Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Unjuk Rasa Kawal Putusan MK Pengaruhi Distribusi Logistik

image-gnews
Sejumlah anggota Polri bersiaga mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 23 Agustus 2024. Aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak revisi UU Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Sejumlah anggota Polri bersiaga mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 23 Agustus 2024. Aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak revisi UU Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Logistik Indonesia menanggapi adanya demo kawal putusan MK atau Mahkamah Agung, turut berpengaruh terhadap kelancaran distribusi logistik. Hambatan pengiriman logistik terjadi karena pengarahan massa cukup besar ke jalan-jalan utama.

"Yang jelas kalau demo ini kan seperti biasa, pengerahan massa cukup besar, ya. Dalam arti akan memakai jalan-jalan besar, nah itu sangat berdampak khususnya di kota-kota besar," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Nur Iman, saat dihubungi pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Eskalasi demo kawal putusan MK terjadi di berbagai kota, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Makassar, dan kota-kota besar lainnya. Klimaks unjuk rasa ini berpusat di gedung pemerintahan maupun Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 22 Agustus lalu.

Menurut Nur, aksi besar itu dimulai pada Kamis lalu. Jumlah massa pun sangat banyak. Sehingga demo dengan jumlah massa yang sangat besar memicu kemacetan di jalanan. Kemacetan itu menyebabkan distribusi logistik mandek "Secara langsung pengiriman barang terhambat," ujarnya.

Dia mengatakan pengiriman jumlah logistik terbesar ke Pulau Jawa dan Sumatera. Di Pulau Jawa, pengiriman logistik terbesar terjadi dari arah Jawa Tengah ke Jawa Timur. "Khususnya Surabaya itu hub Indonesia timur untuk di luar antarpulau," kata Nur.

Aksi dengan jumlah massa besar, seperti demo kawal putusan MK, tak hanya distribusi barang melalui jalur darat terhambat, tapi distribusi logistik tak berjalan. Karena menurut Nur, beberapa alternatif pengiriman logistik menggunakan kendaraan umum dengan ukuran lebih besar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dan bisa jadi beberapa mobil armada teman-teman itu dilakukan pembajakan untuk apa naik ke atas mobil," tutur Nur. Menurut dia, strategi mengatasi macetnnya distribusi logistik, biasanya dilakukan pengurangan jumlah armada pengiriman logistik.

Strategi pengurangan jumlah armada dilakukan setelah bisa membaca eskalasi unjuk rasa. Menurut Nur, biasanya mengirim logistik menggunakan dua mobil, saat aksi unjuk rasa, pengiriman logistik dilakukan menggunakan satu mobil.

"Pertama kita mengurangi apa armada yang jalan ke lapangan. Kedua, mencari jalur alternatif yang lain, misalnya kalau satu rute biasanya untuk 2 mobil, jadi 1 mobil gitu," ujar dia.

Dalam demonstrasi seperti kawal putusan MK yang menurunkan banyak massa, pengiriman logistik kurang berdampak jika dilakukan memakai kereta api. Alasannya ada beberapa jalur kereta api logistik yang sudah terhubung langsung ke pelabuhan. "Seperti Semarang, Surabaya, jadi enggak terlalu berdampak sih kalau menggunakan kereta api logisti," ucap dia.

Pilihan EditorAwalnya Dukung Revisi UU Pilkada, Kini Sejumlah Parpol KIM Bilang Ikuti Putusan MK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kunci Pertamina International Shipping Perkuat Logistik Nasional

15 jam lalu

CEO Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi (keempat dari kiri) dalam High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 di Bali, Selasa, 3 September 2024. Dok. Pertamina
Kunci Pertamina International Shipping Perkuat Logistik Nasional

Logistik yang efektif dan efisien, koordinasi rantai pasokan, dan strategi mengatasi ketidakpastian eksternal disebut menjadi kunci utama PIS sebagai urat nadi virtual atau virtual pipeline dalam pengangkutan dan pengantaran energi di seluruh penjuru kepulauan.


4 Eks Pegawai Korban TWK Tak Lolos Seleksi Capim KPK, IM57+ Masih Berharap Pada Putusan MK

23 jam lalu

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
4 Eks Pegawai Korban TWK Tak Lolos Seleksi Capim KPK, IM57+ Masih Berharap Pada Putusan MK

IM57 + berharap putusan MK memberik kesempatan 12 mantan pegawai KPK di bawah usia 50 bisa mendaftar capim KPK tahun ini.


Kata MA Soal DPR Tolak Seluruh Calon Hakim Agung

1 hari lalu

Hakim Agung Suharto saat pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 15 Mei 2024. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin mengumumkan hakim agung Suharto menjadi Wakil Ketua MA bidang non-yudisial terpilih. Penetapan Suharto langsung disahkan setelah pemungutan suara. Yang Mulia hakim agung Suharto telah mendapatkan suara sebanyak 24 suara. TEMPO/Subekti.
Kata MA Soal DPR Tolak Seluruh Calon Hakim Agung

Juru Bicara MA Suharto mengatakan calon hakim agung itu sejatinya hanya untuk mengganti hakim agung yang purnabakti.


Alasan Rapat Paripurna DPR Tolak Usulan 12 Calon Hakim Agung yang Diajukan KY

1 hari lalu

Tangkapan layar - Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. ANTARA/Youtube DPR RI
Alasan Rapat Paripurna DPR Tolak Usulan 12 Calon Hakim Agung yang Diajukan KY

Komisi III DPR menemukan dua dari 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM terbukti tidak memenuhi persyaratan.


Ragam Tanggapan atas Maraknya Kotak Kosong di Pilkada 2024

3 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
Ragam Tanggapan atas Maraknya Kotak Kosong di Pilkada 2024

TII menyebut Fenomena kotak kosong di Pilkada 2024 mencerminkan kegagalan partai mempersiapkan kader yang kompeten.


MA Tunggu Kasasi Ronald Tannur Sebelum Bentuk MKH, Ini Tanggapan KY

5 hari lalu

Gregorius Ronald Tannur yang divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus pembunuhan di klub malam, Rabu 24 Juni 2024. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
MA Tunggu Kasasi Ronald Tannur Sebelum Bentuk MKH, Ini Tanggapan KY

KY merespons MA yang menunggu proses kasasi untuk membentuk Mahkamah Kehormatan Hakim terhadap usulan pemberhentian hakim yang membebaskan Ronald Tannur.


MA Proses Kasasi Atas Vonis Bebas Ronald Tannur

6 hari lalu

Tersangka Gregorius Ronald Tannurmelakukan adegan rekonstruksi  di parkiran bawah tanah Lenmarc Mall, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 10 Oktober 2023. Ronald yang merupakan anak anggota DPR fraksi PKB Edward Tannur itu melakukan 41 adegan reka ulang dalam kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan korban bernama Dini Sera Afrianti tewas. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
MA Proses Kasasi Atas Vonis Bebas Ronald Tannur

MA menyatakan telah menerima kasasi yang diajukan oleh jaksa terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.


Soal Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur, Mahkamah Agung Belum Akan Bentuk MKH

6 hari lalu

Gregorius Ronald Tannur yang divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus pembunuhan di klub malam, Rabu 24 Juni 2024. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Soal Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur, Mahkamah Agung Belum Akan Bentuk MKH

Mahkamah Agung menyatakan belum akan membentuk Majelis Kehoramatan Hakim untuk mengadili tiga hakim yang membebaskan Ronald Tannur.


Komisi Yudisial Jelaskan Dasar Pemilihan 2 Calon Hakim Agung yang Belum Berpengalaman 20 Tahun

6 hari lalu

Calon Hakim Agung Diana Malemita Ginting saat bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024. Komisi III DPR RI menunda uji kelayakan dan kepatutan atau fit proper test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc tahun 2024 karena menemukan dua Calon Hakim Agung yang tidak memenuhi persyaratan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi Yudisial Jelaskan Dasar Pemilihan 2 Calon Hakim Agung yang Belum Berpengalaman 20 Tahun

Komisi Yudisial menjelaskan mengapa dua calon hakim agung dari kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak bisa lolos meski belum bertugas 20 tahun.


Hippindo Sebut Pemindahan Jalur Masuk Impor Bakal Picu Kenaikan Harga Barang

6 hari lalu

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Pemerintah akan mengenakan bea masuk tambahan demi melindungi produk lokal dari gempuran barang impor. TEMPO/Tony Hartawan
Hippindo Sebut Pemindahan Jalur Masuk Impor Bakal Picu Kenaikan Harga Barang

Hippindo menilai rencana pemerintah memindahkan jalur masuk impor tujuh kompditas ke Indonesia timur akan memicu kenaikan harga barang. Mengapa?