigasi bencana yang cukup memadai.
Dia mengatakan ancaman terhadap megathrust sudah dianalisis melalui kajian ilmiah. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa gempa megathrust bisa terjadi kapan saja.
Menurut Suci, mitigasi struktural mendesak dilakukan. Sebab, kata dia, kapan gempa megathrust terjadi tidak bisa diprediksi dengan tepat. "Sektor pariwisata tentu perlu menyiapkan langkah mitigasi. Sekarang kita sudah mengenal istilah megathrust dan istilah tsunami, sebelum ini kita belum kenal istilah ini," ujarnya.
Selanjutnya: Suci memaparkan ada tiga tahapan bagi sektor pariwisata....
