TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran program prioritas makan bergizi gratis masuk pos pendidikan. Adapun kas negara untuk pendidikan telah ditetapkan Rp 722,6 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.
Jumlah tersebut digunakan untuk meneruskan program seperti peningkatan akses kualitas pendidikan dengan menggunakan instrumen kartu indonesia pintar (KIP), dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan pendidikan anak usia dini hingga beasiswa LPDP. “Juga pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah,” kata Sri Mulyani dalam konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat, 16 Agustus 2024.
Bendahara negara ini mengatakan program prioritas Prabowo Subianto itu telah ditetapkan dalam RAPBN 2025 dan akan dirinci oleh tim makan bergizi gratis yang sekarang terus disempurnakan. Meski sudah ditetapkan, Sri Mulyani belum mau membeberkan rincian pengelolaannya. “Postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya, tapi belum spesifik, siapa yang in charge untuk program itu nanti,” ujarnya.
Sri Mulyani menerangkan, seluruh pendanaan program memang sudah ditetapkan bersama presiden saat ini dan para menteri dan akan disahkan September nanti. Namun, nantinya presiden terpilih beserta kabinet barunya yang akan menentukan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Sehingga nanti ditentukan apakah akan ada DIPA yang akan dipindah dari belanja pusat atau non kementerian lembaga ke pos tertentu.
Ditemui usai konfrensi pers, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan badan yang akan mengelola program makan bergizi sedang dalam proses pembentukan. Namun, Airlangga belum bisa memastikan kapan lembaga tersebut disahkan. “Itu (pengelolanya) dalam bentuk badan. Kita sedang menunggu pengesahan saja,” kata dia.
Sebelumnya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah mulai menguji coba program tersebut. Tujuan program ini disebutkan untuk menciptakan anak cerdas sekaligus mendorong ekonomi lokal dalam pengadaannya.
Pilihan Editor: IDEAS Kritik PSN Jalan Tol, Hilirisasi Tambang, hingga Destinasi Wisata di Era Kepemimpinan Jokowi
