Lantas bagaimana pidato lengkap Jokowi itu? Dalam laman Presidenri.go.id dimuat lengkap pidato Jokowi dalam "Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019" yang disebutkan terjadi pada Rabu, 13 November 2019, di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat
Berikut kutipan lengkapnya:
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatulah Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.
Yang saya hormati, Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara yang hadir;
Yang saya hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
Yang saya hormati, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, para pimpinan DPRD provinsi, kabupaten/kota, para Pangdam, para Danrem, para Dandim, para Kapolda, dan seluruh Kapolres yang hadir, para Ketua Pengadilan Tinggi, para Ketua Pengadilan Negeri, para Kajati, para Kajari.
Bapak/Ibu, hadirin, dan undangan yang berbahagia,
Pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan terlengkap kita. Kita ingin agar semuanya bisa sambung, satu garis dari pusat sampai ke daerah. Dan juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara kita, Indonesia ini, tidaklah mudah, beda dengan negara-negara yang lain. Jumlah penduduknya saja sekarang sudah 267 juta, jumlah pulaunya 17.000 pulau. Beragamnya budaya, suku, agama, juga semakin kompleksnya kita mengelola negara sebesar Indonesia ini. Kita tahu tantangan-tantangan dunia sekarang ini meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, perlu saya ingatkan sekali lagi.
Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, yang itu juga berdampak ke hampir semua negara. Artinya ada tantangan eksternal yang kita hadapi. Pada saat saya telepon ke Presiden Bank Dunia, David Malpass, beliau menyampaikan “Hati-hati Presiden Jokowi, dunia posisinya masih seperti ini dan tahun depan kemungkinan akan lebih sulit karena kemungkinan dunia akan menuju kepada sebuah resesi.” Terakhir, saya bertemu juga dengan Managing Director IMF, Ms. Kristalina juga sama, menyampaikan hal yang sama persis. Untuk kita semuanya hati-hati karena dunia baru menuju ke sebuah resesi. Kita melihat negara-negara lain yang dulu tumbuh 7 persen tahu-tahu menjadi minus, artinya sudah resesi. Yang dulu-dulu 9-10 persen, turun menjadi 6 persen. Yang dulu 4 persen turun menjadi di dekat-dekat kita, 0,5 persen. Kita patut mensyukuri bahwa pertumbuhan ekonomi negara kita masih di atas 5 persen, ini patut kita syukuri.
Kemudian juga karena interaksi, komunikasi, interaksi sosial antarmanusia, antarorang, sekarang ini begitu sangat mudahnya, lewat Whatsapp, lewat SMS, begitu sangat gampangnya. Banyak sekali terjadi perubahan-perubahan perilaku manusia karena perubahan interaksi sosial dan berkomunikasi. Oleh sebab itu, hati-hati dalam menangani setiap peristiwa, sekecil apapun. Ini saya titip, ini terutama untuk jajaran TNI dan Polri. Melihat sekecil apapun sebuah peristiwa, jangan menggampangkan karena dunia sekarang ini penuh dengan, negara-negara ini penuh dengan discontent, ketidakpuasan, hati-hati. Di Hongkong, ini sudah lebih dari 5 bulan demo setiap hari, lima hari. Sehingga negara itu menuju kepada sebuah resesi, dari yang sebelumnya ekonominya sangat bagus karena urusan ekstradisi kasus-kasus hukum untuk bisa ditarik ke China daratan (Mainland China). Mereka tidak mau, akhirnya demo. Urusan yang sebetulnya, sebelumnya tidak diperkirakan.
Di Chile juga sama, urusan kenaikan tarif transportasi yang hanya 4 persen, menjadi gelombang demo sehingga APEC yang harusnya dilaksanakan bulan ini di sana, dibatalkan. Hati-hati discontent seperti ini.
Kemudian di Bolivia, karena sengketa Pemilu yang tidak ditangani secara preventif dengan baik, akhirnya Presiden Evo Morales mundur dan contoh-contoh discontent di negara-negara yang lain yang sekarang ini mulai banyak muncul. Hati-hati menangani hal-hal yang kecil yang kalau kita tidak sensitif, bisa melebar ke mana-mana.
Oleh sebab itu, penting sekali, ini yang pertama saya sampaikan, penting sekali hubungan harmonis Forkopimda di daerah itu, penting sekali, penting sekali, penting sekali. Komunikasi Gubernur dengan Kapolda, Gubernur dengan Pangdam, Gubernur dengan Kajati, Gubernur dengan Kepala Pengadilan Tinggi penting sekali untuk dijalin. Ada masalah, dibicarakan. Hubungan harmonis seperti itu akan sangat memengaruhi tensi yang ada di daerah. Kalau ada salah satu dari yang tadi saya sebut, tidak rukun, satu saja, akan menjadi masalah besar dalam menangani setiap problem-problem yang ada di daerah.
Juga hal yang sama, Bupati/Wali Kota hubungannya juga harus baik dengan Danrem, Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan di kabupaten dan kota, penting sekali juga dilakukan. Dan saya titip pada kesempatan yang baik ini, kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu. Diingatkan dulu, jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi baru di… setuju semuanya?
Di atas, saya juga sudah sampaikan ini baik kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, sama, hal yang sama saya sampaikan. Jelas-jelas itu sudah keliru sejak awal, diingatkan dong. Gubernur ini keliru, benarkan. Jangan ditunggu, mengerti keliru, ditunggu sampai terus dikerjakan, baru setelah rampung, baru ditebas. Enggak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian. Baik itu di Kejari, baik itu di Kejati, baik itu di polres yang menyangkut hukum, baik itu di polda yang menyangkut masalah ini.
Selanjutnya juga yang berkaitan kebijakan, kebijakan. Jangan ada yang namanya kebijakan itu yang dikriminalisasi, dicari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada mens rea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari-cari dong. Yang namanya orang itu, namanya pekerjaan itu banyak sekali. Saya berikan contoh, misalnya di DKI, yang namanya mata anggaran itu 57.000 mata anggaran. Ya kalau ada yang keliru 1, 2, 3 segera cepat diingatkan. Enggak mungkin mengontrol segitu banyak kegiatan, enggak mungkin seorang Gubernur, seorang Bupati, seorang Wali Kota… diingatkan, awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu. Inilah yang kita harapkan, mindset kita, pola pikir kita. Kita ubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat.
Jadi lelang, yang namanya lelang, pengadaan barang dan jasa ini yang bertahun-tahun sejak saya masuk ke pemerintahan, 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa. Kenapa sih, kita tidak mulai yang namanya lelang, lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari? Kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang, ada apa ini? Sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek, itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir. Bulan November masih ada lelang. Bulan November itu masih ada lelang. Coba cek di LKPP. Yang namanya e-procurement, bukan yang e-purchasing tapi yang e-tendering. E-Tendering yang konstruksi, Rp31 triliun itu masih dimulai di bulan November, Rp31 triliun. E-tendering konstruksi di bulan November ini mau apa, jadi barang apa nanti? Ini konstruksi lo ya, bukan pengadaan barang dan jasa. Kayak gini, diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu? Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya enggak kaget saya. Pas bulan basah, hanya waktu tinggal 2 bulan, dikerjakan. Mau jadi barang apa, coba? Kenapa sih, tidak dimulai bulan Januari lelangnya? Pelaksanaannya bulan Maret. Selesai bulan Agustus atau September selesai.
Di pemerintah pusat, kita besok, DIPA kita serahkan. Dan hari itu juga, pasti saya perintahkan itu yang pekerjaannya gede-gede, Kementerian PUPR pasti lelang paginya, Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang. Karena pekerjaannya besar sekali. Kalau enggak seperti itu, artinya tahun belum mulai lelang sudah bisa dilaksanakan. Kultur seperti ini harus kita mulai meskipun sudah beberapa kali juga saya ingatkan. Kultur seperti ini harus dimulai, bekerja dimulai Januari itu penting sekali. Sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program. Karena itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kalau Januari dimulai, pertumbuhan ekonomi itu juga akan terpengaruh karena peredaran uang akan semakin banyak, yang ada di daerah, yang ada di masyarakat. Tapi model seperti ini kok diterus-teruskan terus. Makanya kemarin saya cek LKPP, yang e-tendering Rp31 triliun tender konstruksi masih berjalan, sudah, tolong ini dicatat.
Selanjutnya, ini juga saya titip. Ini ada Ketua-Ketua DPRD, benar? Gubernur, Bupati, Wali Kota, ada semuanya. Saya sudah pesan kepada Ketua dan Pimpinan DPR, ini saya pesan juga kepada Ketua DPRD provinsi, kabupaten dan kota, serta juga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, jangan banyak-banyak membuat Perda. Jangan banyak-banyak membuat Pergub. Jangan banyak-banyak membuat Perbup, Bupati. Jangan banyak-banyak membuat Perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, semua diatur, malah kita terjerat sendiri. Hati-hati, setop itu sudah. Sedikit-sedikit diatur, sedikit-sedikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Padahal sekarang, negara sebesar apapun, penginnya fleksibel, penginnya fleksibel, cepat merespons setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan, untuk apa? Saya tahu, kalau membuat Perda itu pasti ada kunker, ada studi banding, saya mengerti, saya mengerti, tapi setop. Dan di kunker itu ada apanya, saya juga mengerti. Di studi banding itu ada apanya, saya juga mengerti. Saya ini orang lapangan jadi mengerti betul kayak begitu-begitu itu. Sudahlah, setop. Apalagi Perda-Perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat, setop, sudah setop.
Kita justru ini, sebentar lagi kita akan mengajukan yang namanya omnibus law. Mengajukan kepada DPR kira-kira 70 sampai 74 Undang-Undang (UU) yang akan kota revisi sekali jadi, jadi 1 UU. Minggu yang lalu, saya bertemu dengan Secretary Ross dari Amerika Serikat, tangan kanannya Presiden Trump. Apa yang beliau sampaikan kepada saya? “Sekarang ini Presiden Jokowi, di Amerika, kalau menteri mau membuat peraturan menteri, satu, dia harus menghapus 2 peraturan menteri yang sebelumnya”. Tahu? Artinya, keluar 1 hilang 2. Kalau menteri mau mengeluarkan peraturan 1, dia harus menghilangkan 2 peraturan menteri yang lain. Lha, kita ini memproduksi terus setiap hari ini, mau apa? Sehingga fleksibilitas kita ini tidak cepat. Pergerakan kita ini menjadi lambat dan tidak cepat. Ini yang harus dihilangkan. Kultur seperti ini harus kita miliki. Saya ini juga mau membuat aturan itu juga. Sekarang menteri mau membuat Peraturan Menteri (Permen) boleh 1 tapi hilang 10, bukan 2. Tapi baru saya hitung-hitung, hilang berapa ini, biar Permen-Permen itu hilang semuanya juga.
Kebanyakan peraturan, kita pusing sendiri. Inilah model ke depan hampir semua negara akan menuju ke situ. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Semua negara akan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat mendahului, dia yang akan menang, sudah. Kita kan juga mengintip, mereka membuat apa, kita harus mendahului mereka. Kalau kita masih begini-begini terus, kapan kita akan benar? Artinya, sekali lagi, semua harus mendengar ini, semua harus mengerti mengenai ini, problem-problem yang kita hadapi dan semua harus bersinergi bersama-sama.
Tidak ada lagi yang namanya saling menyalahkan, enggak ada. Tidak ada lagi yang namanya rasan-rasanan, bisik-bisik, enggak ada, sudah. Kita sekarang blak-blakan semuanya. Tidak ada lagi yang namanya saling menjegal, enggak ada, sudah, setop. Semuanya harus bekerja bersama-sama. Mumpung suasana politik kita sekarang ini sangat-sangat bagus, sangat bagus. Ini yang harus terus kita rawat dan kita jaga. Semua saling menjalankan tugas masing-masing tapi saling berkomunikasi, saling terbuka, dan bersama-sama kita menjaga agenda besar bangsa ini. Menjaga ketertiban sosial, menjaga kerukunan nasional, menjaga persatuan nasional kita, itu wajib. Wajib.
Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, agenda besar kita. Yang pertama, yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja. Semua sekarang ini harus mengarah ke sana, penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau yang berhubungan dengan ini, saya minta semuanya mendukung. Artinya apa? Iklim investasi harus betul-betul kita perbaiki. Kalau ada investasi datang ke sebuah daerah, bukan urusannya Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tetapi juga semuanya urusan keamanan, urusan kelancaran proses-proses perizinan, semuanya harus memberikan dukungan. Polri, TNI, Kejaksanaan semuanya memberikan dukungan ke sana. Sehingga investasi itu muncul ke sebuah daerah dan bisa direalisasi. Yang terjadi sekarang ini, kita kalah semuanya. Ekspor kita, saya berikan contoh. Ekspor kita, kita kalah kalau dengan Singapura, kalah jauh. Dengan Malaysia, kita kalah jauh. Dengan Filipina, kalah. Dengan Thailand, kalah. Terakhir, kita dengan Viet Nam juga kalah. Di antara 10 negara ASEAN, apa kita mau kalah dengan Laos, dengan Kamboja? Ndak, ndak, setop! Enggak mau kita. Oleh sebab itu, jangan kita biarkan. Investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, masuk ke negara ini, sudah membuka pintu, sudah ada minat, tidak bisa realisasi gara-gara yang paling banyak adalah mereka tidak dilayani dengan baik. Izin enggak diurus oleh kita, harusnya kita ini melayani apa yang kurang, “Pak, oh ini ya…” Dilayani secepat-cepatnya sehingga bisa realisasi dan memunculkan yang namanya lapangan pekerjaan bagi rakyat kita. Ingat, masih 7 juta rakyat kita, anak-anak kita yang belum memiliki lapangan pekerjaan. Ini tugas kita bersama.
Terakhir adalah investasi. Karena perang dagang China dan Amerika ramai, 33 perusahaan besar akan pindah dari Tiongkok, 33. 23 perusahaan itu pindahnya ke Viet Nam. Dari 33, 23 pindah ke Viet Nam, coba? Padahal kita punya sumber daya alam, punya sumber daya manusia yang melimpah. Kok pindahnya ke sana? Dan 10 lainnya memilih Kamboja, Malaysia, India, Thailand. Kok tidak ke kita? Ini ada apa? Ini ada apa? Ini harus tanda tanya, dong. Kita harus mau introspeksi, harus mau mengoreksi, ini ada apa? Problemnya adalah ruwetnya, ruwetnya perizinan, baik di pusat yang ini sebentar lagi akan saya potong habis-habisan, termasuk juga ruwetnya perizinan di daerah, ruwet semuanya. Ini pekerjaan besar, agenda besar kita ada di situ, setelah omnibus law nanti kita potong, daerah juga harus mengikuti. Yang kira-kira meruwetkan, segera dipotong. Kalau ada itu menyangkut Permen dan di daerah kena, tolong beritahukan kepada saya sehingga itu juga akan kita hapus.
Kembali lagi, urusan yang berkaitan dengan investasi, dengan ekspor. Kenapa ini harus kita kerjakan? Bertahun-tahun kita, bertahun-tahun kita ini yang namanya defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, enggak bisa diselesaikan. Sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun karena urusan tadi, investasi enggak bisa diselesaikan, ekspor enggak bisa ditingkatkan. Oleh sebab itu, saya titip, titip kepada daerah. Kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, investasi tapi orientasi barangnya akan diekspor itu sudah tutup mata. Tanda tangan izinnya, secepat-cepatnya. Enggak usah ditanya-tanya. Urusan keamanan, backup dari polres, dari polda, backup. Agar apa? Muncul cipta lapangan kerja yang kita inginkan. Atau ada orang datang, investor datang, ingin membangun pabrik atau industri untuk barang-barang substitusi impor, barang-barang yang sekarang ini kita masih impor kemudian dia mau mendirikan produk itu di sini, juga tutup mata. Tanda tangan secepat-cepatnya. Enggak usah ditanya. “Sudah, saya beri izin sekarang tapi kamu mulai kapan?” langsung digitukan. Di lapangan ada problem apa? Pembebasan lahan? Bantu, bantu. Biar segera terealisasi sehingga current account deficit kita menjadi baik. Defisit neraca perdagangan kita menjadi baik. Ini kalau dua ini rampung, defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan kita rampung, kita mau berantem dengan negara manapun, kita berani karena stabilitasi ekonomi makro kita sudah stabil. Tapi kalau ini belum bisa diselesaikan, misalnya kita ini di-banned, misalnya CPO kita, minyak kelapa sawit kita ke Eropa, ya kita masih mikar-mikir. Tapi kalau ini sudah bagus, yang namanya defisit neraca perdagangan kita sudah surplus, defisit transaksi berjalan kita sudah baik, dia nge-ban CPO kita, ya kita gantian, kita potong impor-impor mobil, impor barang-barang dari sana, sudah, setop juga. Berani kita. Tapi kalau posisinya masih seperti ini, ya kita hitung-hitungan, harus hitung-hitungan, untung atau rugi. Inilah, kita akan berdaulat betul kalau kita bisa menyelesaikan ini dan jalan yang kita tempuh tadi yang saya sampaikan.
Artinya apa? Perizinan harus dipermudah, regulasi disederhanakan, birokrasi juga harus disederhanakan. Kenapa saya menyampaikan dulu Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, ini harus mulai kita lihat untuk kita pangkas agar lebih sederhana organisasi kita. Sehingga tidak dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, naik lagi ke sini, ke sini, ke sini, naik lagi ke sini, ke sini, ke sini, naik lagi, 4 bulan ini muter saya lihat. Saya pernah mengikuti ini surat ini, coba, muternya dari mana? Saya ikuti 4 bulan, surat ini muter-muter eselon IV, eselon III, eselon II, itu pun berapa meja. Ya bagaimana kita mau cepat kalau ini kita terus-teruskan? Tetapi ini hanya mengubah struktural ke fungsional, bukan memotong pendapatan, tidak. Tolong dijelaskan bahwa kita ini tidak ingin memotong pendapatan, tidak. Tidak ingin memotong income, tidak. Kita hanya menginginkan kecepatan dalam memutuskan, jangan dipelintir ke mana-mana. Tapi sekarang sudah, kelihatannya sudah sangat berkurang sekali memelintir, men-twist, itu sudah mulai berkurang, alhamdulillah.
Kepastian hukum dijaga, tidak ada pungli, tidak ada korupsi di situ. Dalam perizinan-perizinan, dijaga. Rasa aman harus dijamin TNI, Polri, ini penting sekali. Jangan sampai kita dilihat, dipotret dari luar itu negara ini dianggap tidak aman, ini berbahaya sekali. Yang di dalam juga enggak mau membuka usaha, yang di luar apalagi.
Yang kedua, saya titip agar setiap investasi itu mengikutkan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah yang ada di daerah. Saya sudah titip ke menteri-menteri, jangan ada investasi nanti yang ikut dari Jakarta lagi, daerah diikutkan. Pengusaha daerah diikutkan, pengusaha lokal diikutkan. Tolong diingatkan. Kalau ada yang tidak diikutkan saya diingatkan, akan saya tegur langsung.
Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kembali lagi, perlu saya sampaikan bahwa kecepatan kita dalam bekerja, kecepatan kita dalam melayani ini sangat penting sekali bagi kita semuanya. Kepada para penegak hukum, Kapolda, Kapolres, Kajati, Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri, tugas saudara-saudara semuanya adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa. Dan saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah, silakan digigit tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita.
Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang pekerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang pekerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Ini saya sampaikan ini secara terbuka, pada kesempatan yang baik ini. Yang pekerjaannya memeras para pelaku usaha, saya mendengar itu banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan, entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung, ini ada ini, di kejari ini, di kejati ini, di polda ini, di polres ini. Tolong cek, langsung copot, pecat! Begitu saja, sudah. Itu setop kayak begitu, harus setop, jangan diterus-teruskan. Kepada Pangdam, Danrem, Dandim, seluruh jajaran TNI, kebesaran TNI harus dipergunakan untuk menjaga pertahanan, keamanan, persatuan. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda-agenda besar bangsa ini. Saya titip berkali-kali kepada Panglima TNI. Rakyat sangat berharap pada kontribusi-kontribusi yang diberikan dari TNI dan Polri.
Sekali lagi, cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita. Meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau ada yang masih bermain-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri, sudah. Lima tahun kemarin, saya detailkan lagi, ini apa ini, ini kok enggak jalan, apa? Ini kok enggak jalan, apa? Oh di sini, saya sudah mulai mengerti. Oh, di sini. Sudah mulai mengerti. Oh, di sini. Saya sudah mulai mengerti, oh, di sini. Saya sudah mulai mengerti. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang menggigit saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisiki saja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau menggigit sendiri kan, enggak mungkin.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2019.
Terima kasih.
Saya tutup.
Wassalamualaikum Warahmatulah Wabarakatuh.
Pilihan Editor Catatan SKK Migas, Produksi Migas per Agustus 2024 Naik 3,4 Persen dengan Capaian 1.811 BOEPD
