TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan pidato soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 dalam Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024. Beberapa di antaranya terkait rancangan besaran pendanaan negara hingga strategi jangka pendek dan menengah ihwal desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan tahun depan.
Berikut poin-poin pernyataan Jokowi tentang APBN 2025 dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR RI:
1. Pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun
Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan Presiden RI Joko Widodo mengatakan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2025, pendapatan negara dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun. Presiden menjelaskan, pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun,” kata Jokowi.
2. Pemerintah tetap jaga iklim investasi dan lanjutkan reformasi perpajakan
Menurut Jokowi, rencana pendapatan negara dalam RUU APBN 2025 tersebut dirancang dengan tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, serta keterjangkauan layanan publik. Pemerintah juga melanjutkan reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.
“Melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong investasi,” katanya.
3. Rancangan APBN 2025 pilar penting keberlanjutan
Jokowi juga menyatakan arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah saat ini ke pemerintah selanjutnya.
“APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Kepala Negara.
4. Indonesia kudu lanjutkan reformasi struktural, serta jaga dan kolaborasi kebijakan fiskal
Indonesia harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, hingga meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, serta keuangan. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan dinilai perlu dirancang fleksibel.
“Dengan menyediakan ruang fiskal guna mengantisipasi ketidakpastian, dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan,” kata Eks Gubernur DKI Jakarta itu.
5. Strategi kebijakan jangka pendek dan jangka menengah
Jokowi mengatakan, strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah. Berikut sederet kebijakan jangka pendek dalam APBN 2025:
- Makan bergizi gratis (MBG)
- Program percepatan renovasi sekolah
- Penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi
- Peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat
- Peningkatan permodalan bagi UMKM
Adapun dalam strategi jangka menengah, diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun strategi kebijakan jangka menengah dalam APBN 2025 yaitu:
- Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, MBG, renovasi sekolah, kesehatan berkualitas, serta perlindungan sosial.
- Penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, rendah emisi, dan berorientasi ekspor.
- Meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di setiap wilayah Indonesia.
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas.
- Pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
- Peningkatan ekonomi kreatif maupun kewirausahaan melalui pemberdayaan.
- Peningkatan akses permodalan bagi UMKM, penguatan pertahanan dan keamanan serta kemandirian pangan dan energi.
- Penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
HENDRIK KHOIRUL MUHID | AGUNG SEDAYU | ANTARA
Pilihan Editor: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Masuk APBN 2025, Sri Mulyani: Postur Tak Alami Banyak Deviasi
